TEMPO.CO, Jakarta -Utusan khusus PBB Noeleen Heyzer mengutuk serangan udara oleh militer Myanmar di negara bagian Kachin utara yang menewaskan sebanyak 80 orang.

Heyzer mengatakan kepada komite HAM Majelis Umum PBB pada Selasa, 25 Oktober 2022 bahwa lebih dari 13,2 juta orang tidak memiliki cukup makanan di Myanmar, 1,3 juta mengungsi, dan militer terus mengebom tanpa pandang bulu, membakar rumah dan bangunan, dan membunuh warga sipil.

Baca juga: Uni Eropa: Myanmar Salah Satu Krisis Paling Urgen di Dunia

Heyzer mengunjungi Myanmar pada Agustus lalu dan bertemu dengan kepala junta militer, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Heyzer mengungkapkan perlawanan terhadap kekuasaan militer terus berlanjut di negara itu.

“Ada realitas politik baru di Myanmar, rakyat menuntut perubahan, tidak lagi mau menerima kekuasaan militer,” katanya.

Heyzer telah membuat beberapa permintaan selama pertemuannya dengan panglima tertinggi Myanmar, termasuk mengakhiri pemboman udara dan pembakaran infrastruktur sipil.

Dia juga meminta jenderal untuk membebaskan semua tahanan anak dan politik, memastikan kesejahteraan mantan pemimpin negara yang dipenjara Aung San Suu Kyi, dan memungkinkan kembalinya lebih dari satu juta pengungsi Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh.

Sebagian besar komunitas internasional, termasuk sesama anggota di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), telah menyatakan frustrasi atas sikap militer Myanmar yang menolak seruan untuk mengakhiri kekerasan.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu, 26 Oktober 2022, ketua ASEAN, yang saat ini dijabat oleh Kamboja, mengutip pemboman baru-baru ini di penjara terbesar Myanmar dan serangan udara di kotapraja Hpakant negara bagian Kachin pada Minggu malam, yang dilaporkan telah menewaskan 80 orang.

“Kami sangat sedih dengan meningkatnya korban, dan penderitaan besar yang dialami rakyat biasa di Myanmar,” kata ketua blok itu, seraya menambahkan bahwa kekerasan itu merusak upaya untuk menerapkan “konsensus” perdamaian yang disepakati antara ASEAN dan jenderal Myanmar tahun lalu.

“Oleh karena itu, kami sangat mendesak untuk menahan diri sepenuhnya dan segera menghentikan kekerasan,” kata pernyataan itu.

Para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu pada Kamis, 27 Oktober 2022 untuk membahas krisis tersebut.

Sekelompok 457 organisasi masyarakat sipil Myanmar telah meminta para pemimpin ASEAN dalam sebuah surat terbuka untuk membatalkan rencana perdamaian yang telah disepakati penguasa militer negara itu.

Sebagai gantinya, mereka bekerja dengan para pemimpin sipil dan bayangan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) negara itu.

NUG mencakup anggota parlemen dalam pemilu November 2020, sebelum kudeta militer pada Februari 2021.

Human Rights Watch yang berbasis di New York mengatakan pada Selasa bahwa serangan udara militer Myanmar pada pertemuan Kachin pada Minggu merupakan "kejahatan terhadap kemanusiaan" dan harus dirujuk ke Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Dikatakan sekitar 300 hingga 500 orang menghadiri perayaan berdirinya Organisasi Kemerdekaan Kachin ketika jet militer Myanmar menjatuhkan empat bom pada pertemuan itu. Korban tewas termasuk perwira, tentara militer Kachin, musisi, pemilik bisnis, dan banyak warga sipil lainnya.

“Kami benar-benar perlu melihat langkah Dewan Keamanan PBB,” kata Manny Maung dari HRW.

Maung meminta badan internasional untuk mengeluarkan resolusi yang memberlakukan embargo senjata ke Myanmar dan mengatakan bahwa paling tidak kekejaman tersebut harus dirujuk ke ICC, mengingat bahwa kejahatan perang sedang terjadi.

Baca juga: Junta Myanmar Serang Konser Musik dengan Pesawat, Ini Reaksi ASEAN

AL JAZEERA (NESA AQILA)