TEMPO.CO, Jakarta - Jepang meluncurkan penyelidikan terhadap Gereja Unifikasi pada Selasa 22 November 2022 yang dapat mengancam status hukumnya. Langkah ini diambil setelah pembunuhan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe pada Juli mengungkapkan hubungan dekat gereja itu dengan partai yang berkuasa dan memicu reaksi publik.

Baca juga: PM Jepang Perintahkan Investigasi Gereja Unifikasi, Terancam Bubar?

“Pemerintah telah memberikan Gereja Unifikasi hingga 9 Desember untuk menjawab serangkaian pertanyaan awal tentang keuangan dan organisasinya,” kata Menteri Kebudayaan Keiko Nagaoka dalam konferensi pers seperti dilansir Reuters.

Setelah mengumpulkan bukti, kementerian akan memutuskan apakah akan mencari perintah pengadilan yang mencabut status hukum Gereja Unifikasi. Langkah ini akan memakan waktu beberapa bulan dan diikuti dengan pertarungan hukum yang panjang.

Gereja Unifikasi mengharapkan untuk menerima gelombang pertama pertanyaan pemerintah pada Rabu pekan depan, dan akan bekerja sama dengan investigasi, juru bicara kelompok Gereja di Jepang mengatakan.

Seorang pejabat senior gereja di kantor pusatnya di Korea Selatan menambahkan, “Jepang adalah negara demokratis yang menjamin kebebasan beragama, jadi kami memantau situasi dengan cermat.”

Bagi Gereja Unifikasi, yang didirikan di Korea Selatan pada 1954 dan mengandalkan para pengikutnya di Jepang sebagai sumber pendapatan utama, penyelidikan tersebut dapat memberikan pukulan finansial yang parah. Penyelidikan dapat memengaruhi pembebasan pajaknya dan bahkan kepemilikan propertinya.

Taruhannya juga tinggi untuk pemerintahan Perdana Menteri Fumio Kishida, yang tertatih-tatih dengan tingkat persetujuan hanya 30 persen dan bersemangat untuk meredam keributan terkait hubungan dengan Gereja Unifikasi, yang memaksa pengunduran diri menteri revitalisasi ekonominya bulan lalu.

“Untuk Kishida, jelas bahwa ini merupakan hambatan besar baginya. Dia akan dikaitkan dengan masalah Gereja Unifikasi tidak peduli apapun yang terjadi,” kata Levi McLaughlin, seorang profesor di North Carolina State University yang mempelajari agama di Jepang.

Shiori Kanno, seorang pengacara di panel Badan Urusan Konsumen yang melihat praktik gereja menjual minuman ginseng, patung marmer, dan barang-barang lainnya untuk mengumpulkan uang dari para pengikut, mengatakan dia mengharapkan kasus ini sampai ke Mahkamah Agung jika pemerintah akhirnya berusaha membubarkan gereja secara legal.

“Gereja akan kehilangan pembebasan pajak seperti sumbangan dari anggota,” katanya. “Akan lebih sulit untuk meminjam uang.”

Dia menambahkan, bagaimanapun, kehilangan statusnya sebagai organisasi keagamaan tidak akan menghalangi gereja untuk melanjutkan kegiatannya atau anggotanya untuk bertemu.

Ketika Tetsuya Yamagami ditangkap atas pembunuhan mantan Perdana Menteri Abe pada bulan Juli, dia menyalahkan organisasi keagamaan tersebut

karena memiskinkan keluarganya dan mengatakan Abe, yang muncul di acara-acara yang disponsori oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Gereja Unifikasi, telah mempromosikannya.

Kishida berada di bawah tekanan untuk mengatasi kemarahan publik, dipicu oleh pengungkapan bahwa lebih dari separuh anggota parlemen di Partai Liberal Demokrat yang berkuasa memiliki hubungan dengan gereja itu.

Keributan terus berlanjut meskipun ada perombakan kabinet pada 10 Agustus yang membersihkan beberapa tokoh senior yang memiliki hubungan dengan gereja. Di akhir Oktober, Menteri Revitalisasi Ekonomi Daishiro Yamagiwa mengundurkan diri setelah mengungkapkan bahwa dia juga memiliki hubungan dengan gereja Unifikasi.

Baca juga: Ini Cara Gereja Unifikasi Korea Menarik Donasi dari Jemaat di Jepang

REUTERS