TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Pakatan Harapan (PH) Saifuddin Nasution Ismail mengonfirmasi bahwa ketua koalisi itu, Anwar Ibrahim, akan menjadi kandidat perdana menteri koalisi untuk Pemilihan Umum ke-15 Malaysia pada 19 November 2022. Hal itu ia sampaikan di sela peluncuran manifesto koalisi di Perak, Kamis malam, 20 Oktober 2022.

Baca: Anwar Ibrahim Tolak Ajakan Kerja Sama Mahathir, Ini Alasannya

“Dewan Kepresidenan Pakatan Harapan, melalui diskusi di Port Dickson dan Seremban, telah mencapai keputusan akhir. Memasuki Pemilihan Umum ke-15, Pakatan Harapan ingin menawarkan kepada Malaysia satu nama sebagai calon perdana menteri, Anwar Ibrahim,” kata Saifuddin seperti dikutip CNA.

Saifuddin mengatakan pembagian kursi di antara mitra koalisi—Parti Keadilan Rakyat (PKR), Partai Aksi Demokratik (DAP), Parti Amanah Negara (Amanah), dan United Progressive Kinabalu Organization (UPKO)—telah selesai. Ia mengatakan Pakatan Harapan akan memulai pembicaraan dengan partai-partai yang memiliki pakta pemilihan dengan negosiasi kursi lebih lanjut selama dua atau tiga hari ke depan.

Anwar Ibrahim sendiri memutuskan akan bertarung memperebutkan kursi parlemen Tambun, Perak, untuk pemilu Malaysia mendatang.

“Saya tidak memilih daerah pemilihan yang menjamin mayoritas. Saya seorang pemimpin dan saya harus berani berjuang dan memenangkan Tambun dalam pemilihan,” kata Anwar dalam peluncuran manifesto Pakatan Harapan.

“Perak akan menjadi garis depan pertempuran kami selama pemilihan mendatang, dan itulah mengapa saya akan bertarung di Tambun,” ujar dia.

Anwar, yang merupakan anggota parlemen Port Dickson, sebelumnya menolak menentukan kursi mana yang akan dia lawan. Pada September lalu, ia mengatakan kursi tersebut harus memiliki “keuntungan tambahan” untuk Parti Keadilan Rakyat (PKR)—partai yang dia pimpin—dan Pakatan Harapan.

“Jujur, saya belum memutuskan pemilihan kursi untuk bertanding, tapi saya pasti akan mempertimbangkan kursi yang diduduki oleh ‘pengkhianat’ PKR dan PH,” kata Anwar saat itu.

Anggota parlemen Tambun saat ini adalah Ahmad Faizal Azumu, yang juga Wakil Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) dan saat ini menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga.

Anggota Pakatan Harapan menganggap Ahmad Faizal Azumu sebagai "pengkhianat" atas perannya dalam runtuhnya pemerintah negara bagian Perak pada 2020 dengan beralih ke Perikatan Nasional tak lama setelah Gerakan Sheraton.

Gerakan Sheraton adalah sebutan untuk pertemuan antara politikus Azmin Ali dan sejumlah anggota parlemen di Hotel Sheraton, Petaling Jaya, Selangor, pada 23 Februari 2020, yang mengarah pada pembentukan Perikatan Nasional.

Manifesto Pakatan Harapan diluncurkan di depan sekitar 7.000 perwakilan koalisi itu. Manifesto berfokus pada pemberantasan korupsi di pemerintahan dan membantu masyarakat mengatasi biaya hidup yang tinggi akibat kenaikan inflasi.

Manifesto Pakatan Harapan diluncurkan sejalan dengan slogan koalisi untuk jajak pendapat “Kita Boleh” atau “Kita Bisa”. Dalam pidatonya, Anwar mengatakan slogan “Kita Bisa” didasarkan pada kenyataan bahwa mereka akan melakukan apa pun untuk membantu rakyat.

“Kami harus menang karena kami ingin mempengaruhi perubahan di negara ini (Malaysia). Masalah yang dihadapi masyarakat, seperti mahalnya harga bahan pokok seperti telur, ayam, dan sayur-sayuran, membebani penduduk,” kata dia.

Baca: WHO: Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

CHANNEL NEWS ASIA