TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dewan Urusan Daratan Taiwan, yang membuat kebijakan tentang China, Chiu Tai-san, mengatakan China harus menghentikan tekanan politik dan militernya terhadap Taiwan dan menjaga perdamaian dan stabilitas.

Baca: Myanmar Memperingatkan Tekanan dari ASEAN akan Berimplikasi Negatif

Pernyataan itu dilontarkan di saat Beijing meningkatkan tekanan politik dan militer di pulau yang diklaim sebagai wilayahnya itu. China telah meningkatkan kegiatan militer di dekat Taiwan sejak Agustus lalu. China melakukan latihan blokade di sekitar pulau itu setelah kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taipei.

“Beijing harus menghentikan pertikaian pedangnya karena hanya memperdalam kesenjangan antara kedua belah pihak dan meningkatkan ketegangan di kawasan itu," kata Chiu dalam sebuah forum di Taipei seperti dikutip Reuters pada Jumat, 28 Oktober 2022.

“Kami mendesak China daratan untuk meletakkan senjata dan menjaga perdamaian dan stabilitas. Kunci perdamaian adalah membalikkan pola pikir menangani masalah dengan kekuatan,” kata Chiu, seraya menambahkan Beijing harus menyelesaikan ketidaksepakatan dengan Taipei melalui dialog konstruktif tanpa syarat.

Chiu berharap China dapat melonggarkan pembatasan perjalanannya secara bertahap untuk mengendalikan pandemi Covid-19, sehingga kedua belah pihak dapat melanjutkan pertukaran yang sehat dan teratur serta menciptakan ruang untuk interaksi positif.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen berulang kali menawarkan kepada China untuk berunding atas dasar kesetaraan dengan saling menghormati, tetapi China menolaknya dan menganggap Tsai sebagai separatis.

China menganggap Taiwan sebagai wilayahnya. Pada awal bulan ini, Presiden Xi Jinping mengatakan dalam pidato pembukaan Kongres Partai Komunis di Beijing bahwa terserah kepada rakyat China untuk menyelesaikan masalah Taiwan. China juga tidak akan pernah meninggalkan penggunaan kekuatan atas Taiwan.

Adapun Taipei menyatakan hanya 23 juta penduduk pulau itu yang dapat memutuskan masa depannya. Karena Taiwan tidak pernah diperintah oleh Republik Rakyat China, klaim kedaulatannya tidak berlaku.

Baca: Elon Musk Resmi Mengakuisisi Twitter, Sejumlah Eksekutif Dipecat

REUTERS