Sekjen PBB Minta India Bantu Negara Anggota G20 yang Tersandera Utang

Reporter

Daniel Ahmad

Rabu, 19 Oktober 2022 16:16 WIB

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.[REUTERS]

TEMPO.CO, Jakarta -Sekjen PBB Antonio Guterres meminta dukungan India dalam menyatukan negara-negara G20, untuk membantu negara-negara berkembang yang dibebani dengan utang. Saat ini disebut ada tiga tetangga India sudah mencari pinjaman IMF di tengah kelumpuhan ekonomi.

"Saya mengandalkan dukungan India dalam memobilisasi negara-negara G20 seputar penghapusan utang," kata Guterres kepada mahasiswa dan fakultas Institut Teknologi India di Mumbai, seperti dilansir Reuters Rabu, 19 Oktober 2022.

Baca juga: Rakyat Sri Lanka Terancam Kelaparan, Pemerintahnya Minta Bantuan ke PBB

Guterres menyebut, banyak negara berkembang berada tengah, atau mendekati, kesulitan utang dan memerlukan tindakan multilateral, termasuk perluasan dan perpanjangan Inisiatif Penangguhan Layanan Utang G20.

Inisiatif Penangguhan Layanan Utang G20 didirikan pada Mei 2020 saat terjadi pandemi. Kerangka umum ini memungkinkan hampir 50 negara untuk menangguhkan US$12,9 miliar atau sekitar Rp 200 triliun pembayaran layanan utang hingga akhir tahun lalu.

Advertising
Advertising

Guterres menyatakan, perubahan iklim sudah menjadi ancaman besar bagi ekonomi, pertanian, dan sektor pangan India. Bukan hanya itu, ancaman itu dapat berdampak bagi kesehatan, kehidupan, dan mata pencaharian ratusan juta orang.

"Gelombang panas yang memecahkan rekor, kekeringan dan banjir di beberapa bagian India sudah menyebabkan malapetaka. Ini adalah pendahuluan, tanpa tindakan iklim global yang jauh lebih besar," tutur Guterres.

India akan mengambil alih kepresidenan G20 dari Indonesia selama satu tahun mulai 1 Desember 2022. Tetangga India; Sri Lanka, Pakistan dan Bangladesh dalam beberapa bulan terakhir mencari pinjaman IMF karena harga minyak yang tinggi mempersulit upaya untuk pulih dari kerusakan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Guterres mengatakan negara-negara G20 bertanggung jawab atas 80 persen emisi global dan harus memimpin dalam memotongnya. Menurutnya, negara-negara kaya juga harus secara finansial membantu negara-negara berkembang melakukannya.

"Saya telah menyerukan koalisi dukungan di seluruh negara termasuk India, dengan rencana ambisius untuk mempercepat penyebaran energi terbarukan," kata Guterres.

Menyinggung isu lain, dalam kesempatan yang sama, Guterres mendesak India untuk mengutuk ujaran kebencian secara tegas, melindungi hak dan kebebasan jurnalis, aktivis hak asasi manusia, mahasiswa dan akademisi, serta memastikan independensi peradilan.

Rencananya, Guterres akan bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi dan Menteri Luar Negeri S. Jaishankar pada Kamis, 20 Oktober 2022.

Baca juga: Sekjen PBB dan Perdana Menteri Pakistan Kunjungi Daerah Banjir

REUTERS

Berita terkait

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

21 jam lalu

Kemendag Berencana Selesaikan Utang Selisih Harga Minyak Goreng Bulan Depan

Isy Karim mengatakan Kemendag akan memperjuangkan utang selisih harga minyak goreng yang tersendat sejak awal 2022.

Baca Selengkapnya

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

1 hari lalu

Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan

Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

2 hari lalu

Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia

Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.

Baca Selengkapnya

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Dagang Sapi Kabinet Prabowo

Partai politik pendukung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden mendapat jatah menteri berbeda-beda di kabinet Prabowo mendatang.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

3 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

4 hari lalu

Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.

Baca Selengkapnya

PT PundiKas Indonesia Bantah Telah Menjebak dan Meneror Nasabah karena Pinjol

4 hari lalu

PT PundiKas Indonesia Bantah Telah Menjebak dan Meneror Nasabah karena Pinjol

PT PundiKas Indonesia, layanan pinjaman dana online atau pinjol, membantah institusinya telah menjebak nasabah dengan mentransfer tanpa persetujuan.

Baca Selengkapnya

Temuan Fosil, Ular Raksasa Vasuki Indicus Saingi Ukuran Titanoboa

4 hari lalu

Temuan Fosil, Ular Raksasa Vasuki Indicus Saingi Ukuran Titanoboa

Para penelitinya memperkirakan kalau ular tersebut dahulunya memiliki panjang hingga 15 meter.

Baca Selengkapnya

Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

5 hari lalu

Seorang Istri jadi Korban KDRT Suaminya Karena Tak Berikan Data KTP Untuk Pinjol

Seorang menjadi korban KDRT karena tidak memberikan data KTP untuk pinjaman online.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bicara Transisi Energi: Butuh Investasi Sangat Besar

6 hari lalu

Sri Mulyani Bicara Transisi Energi: Butuh Investasi Sangat Besar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, investasi untuk mewujudkan transisi energi sangatlah besar.

Baca Selengkapnya