TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara pemerintah Prancis, Olivier Veran, mengatakan bahwa dia tidak akan membayar biaya centang biru Twitter sebesar $7,99 (Rp125 ribu) per bulan untuk verifikasi akun karena khawatir dengan ambisi pemilik baru platform media sosial Elon Musk.

Twitter memperbarui aplikasinya di App Store Apple pada hari Sabtu untuk mulai menagih tanda centang biru, revisi besar pertama sejak Musk mengambil alih dalam kesepakatan senilai $44 miliar pada 28 Oktober 2022.

Dikatakan mereka yang "mendaftar sekarang" dapat menerima tanda centang di sebelah nama pengguna mereka, "seperti selebriti, perusahaan, dan politisi yang sudah Anda ikuti".

Salah satu politisi ini mengatakan dia tidak akan membayar.

"Saya mempersilakan mereka untuk membatalkan sertifikasi akun saya tanpa penundaan jika mereka menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang harus mulai dibayar," kata Veran kepada televisi France 3, Minggu, 6 November 2022.

Sebelum Musk mengambil alih, tanda centang biru di sebelah nama pengguna berarti Twitter telah mengonfirmasi bahwa akun itu milik orang atau perusahaan yang mengklaimnya.

Ditanya apakah dia akan terus menggunakan Twitter setelah pengambilalihan Musk, Veran mengatakan dia tidak yakin.

Dia mengatakan Twitter adalah alat komunikasi utama, dengan lebih dari 10 juta pengguna di Prancis, tetapi menambahkan, "Fakta bahwa alat global utama ini milik satu orang, dan bahwa dia menampilkan ambisi yang membuat saya sedikit khawatir - setidaknya beberapa dari mereka - berarti bahwa saya akan tetap waspada dan bahwa saya akan mengambil tanggung jawab saya sendiri jika perlu."

Seperti hampir semua menteri pemerintah Prancis, Veran memiliki akun Twitter terverifikasi dengan tanda centang biru di samping namanya. Mantan menteri kesehatan itu memiliki hampir 425.000 pengikut di akun @olivierveran-nya.

Akun @EmmanuelMacron milik Presiden Prancis Emmanuel Macron, juga diverifikasi, memiliki 8,8 juta pengikut. Akun resmi istana Elysee miliknya, @Elysee, memiliki 2,8 juta pengikut.

Sebagian besar kementerian, kantor dan lembaga pemerintah Prancis, departemen dan prefektur juga telah memverifikasi akun Twitter, seperti halnya banyak kota, lembaga budaya, dan bahkan jalur metro Paris. Namun belum diketahui, apakah mereka juga diwajibkan membayar.

Reuters