TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia dinilai tidak bisa menghentikan invasi Rusia ke Ukraina secara mandiri. Misi damai Jakarta untuk menjadi penghubung Moskow dan Kyiv disarankan harus melibatkan India hingga Turki.

Baca: Retno Marsudi: Indonesia Ingin Membuat ASEAN Tetap Relevan

Pengamat Internasional Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra mengatakan kerja sama di antara Indonesia dan negara dengan kekuatan menengah untuk menyediakan meja perundingan bagi Rusia dan Ukraina cukup terbuka. Sebab, Indonesia dan India, misalnya, mendapat giliran jadi presidensi G20 secara berurutan sampai tahun depan.

"Jadi selama ini Turki jalan sendiri di satu isu, Uni Emirat Arab jalan sendiri, tapi isu lain. Indonesia jalan sendiri berusaha jadi jembatan antara Kyiv dan Moskow, kenapa tidak bersama-sama?" kata Radityo dalam Conference of Indonesian Foreign Policy think tank FPCI di Jakarta, Sabtu, 26 November 2022.

Agresi Rusia ke Ukraina dimulai sejak 24 Februari 2022. Barat mengecam Moskow dengan sejumlah paket sanksi ekonomi dan isolasi di panggung internasional.

Gempuran pasukan Rusia masih berlangsung. Perkembangan terkini beberapa wilayah Ukraina, termasuk Kyiv, kesulitan mendapat akses listrik karena pusat pasokan dibombardir Rusia.

Rusia menyebut invasi ke Ukraina sebagai operasi militer khusus untuk membebaskan penduduk di Donbas. Kremlin kerap membantah menargetkan warga dan infrastruktur sipil.

Presiden Joko Widodo mengunjungi Kyiv dan Moskow pada Juni 2022 dengan misi damainya untuk menjembatani kedua belah pihak. Walau tak menyebut secara eksplisit kata Rusia, Jokowi beberapa kali menyerukan perang segara dihentikan, termasuk saat KTT G20 di Bali pekan lalu.

Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani, yang juga menjadi pembicara di konferensi FPCI, mengatakan tidak ada yang tahu kapan invasi Rusia akan berakhir. Namun efek ekonomi dari perang yang sudah berdampak secara global mengharuskan Indonesia ikut berperan sebagai penengah.

Sementara jurnalis senior Bambang Harymurti menyoroti secara khusus ancaman dari perang nuklir sebagai hasil invasi Rusia. Dia menyebut Indonesia punya tanggung jawab moral menyelesaikan masalah kemanan ini karena Ukraina menjadi negara pertama yang mengusulkan agar isu kemerdekaan Indonesia dibahas dalam Dewan Keamanan PBB.

Radityo menyatakan, sebelum Ukraina dan Rusia duduk satu meja, agresi yang berlangsung harus dihentikan terlebih dahulu. Selain Ukraina dan Rusia, untuk menyelesaikan masalah keamanan di wilayah Eropa timur ini penting juga untuk melibatkan negara-negara pecahan Uni Soviet lainnya.

"Nah ini tantangan, mau berperan (menjembatani Rusia-Ukraina), atau menyelesaikan urusan sendiri yang sifatnya domestik?" ujar Radityo.

Baca: Kemlu RI Pastikan Tidak Ada WNI Tewas dalam Banjir Bandang di Jeddah Arab Saudi

DANIEL AHMAD