Partai Republik Semakin Dekat Kuasai Kursi Mayoritas DPR Amerika

Reporter

magang_merdeka

Kamis, 10 November 2022 21:30 WIB

Tampak depan Nicholas Recreation Center di Madison, Wisconsin, yang menjadi lokasi TPS pemilihan sela Amerika Serikat. (TEMPO | INDRI MAULIDAR)

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Republik semakin dekat untuk menguasai (mayoritas) kursi DPR Amerika Serikat setelah Partai Demokrat berusaha mencegah Partai Republik unggul di pemilu sela Amerika Serikat.

Pada Kamis pagi, 10 November 2022, waktu setempat, Partai Republik telah merebut setidaknya 210 kursi DPR. Itu artinya, Partai Republik hanya butuh delapan kursi lagi untuk menjadi penguasa di DPR Amerika Serikat. Edison Research memproyeksikan 218 kursi yang dibutuhkan untuk merebut DPR dari Partai Demokrat secara efektif bisa menghentikan agenda legislatif Presiden Joe Biden.

Saat ini, kondisi masih serba tidak pasti karena Partai Republik atau pun Partai Demokrat masih sama-sama bisa merebut kendali dengan menyapu bersih pemilu. Di Nevada dan Arizona, otoritas masih menghitung ribuan surat suara yang belum terhitung.

Jika Partai Republik benar-benar menguasai kursi DPR Amerika Serikat, maka hal ini bisa menghalangi prioritas Biden seperti hak aborsi. Bukan hanya itu, otoritas pun bisa meluncurkan penyelidikan terhadap Pemerintahan Biden dan keluarganya.

Biden pada Rabu, 9 November 2022, mengatakan dia siap untuk bekerja dengan Partai Republik. Seorang pejabat di Gedung Putih mengatakan Biden berbicara melalui telepon dengan Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy, yang mengumumkan pada sehari sebelumnya niatnya untuk mencalonkan diri sebagai ketua DPR jika Partai Republik mengendalikan ruangan itu.

"Masyarakat Amerika telah menjelaskan, saya pikir mereka mengharapkan Partai Republik siap bekerja dengan saya juga," kata Biden.

Jika McCarthy adalah ketua DPR berikutnya, dia mungkin merasa sulit untuk menyatukan kaukusnya yang terpecah-pecah, dengan sayap kanan yang memiliki sedikit minat untuk berkompromi.

Partai Republik diperkirakan akan menuntut pemotongan anggaran pengeluaran dengan imbalan menaikkan batas pinjaman negara pada tahun depan. Ini bisa menjadi sebuah silang pendapat yang dapat membuat pasar keuangan waswas.

Perhitungan sementara pemilu sela Amerika Serikat pada Selasa, 8 November 2022, memperlihatkan pemilih menghukum Biden karena inflasi paling tajam dalam 40 tahun. Namun para pemilih juga mengecam upaya Partai Republik melarang aborsi dan meragukan proses penghitungan suara negara.

Biden telah membingkai pemilu sela sebagai ujian demokrasi Amerika Serikat saat ratusan kandidat Partai Republik percaya pada klaim palsu kalau hasil pemilu presiden 2020 lalu dicuri sehingga seharusnya dimenangkan Donald Trump.

“Saya pikir itu adalah hari yang baik untuk demokrasi,” kata Biden.

Baca juga: Pemilu Sela AS, Pria Berpisau Ancam Pemilih di Wisconsin

Nadine Seiler dari Waldorf, Maryland, mengibarkan bendera Amerika yang terbalik di luar Gedung Putih sehari setelah pemilihan presiden AS 2020 di Washington, AS, 4 November 2020. Hasil perhitungan suara sementara yang dipublikasikan media AP memperlihatkan Biden sudah mengantongi 264 suara elektoral atau tinggal membutuhkan 6 suara lagi untuk memenangkan Pemilu AS. REUTERS/Erin Scott

Mantan Presiden Trump, ikut berperan aktif dalam merekrut kandidat anggota DPR Partai Republik dalam pemilu sela ini. Hasil perekrutan Trump itu, cukup beragam.

Dia meraih kemenangan di Ohio, di mana J.D. Vance penulis "Hillbilly Elegy" memenangkan kursi Senat untuk mempertahankannya di tangan Partai Republik. Tetapi beberapa kandidat lain yang didukung Trump juga ada yang mengalami kekalahan, seperti pensiunan ahli bedah yang sudah terkenal Mehmet Oz.

Sementara itu, Gubernur Florida dari Partai Republik Ron DeSantis, yang bisa menjadi lawan Trump pada pemilu presiden 2024 mendatang, unggul dalam pemilu ulang dengan hampir 20 poin persentase sehingga menambah profil nasionalnya.

Reuters | Nugroho Catur Pamungkas

Baca juga: Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

10 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

10 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

11 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

13 jam lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

15 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Bantuan Kemanusiaan Mulai Masuk ke Gaza Lewat Dermaga Buatan Amerika Serikat

16 jam lalu

Bantuan Kemanusiaan Mulai Masuk ke Gaza Lewat Dermaga Buatan Amerika Serikat

Amerika Serikat mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui dermaga terapung buatannya di lepas pantai Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

18 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

19 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Joe Biden: RUU Penerbangan hingga Tarif Impor dari Cina

20 jam lalu

Joe Biden: RUU Penerbangan hingga Tarif Impor dari Cina

Joe Biden menandatangani rancangan undang-undang penerbangan yang bisa meningkatkan (kualitas) staf pengawas lalu-lintas udara

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

22 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya