Anwar Ibrahim: Para Menteri Setuju Potong Gaji 20 Persen

Reporter

Daniel Ahmad

Senin, 5 Desember 2022 17:30 WIB

Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah (dua dari kiri) bersama Ratu Malaysia Azizah Aminah Maimunah, Perdana Menteri Malaysia yang baru diangkat Anwar Ibrahim (kiri) dan istrinya Wan Azizah Wan Ismail berpose setelah upacara pelantikan di Istana Nasional di Kuala Lumpur, Malaysia, 24 November 2022. Mohd Rasfan/Pool via REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta -Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memastikan kabinetnya telah menyetujui pemotongan gaji bagi para menteri sebesar 20 persen. Dia menyebut keputusan ini mencerminkan kepedulian dewan menteri terhadap persoalan yang dihadapi rakyat saat ini.

Baca juga: Kabinet Baru Pimpinan Anwar Ibrahim Resmi Dilantik Sore Ini

“Kalau ekonomi pulih dalam waktu tiga tahun, kami akan meninjau. Pemotongan gaji ini sudah tepat. Namun, saya ingin berterima kasih kepada mereka (para menteri) atas kesediaan mereka untuk berkorban sedikit," kata Anwar usai memimpin rapat kabinet khusus pertama DPR Pemerintah Persatuan di Putrajaya, Senin, 5 Desember 2022.

"Ada yang bilang Anwar rela membatakalan gaji Perdana Menteri karena mendapat gaji Menteri Keuangan. Itu tidak benar, gajinya hanya satu," ujar Anwar.

Anwar menambahkan, pemotongan gaji akan tetap berlaku sampai perekonomian negara pulih.

Advertising
Advertising

Kabinet baru Malaysia yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim resmi dilantik pada Sabtu sore, 3 Desember 2022. Dewan menteri itu terdiri dari 28 menteri, lebih sedikit dari tim kabinet sebelumnya yang dipimpin oleh Ismail Sabri Yaakob dan Muhyiddin Yassin, yang mencakup 31 menteri dan 38 deputi.

Dalam kabinet tersebut, Anwar Ibrahim menunjuk dua wakil perdana menteri, yakni Ahmad Zahid Hamidi dari Barisan Nasional dan Fadillah Yusof dari Gabungan Parti Sarawak.

Anwar juga akan merangkap jabatan sebagai menteri keuangan, sementara Tengku Zafrul Abdul Aziz dari BN akan menjabat sebagai menteri perdagangan.

Portofolio pertahanan dan ekonomi masing-masing akan dipegang oleh Mohamad Hasan dari Barisan Nasional dan Rafizi Ramli dari Pakatan Harapan.

Anthony Loke dari Pakatan Harapan akan menjadi menteri transportasi, sedangkan Mohamad Sabu akan menjabat sebagai menteri pertanian. Ahmad Zahid dan Fadillah juga akan merangkap sebagai Menteri Pembangunan Desa serta Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Anwar Ibrahim menyatakan akan fokus mengatasi krisis biaya hidup di tengah laju ekonomi yang melambat. Pada Ahad lalu, Anwar menyebutkan sedang mengevaluasi program subsidi pemerintahnya agar mengarahkan aliran uang ke kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain masalah keuangan, Malaysia juga menghadapi ancaman perpecahan pasca-pemilu akibat adu saing dua kubu yang secara ekstrim berbeda pandangan politik. Para relawan mengharapkan pemerintah Anwar akan mencegah kembalinya ketegangan bersejarah antara etnis Melayu, mayoritas Muslim, dan minoritas etnis China serta India.

Baca juga: Top 3 Dunia: Jumlah Gaji PM Malaysia Anwar Ibrahim, Biden Ogah Bertemu Putin

ASTROAWANI | REUTERS | CNA

Berita terkait

Para Menteri Jokowi Ikut Nobar Timnas U-23 vs Uzbekistan di Istana

15 jam lalu

Para Menteri Jokowi Ikut Nobar Timnas U-23 vs Uzbekistan di Istana

Presiden Jokowi mengundang relawan dan Menteri untuk hadir ke Istana menyaksikan dan nonton bareng semifinal AFC U-23 Indonesia lawan Uzbekistan.

Baca Selengkapnya

Berkukuh Serang Rafah, Dua Menteri Israel Tolak Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

21 jam lalu

Berkukuh Serang Rafah, Dua Menteri Israel Tolak Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Dua menteri Israel secara terbuka menentang kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan berkukuh akan menyrang Rafah

Baca Selengkapnya

Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

2 hari lalu

Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

Prabowo belum menawarkan kursi menteri, Partai Nasdem fokus pada kepemimpinan ide dan rekonsiliasi.

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri dalam Kabinet Menunggu Kesepakatan Jokowi dan Para Ketua Umum Partai

4 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri dalam Kabinet Menunggu Kesepakatan Jokowi dan Para Ketua Umum Partai

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran , Drajad Wibowo, angkat bicara soal persiapan penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Sama-sama Bantu Presiden, Apa Beda Kedudukan Wakil Presiden dengan Menteri?

4 hari lalu

Sama-sama Bantu Presiden, Apa Beda Kedudukan Wakil Presiden dengan Menteri?

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Presiden dibantu Wakil Presiden. Presiden juga dibantu para menteri. Lalu, apa bedanya Wapres dengan menteri?

Baca Selengkapnya

Soal Kabinet, AHY Sebut Demokrat Sudah Buat Komitmen dengan Prabowo

6 hari lalu

Soal Kabinet, AHY Sebut Demokrat Sudah Buat Komitmen dengan Prabowo

AHY mengatakan Partai Demokrat sudah membuat komitmen dengan Prabowo Subianto terkait posisi dalam pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya

Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

6 hari lalu

Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

13 hari lalu

Terkini Bisnis: Ekonom Sepakat dengan Kritik Faisal Basri terhadap Menteri yang Bersaksi di Sidang MK, Puncak Arus Balik Lebaran

Yusuf Wibisono turut mengkritik menteri Muhadjir Effendy yang mengklaim tidak ada pengaruh bansos terhadap perolehan suara Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

14 hari lalu

Ekonom Dukung Kritik Faisal Basri terhadap 3 Menteri yang Bersaksi soal Politisasi Bansos di MK

Yusuf Wibisono menilai pendapat ketiga menteri di hadapan majelis hakim MK mengecewakan publik.

Baca Selengkapnya

Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

15 hari lalu

Apa Alasan MK Tidak Memanggil Presiden Jokowi dalam Sidang Sengketa Pilpres?

Hakim MK Arief Hidayat mengatakan MK tidak memanggil Presiden Jokowi karena yang bersangkutan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Baca Selengkapnya