TEMPO.CO, Jakarta -Pengawas di San Francisco telah melakukan pemungutan suara pada Selasa, 29 November 2022, mengizinkan polisi menggunakan robot yang berpotensi mematikan jika mengejar tersangka. Robot ini dapat dikendalikan dari jarak jauh dalam situasi darurat.

Baca juga: Dubai Kerahkan Polisi Robot untuk Jaga Keamanan

Pemungutan suara adalah 8-3, dengan mayoritas setuju untuk memberikan opsi kepada polisi. Meski demikian, ada keberatan yang kuat dari kelompok kebebasan sipil dan kelompok pengawasan polisi lainnya.

Para penentang mengatakan otoritas akan mengarah pada militerisasi lebih lanjut dari kepolisian yang sudah terlalu agresif terhadap masyarakat miskin dan minoritas.

Supervisor Connie Chan, anggota komite yang meneruskan proposal ke dewan, mengatakan dia memahami kekhawatiran tentang penggunaan kekuatan berlebihan.

"Namun menurut undang-undang negara bagian California, kami diharuskan untuk menyetujui penggunaan peralatan ini. Jadi di sinilah kita, dan ini jelas bukan diskusi yang mudah,” ujarnya.

Seperti dilansir ABC, Departemen Kepolisian San Francisco mengatakan tidak memiliki robot pra-persenjataan dan tidak memiliki rencana untuk mempersenjatai robot dengan senjata.

Namun, departemen tersebut dapat mengerahkan robot yang dilengkapi dengan bahan peledak. "Untuk menghubungi, melumpuhkan, atau membingungkan tersangka kekerasan, bersenjata, atau berbahaya ketika nyawa dipertaruhkan," kata juru bicara SFPD Allison Maxie dalam sebuah pernyataan.

“Robot yang dilengkapi dengan cara ini hanya akan digunakan dalam keadaan ekstrem untuk menyelamatkan atau mencegah hilangnya nyawa tak berdosa lebih lanjut,” katanya.

Pengawas mengubah proposal pada Selasa untuk menetapkan bahwa petugas hanya dapat menggunakan robot setelah menggunakan kekuatan alternatif atau taktik de-eskalasi. Atau menyimpulkan bahwa mereka tidak akan dapat menaklukkan tersangka melalui cara alternatif tersebut.

Hanya sejumlah kecil perwira tinggi yang dapat mengizinkan penggunaan robot sebagai opsi kekuatan yang mematikan.

Polisi San Francisco saat ini memiliki selusin robot darat yang berfungsi digunakan untuk menilai bom atau menyediakan mata dalam situasi jarak pandang rendah, kata departemen itu. Mereka diperoleh antara 2010 dan 2017, dan tidak sekali pun mereka digunakan untuk mengirimkan alat peledak, kata pejabat polisi.

Namun, otorisasi eksplisit diperlukan setelah undang-undang California yang baru mulai berlaku tahun ini. Aturan itu mewajibkan departemen kepolisian dan sheriff untuk menginventarisir peralatan kelas militer dan meminta persetujuan untuk penggunaannya.

Undang-undang negara bagian itu ditulis tahun lalu oleh Pengacara Kota San Francisco David Chiu saat dia menjadi anggota majelis.Ini bertujuan untuk memberikan forum dan suara publik dalam perolehan dan penggunaan senjata tingkat militer yang berdampak negatif pada masyarakat, menurut undang-undang.

Program federal telah lama membagikan peluncur granat, seragam kamuflase, bayonet, kendaraan lapis baja, dan peralatan militer surplus lainnya untuk membantu penegakan hukum setempat.

Pada tahun 2017, Presiden Donald Trump saat itu menandatangani perintah untuk menghidupkan kembali program Pentagon setelah pendahulunya, Barack Obama, membatasinya pada tahun 2015, sebagian dipicu oleh kemarahan atas penggunaan peralatan militer selama protes di Ferguson, Missouri, setelah penembakan mati Michael Brown.

Polisi San Francisco mengatakan Selasa malam bahwa tidak ada robot yang diperoleh dari surplus militer, tetapi beberapa dibeli dengan uang hibah federal.

Seperti banyak tempat di AS, San Francisco berusaha menyeimbangkan keamanan publik dengan hak sipil yang berharga seperti privasi dan kemampuan untuk hidup bebas dari pengawasan polisi yang berlebihan. Pada bulan September, pengawas menyetujui uji coba yang memungkinkan polisi mengakses umpan kamera pengintai pribadi secara real time dalam keadaan tertentu.

Perdebatan pada hari Selasa berlangsung lebih dari dua jam dengan anggota di kedua sisi menuduh yang lain melakukan penyebaran rasa takut yang sembrono.

Supervisor Rafael Mandelman, yang memberikan suara mendukung otorisasi kebijakan, mengatakan dia terganggu oleh retorika yang menggambarkan departemen kepolisian sebagai tidak dapat dipercaya dan berbahaya.

“Saya pikir ada pertanyaan lebih besar yang muncul ketika kebijakan progresif dan progresif mulai memandang publik seolah-olah mereka anti-polisi,” katanya. “Saya pikir itu buruk untuk progresif. Saya pikir itu buruk untuk Dewan Pengawas ini. Saya pikir itu buruk bagi Demokrat secara nasional.”

Presiden Dewan Shamann Walton, yang memberikan suara menentang proposal tersebut, menolak, mengatakan itu membuatnya tidak anti-polisi, tetapi "pro orang kulit berwarna."

“Kami terus-menerus diminta untuk melakukan hal-hal atas nama peningkatan persenjataan dan peluang interaksi negatif antara departemen kepolisian dan orang kulit berwarna,” katanya. “Ini hanyalah salah satunya.”

Kantor Pembela Umum San Francisco mengirim surat hari Senin ke dewan yang mengatakan bahwa memberikan polisi "kemampuan untuk membunuh anggota masyarakat dari jarak jauh" bertentangan dengan nilai-nilai progresif kota. Kantor ingin dewan mengembalikan bahasa yang melarang polisi menggunakan robot terhadap siapa pun di suatu tindakan paksa.

Di sisi lain Teluk San Francisco, Departemen Kepolisian Oakland telah membatalkan proposal serupa setelah reaksi publik.

Pertama kali robot digunakan untuk mengirimkan bahan peledak di AS adalah pada tahun 2016, ketika polisi Dallas mengirim robot bersenjata yang membunuh seorang penembak jitu yang telah membunuh lima petugas dalam penyergapan.

Baca juga: Robot Keamanan Jaga Stasiun MRT di Singapura

ABC | Nugroho Catur Pamungkas