TEMPO.CO, Jakarta -Indonesia akan menindaklanjuti masalah Myanmar setelah menjadi ketua ASEAN pada 2023, walaupun seruan untuk membuka saluran komunikasi formal dengan oposisi junta militer makin kuat akibat mandeknya 5 Point of Consensus (5PC).

Baca juga: Dukungan dari China, Rusia, dan India Membuat Junta Militer Myanmar Bertahan

Junta militer Myanmar sebelumnya diberikan opsi oleh para pemimpin di ASEAN untuk menyelesaikan krisis paska-kudeta di negaranya melalui 5PC.

Kesepakatan 5PC dibuat pada April 2021, yang terdiri atas dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi ASEAN ke Myanmar.

5PC itu dinilai tidak berjalan secara signifikan. Dalam sebuah surat terbuka untuk para pemimpin ASEAN, sekitar 457 kelompok dan organisasi masyarakat sipil Myanmar meminta ASEAN membatalkan saja konsensus tersebut.

Koalisi tersebut juga menyarankan ASEAN bekerja sama dengan para pemimpin sipil National Unity Government (NUG) dan kelompok akar rumput lainnya, yang mayoritas loyalis Aung San Suu Kyi.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menyatakan 5PC dilahirkan dan disepakati para pemimpin ASEAN dalam pertemuan yang juga menghadirkan pihak Myanmar.

Jika ada saran, termasuk untuk membatalkan 5PC, kewenangan itu ada pada para pemimpin blok tersebut seperti yang akan diputuskan di konferensi tingkat tinggi ASEAN pada pertengahan bulan ini.

• 1
• 2
• Selanjutnya