TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Partai Bersatu Muhyiddin Yassin dan Ketua PKR Anwar Ibrahim bersaing menggalang dukungan untuk membentuk pemerintahan setelah hasil pemilu Malaysia masih memperlihatkan ketidakpastian. Istana sudah memperpanjang tenggat waktu bagi koalisi untuk menyerahkan nama calon Perdana Menteri Malaysia sampai Selasa, 22 November 2022.
Reuters mewartakan, koalisi Anwar yang mengedepankan multi-etnis, memenangkan jumlah kursi terbanyak dalam pemilihan pada Sabtu, 19 November 2022, dengan 82 kursi. Sementara Aliansi Muslim Melayu Muhyiddin yang cenderung konservatif, mendapatkan 73 kursi.
Puluhan warga mengantri untuk memberikan suara dalam pemilihan umum di Permatang Pauh, Penang, Malaysia 19 November 2022. REUTERS/Hasnoor Hussain
Koalisi Muhyiddin mendapatkan dukungan dari dua blok politik yang lebih kecil pada Minggu, yang memberikannya kendali atas 101 kursi. Jumlah itu, masih kurang dari 112 kursi yang dibutuhkan untuk menjadi mayoritas. Blok Muhyiddin termasuk partai Islam yang menyerukan hukum syariah. Dia mengamankan jumlah kursi terbesar dari satu partai mana pun.
Kubu petahana dari Aliansi Barisan Nasional, yang dipimpin oleh partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) mengalami kinerja pemilu terburuknya. Namun kelompok yang telah lama menjadi kekuatan dominan di Malaysia itu, masih bisa memainkan peran penting dengan memberikan dukungannya pada calon unggulan.
Media mewartakan koalisi Anwar bertemu dengan Barisan pada Senin pagi, 21 November 2022, meskipun Muhyiddin telah menjadi mitra junior dalam pemerintahan saat ini dan telah menjadi pemimpin senior UMNO hingga beberapa tahun lalu.
Baca juga: Raja Malaysia Perpanjang Tenggat bagi Koalisi Bentuk Pemerintahan
Hasil pemilu Malaysia yang tidak pasti memperpanjang ketidakstabilan politik di negara Asia Tenggara tersebut. Negeri Jiran telah berganti tiga perdana menteri dalam beberapa tahun ini, dan berisiko menunda keputusan kebijakan yang diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Setelah awalnya meminta koalisi politik untuk menyerahkan nama calon perdana menteri pada pukul 2 siang pada Senin, 21 November 2022, istana memperpanjang batas waktu satu hari. Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah, punya kuasa untuk menunjuk seorang anggota parlemen sebagai perdana menteri yang dia yakini akan memimpin mayoritas.
Investor bereaksi negatif terhadap hasil pemungutan suara Sabtu. Mata uang ringgit melemah dan pasar saham Kuala Lumpur (.KLSE) merosot lebih dari 1 persen pada awal perdagangan pada Senin.
Kemunduran partai UMNO yang tercemar korupsi, yang telah memimpin setiap pemerintahan sejak kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada 1957 hingga kekalahan pertamanya dalam pemilu 2018, telah mengantarkan fase ketidakpastian baru di Malaysia.
Korupsi besar-besaran, sebagian besar terkait dengan penjarahan miliaran dolar dari dana negara 1Malaysia Development Bhd (IMDB), di mana mantan perdana menteri Najib Razak dipenjara awal tahun ini telah merusak citra UMNO secara serius. Namun hingga saat ini, negara tersebut memiliki rekor sebagai salah satu yang paling stabil secara politik di wilayah yang telah mengalami kudeta militer, pergolakan politik yang kejam, dan pemberontakan.
Perubahan haluan politik yang luar biasa akan terjadi jika UMNO mendukung Anwar, yang meluncurkan gerakan reformasi antikorupsi ketika dia dengan sengit meninggalkan partai pada akhir 1990-an.
Selama menjadi oposisi, Anwar menghabiskan satu dekade di penjara atas tuduhan sodomi dan korupsi, yang menurutnya bermotivasi politik. Koalisi multietnis Anwar menentang program aksi afirmatif untuk etnis Melayu yang diperjuangkan UMNO.
REUTERS
Baca juga: Pemilu Malaysia 2022: Muhyyiddin Yassin Klaim dapat Dukungan Jadi PM Baru
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
