Raja Malaysia Segera Bentuk Pemerintahan Baru

Reporter

Daniel Ahmad

Selasa, 22 November 2022 15:00 WIB

Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong Abdullah dari Pahang akan segera memutuskan pembentukan pemerintahan Malaysia yang baru. Di tengah hasil pemilu Malaysia yang tidak pasti, raja menyerukan bangsa untuk terus maju.

Berbicara kepada wartawan di luar Gerbang 2 Istana Negara pada pukul 14.20 waktu setempat, Raja Abdullah meminta agar warga Malaysia bersabar dan tenang.

“Tolong rasional, kita harus move on. Kita harus maju demi bangsa tercinta. Biarkan saya membuat keputusan secepat mungkin,” kata Sultan Abdullah seperti dilansir dari The Sun, Selasa, 22 November 2022.

Advertising
Advertising

Baca juga:Pemilu Malaysia, Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim Galang Dukungan

Raja Abdullah juga meminta warga Malaysia menerima keputusan akhir dan terus melangkah – apapun itu. Setelah menyampaikan pernyataan, Yang Mulia kemudian kembali ke Istana.

Politik Malaysia masih terancam tidak stabil setelah pemilu dilangsungkan pada Sabtu, 19 November 2022. Dua koalisi besar yang memenangkan mayoritas dalam pemilu Malaysia pada Sabtu, 19 November 2022 — Pakatan Harapan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim dan Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, belum mendapat dukungan dari setidaknya 112 anggota parlemen yang diperlukan untuk membentuk 'simple majority'.

Negosiasi antara berbagai pihak disebut masih berlangsung sampai tenggat yang ditentukan Kerajaan Malaysia pada Selasa pukul 14.00 waktu setempat, 22 November 2022.

Reuters mewartakan, koalisi Anwar yang mengedepankan multi-etnis, memenangkan jumlah kursi terbanyak dalam pemilu pada Sabtu, 19 November 2022, dengan 82 kursi. Sementara Aliansi Muslim Melayu Muhyiddin yang cenderung konservatif, mendapatkan 73 kursi.

Koalisi Muhyiddin mendapatkan dukungan dari dua kubu politik yang lebih kecil pada Minggu, 20 November 2022, yang memberikannya kendali atas 101 kursi. Namun jumlah itu, masih kurang dari 112 kursi yang dibutuhkan untuk menjadi mayoritas di parlemen. Kubu Muhyiddin termasuk di antaranya partai Islam yang menyerukan hukum syariah.

Media di Malaysia mewartakan koalisi Anwar bertemu dengan aliansi petahana Barisan Nasional pada Senin pagi, 21 November 2022, meskipun Muhyiddin telah menjadi mitra junior dalam pemerintahan saat ini dan telah menjadi pemimpin senior UMNO hingga beberapa tahun lalu. Namun pada Selasa, 22 November 2022, Barisan mengumumkan tidak akan masuk ke dalam pemerintahan dan akan menjadi oposisi.

Layanan Riset Risiko Negara dan Industri Fitch Solutions memperingatkan potensi instabilitas politik Malaysia dapat berpengaruh pada sektor investasi negara itu. Politik di Malaysia masih diambang ketidakpastian karena tidak ada kubu yang secara kuat keluar sebagai pemenang dari pemilu.

"Kami kemungkinan akan menaikkan skor indeks risiko politik jangka pendek Malaysia dalam beberapa hari mendatang setelah pemerintahan baru terbentuk, dan ketika ada kejelasan yang lebih besar terkait dengan arah kebijakan," demikian pernyataan lembaga pemeringkat utang asal Amerika Serikat Fitch Solutions, seperti dikutip dari Free Malaysia Today, Selasa, 22 November 2022.

Fitch Solutions menyebut jika pemerintahan baru Malaysia yang stabil tidak kunjung terbentuk dalam beberapa minggu mendatang, maka hal itu dapat menyebabkan ketidakpastian yang lebih besar. Keadaan itu, juga akan membebani perkiraan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang diproyeksi sebesar 5,8 persen pada 2022 dan 4,0 persen pada 2023 karena investor menunggu dan melihat pendekatannya.

THE STAR | FMT | REUTERS

Baca juga: Zelensky Ngotot Tak Akui Rudal Ukraina Serang Polandia, Minta Sekutu Investigasi

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Berita terkait

64 Tahun PMII, Respons Mahasiswa Muslim terhadap Situasi Politik

12 hari lalu

64 Tahun PMII, Respons Mahasiswa Muslim terhadap Situasi Politik

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi mahasiswa yang masih eksis sampai saat ini.

Baca Selengkapnya

Raja Yordania Peringatkan Biden: Eskalasi Israel Berisiko Picu Konflik Regional

14 hari lalu

Raja Yordania Peringatkan Biden: Eskalasi Israel Berisiko Picu Konflik Regional

Raja Yordania Abdullah mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahwa eskalasi lebih lanjut dari Israel akan memperluas konflik

Baca Selengkapnya

Hindari Urusan Politik, Anies Baswedan Disebut Masih Fokus Silaturahmi Lebaran

18 hari lalu

Hindari Urusan Politik, Anies Baswedan Disebut Masih Fokus Silaturahmi Lebaran

Anies Baswedan tengah berfokus pada urusan internal dan silaturahim hari raya Idulfitri 2024.

Baca Selengkapnya

JPMorgan Ingatkan Amerika Serikat Hadapi Risiko Geopolitik dan Dalam Negeri

20 hari lalu

JPMorgan Ingatkan Amerika Serikat Hadapi Risiko Geopolitik dan Dalam Negeri

JPMorgan ingatkan Amerika Serikat sedang menghadapi kuburan risiko buntut dari ketegangan geopolitik dunia dan polarisasi politik dalam negeri

Baca Selengkapnya

Fitur Khusus Meta untuk Batasi Konten Politik, Begini Cara Mengaktifkannya

33 hari lalu

Fitur Khusus Meta untuk Batasi Konten Politik, Begini Cara Mengaktifkannya

Meta menambahkan fitur khusus untuk membatasi konten politik pada platform yang dinaunginya, terutama Instagram.

Baca Selengkapnya

Eksekutif Minimarket Malaysia Didakwa atas Penjualan Kaus Kaki Bertuliskan Allah

34 hari lalu

Eksekutif Minimarket Malaysia Didakwa atas Penjualan Kaus Kaki Bertuliskan Allah

Beberapa pasang kaus kaki bertuliskan "Allah" dijual di salah satu toko KK Super Mart, sehingga memicu kemarahan publik Malaysia

Baca Selengkapnya

Dagang Sapi Politik Indonesia

36 hari lalu

Dagang Sapi Politik Indonesia

Politik Indonesia tak kunjung lepas dari "politik dagang sapi"-istilah bagi-bagi kekuasaan di kalangan elite partai melalui kursi kabinet.

Baca Selengkapnya

Instagram Mulai Membatasi Konten Politik

36 hari lalu

Instagram Mulai Membatasi Konten Politik

Instagram akan membatasi konten politik dari konten yang tidak diikuti pengguna secara default.

Baca Selengkapnya

MK Terima 2 Gugatan PHPU Pilpres dan 56 Pileg

37 hari lalu

MK Terima 2 Gugatan PHPU Pilpres dan 56 Pileg

Hari terakhir permohonan PHPU. MK terima pendaftaran gugatan Pileg yang paling banyak.

Baca Selengkapnya

Pengamat Ragukan Hasto Soal Operasi Jegal Caleg Kritis PDIP: Jarang Turun ke Konstituen

37 hari lalu

Pengamat Ragukan Hasto Soal Operasi Jegal Caleg Kritis PDIP: Jarang Turun ke Konstituen

Pengamat menilai intensitas kunjungan ke konstituen menjadi kunci utama dalam pertarungan elektoral.

Baca Selengkapnya