TEMPO.CO, Jakarta - Benjamin Netanyahu, yang sedang ditugaskan membentuk pemerintahan baru Israel setelah koalisinya memenangi pemilu pada awal bulan ini, telah berjanji melegalkan puluhan pos pemukim ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat. Janji itu diucapkan setelah ia bertemu dengan politikus sayap kanan yang kontroversial Itamar Ben-Gvir.

Baca: Penyelidik Ukraina Temukan 63 Mayat dengan Tanda-tanda Penyiksaan di Kherson

Seperti dilaporkan Al Jazeera pada Kamis, 17 November 2022, yang mengutip media Israel, keduanya bertemu pada hari Rabu di mana mereka setuju melegalkan pos terdepan dalam waktu 60 hari setelah pemerintah baru dilantik. Aturan pelegalan itu akan berlaku surut.

Partai Likud, partai sayap kanan pimpinan Netanyahu, menyebutkan dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan dengan partai Kekuatan Yahudi pimpinan Ben-Gvir bahwa kedua politikus membuat kemajuan signifikan.

Namun, meski kesepakatan telah dibuat, tidak ada jaminan kesepakatan itu akan mendapatkan dukungan suara yang diperlukan di Parlemen Israel (Knesset).

Di antara pos terdepan yang akan disahkan berdasarkan rencana tersebut adalah Homesh, permukiman kontroversial yang dikosongkan pada 2005, terletak di antara kota Nablus dan Jenin di Palestina. Pos itu terletak di Route 60, jalan raya utama utara-selatan di Tepi Barat yang diduduki, yang digunakan oleh warga Palestina dan pemukim Yahudi.

Semua permukiman Israel, termasuk pos terdepan, adalah ilegal menurut hukum internasional. Namun Israel hanya menganggap pos-pos terdepan sebagai ilegal berdasarkan undang-undangnya sendiri, mengklaim bahwa itu dibangun oleh pemukim individu atau kelompok pemukim, bukan oleh pemerintah.

Lusinan laporan oleh kelompok pemantau dan hak asasi manusia (HAM) menunjukkan pemerintah Israel menyediakan infrastruktur, dukungan, dan pendanaan bagi para pemukim untuk membangun pos-pos terdepan. Selain itu, pemerintah Israel selama beberapa tahun terakhir secara surut melegalkan banyak pos terdepan dan telah mengeluarkan undang-undang untuk memudahkan pelaksanaannya.

Netanyahu, yang digulingkan setelah 12 tahun berkuasa pada 2021, secara resmi ditugaskan oleh Presiden Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan pada Ahad lalu.

Partai Likud dan sekutu ultra-nasionalisnya termasuk Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich dari aliansi Zionisme Religius mendapatkan suara mayoritas dalam pemilihan yang berlangsung pada 1 November lalu untuk 120 kursi Knesset.

Warga Palestina di Nablus mengatakan rencana itu sangat mengkhawatirkan, terutama mengingat situasi yang sudah tegang sejak tahun lalu dengan meningkatnya serangan oleh pemukim.

“Pemukiman kembali Homesh, khususnya, akan berarti kehancuran bagi warga Palestina di jalan Nablus-Jenin,” kata jurnalis lokal Shadi Jararah kepada Al Jazeera.

“Saat ini, hampir setiap hari ada serangan pemukim terhadap warga Palestina di jalan utama 60, dan juga di rumah-rumah di Burqa,” lanjut Jararah, mengacu pada desa Palestina di sebelah Homesh. “Kehadiran pemukim di Homesh, dan di jalan utama menuju Jenin, akan menimbulkan ketegangan yang lebih tinggi.”

Jararah mencatat bahwa, karena adanya permukiman di daerah tersebut dan meningkatnya serangan bersenjata terhadap tentara dan pemukim di sana sejak tahun lalu, tentara Israel telah menempatkan tiga pos pemeriksaan di jalan utama, sepanjang jarak sekitar 11 kilometer antara permukiman terdekat Shavei Shomron dan pos terdepan Homesh.

Sejak tahun lalu, kota Nablus dan Jenin di Tepi Barat utara telah menjadi pusat perlawanan bersenjata terhadap pendudukan Israel selama puluhan tahun. Serangan terhadap pangkalan militer, pos pemeriksaan, tentara, dan pemukim Israel meningkat. Serangan juga menyebar ke Salfit, Hebron, dan Yerusalem selama beberapa pekan terakhir.

Pada Selasa lalu, seorang pria Palestina berusia 18 tahun melakukan serangan dengan menabrakkan mobil dan menikam orang di dekat permukiman ilegal Ariel di Salfit, Tepi Barat, yang menewaskan tiga orang Israel, sebelum dia ditembak mati oleh pasukan Israel.

Pos terdepan Homesh awalnya dibangun pada 1978 sebagai pangkalan militer Israel di tanah pribadi Palestina sebelum diserahkan kepada para pemukim pada 1980. Pos itu kemudian dievakuasi pada 2005 sebagai bagian dari rencana pemisahan Perdana Menteri Ariel Sharon.

Melegalkan Homesh berarti mengamendemen Undang-Undang Pemisahan tahun 2005, yang memungkinkan orang Yahudi untuk menampung kembali pos terdepan.

Meskipun pos terdepan telah dievakuasi, tentara Israel mempertahankan pangkalan militer di lokasi tersebut, dan pemukim diizinkan untuk mengaksesnya, bahkan untuk sementara pemilik tanah Palestina dilarang melakukannya.

Pada 2007, para pemukim mendirikan sebuah sekolah agama, atau “yeshiva”, di pos terdepan. Sekolah terus beroperasi, pemukim diizinkan berkemah dan mengadakan acara dan protes di pos terdepan, tetapi tidak diizinkan memiliki rumah permanen.

Permukiman Israel adalah kompleks perumahan khusus Yahudi yang dibangun di atas tanah Palestina yang melanggar hukum internasional. Lebih dari 700 ribu pemukim Israel tinggal di setidaknya 250 permukiman ilegal di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Dalam pertemuan pada hari Rabu, Netanyahu dan Ben-Gvir juga sepakat untuk mendirikan sebuah sekolah agama di pos terdepan Evyatar yang dibangun di atas tanah desa Beita di Palestina. Pemukim meninggalkan Eyvatar tahun lalu.

Menurut sumber Partai Likud kepada harian Israel Haaretz, dalam pertemuan terpisah pada hari Selasa dengan Smotrich, dan setelah serangan Ariel, Netanyahu menyarankan agar pemerintah baru memanfaatkan kesempatan ini untuk mengakui pos-pos yang tidak sah.

Baca: Lima Orang Tewas dalam Serangan Bersenjata di Iran

AL JAZEERA