TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan hubungan Elon Musk dengan negara-negara asing layak diperhatikan secara serius di tengah pengawasan ketat terhadap arah masa depan Twitter di bawah kepemimpinan orang terkaya Dunia itu.

Baca: Elon Musk Jual Saham Tesla Rp 61,7 Triliun Usai Akuisisi Twitter

Biden membuat pernyataan itu pada Rabu, 9 November 2002, ketika ditanya apakah dia yakin Musk adalah ancaman bagi keamanan nasional dan apakah pembelian Twitter dengan bantuan anggota keluarga Kerajaan Arab Saudi harus diselidiki oleh pemerintah Amerika.

Musk menyelesaikan pembelian Twitter senilai US$ 44 miliar bulan lalu dengan bantuan dana dari sumber asing, termasuk Pangeran Alwaleed bin Talal dari Arab Saudi, investor lama di jaringan media sosial, dan perusahaan investasi dana kekayaan negara milik Qatar.

“Saya pikir kerja sama dan/atau hubungan teknis Elon Musk dengan negara lain layak untuk diperhatikan,” kata Biden saat konferensi pers di Gedung Putih.

“Apakah dia melakukan sesuatu yang tidak pantas, saya tidak memikirkan itu. Saya menyarankan mereka layak dilihat.”

Ditanya bagaimana hubungan luar negeri CEO Tesla dapat diselidiki, Biden berkata, "Ada banyak cara.”

Pernyataan Biden memicu reaksi keras dari kaum konservatif Amerika, karena banyak dari mereka menyambut baik pembelian Twitter oleh Musk.

Tom Fitton, presiden kelompok aktivis Judicial Watch, di Twitter menuduh Biden secara pribadi menargetkan “lawan politiknya”.

Gedung Putih bulan lalu membantah laporan bahwa pemerintahan Biden sedang membahas peluncuran tinjauan keamanan nasional ke dalam usaha Musk.

Chris Murphy, senator Demokrat dari Connecticut, telah menyerukan penyelidikan atas saham Arab Saudi dalam kesepakatan itu. Ia mengungkapkan keprihatinannya tentang platform yang sebagian dimiliki oleh sebuah negara dengan kepentingan yang jelas dalam menekan pembicaraan politik dan berdampak pada politik Amerika.

Akuisisi Twitter oleh Musk telah memicu kekhawatiran miliarder itu mungkin menghadapi tekanan di negara-negara otoriter untuk menekan pernyataan pembangkang dan mengungkapkan identitas kritikus pemerintah.

Musk memiliki kepentingan bisnis yang luas di China, di mana para kritikus pemerintah menghadapi hukuman berat, termasuk fasilitas produksi Tesla yang besar di Shanghai dan ruang pamer Tesla di Xinjiang.

Musk juga telah memicu kontroversi dengan komentar yang dianggap ramah terhadap pemerintah China dan Rusia.

Bulan lalu, Musk menyarankan ketegangan antara China dan Taiwan dapat diselesaikan dengan memberi Beijing kendali atas pulau yang memiliki pemerintahan sendiri dan mengusulkan kesepakatan damai Rusia-Ukraina yang secara resmi akan menyerahkan Krimea ke Moskow.

Ian Bremmer, seorang konsultan dan analis risiko politik, mengklaim Musk mengatakan kepadanya bahwa dia telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin secara langsung tentang Ukraina, yang dibantah oleh Musk.

Musk juga mengatakan tidak masuk akal mengharapkan perusahaannya, SpaceX, yang ia jalankan bersama dengan Tesla dan startup chip otak Neuralink, untuk mendanai layanan Internet satelit Starlink tanpa batas waktu dan menyediakan lebih banyak sambungan di Ukraina.

Baca: Meta Pecat 11 Ribu Karyawan, Berfokus ke Metaverse

AL JAZEERA