TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengecam keputusan Australia untuk tidak lagi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Kementerian Luar Negeri memanggil diplomat Canberra untuk mengklarifikasi masalah tersebut.

Baca: Australia Membatalkan Pengakuan Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel

“Mengingat cara pengambilan keputusan di Australia, sebagai tanggapan tergesa-gesa terhadap berita yang tidak benar di media, kami hanya bisa berharap pemerintah Australia menangani hal-hal lain dengan lebih serius dan profesional,” kata Lapid dalam sebuah pernyataan, Selasa, 18 Oktober 2022.

“Yerusalem adalah ibu kota abadi Israel bersatu dan tidak ada yang akan mengubah itu,” kata Lapid.

Kementerian Luar Negeri menyatakan Israel sangat kecewa dengan keputusan Australia. Mereka menyebutnya sebagai hasil dari pertimbangan politik yang sempit. Pada acara fraksi partai Yesh Atid, partainya, Selasa lalu, Lapid mengatakan apa yang terjadi di Australia adalah perubahan kepemimpinan. Ia menambahkan, sebagai aturan umum, Israel tidak mendefinisikan ibu kota negara lain, sehingga negara lain tidak boleh melakukannya untuk Israel.

Wali Kota Yerusalem Moshe Lion mengatakan menyesal mendengar keputusan Australia.

“Yerusalem yang bersatu telah dan akan terus menjadi ibu kota Israel selamanya. Pernyataan semacam ini tidak melanjutkan apa-apa dan tidak berkontribusi sama sekali,” ujarnya dalam sebuah pernyataan.

Situs berita Walla melaporkan bahwa Israel terkejut dengan keputusan tersebut, yang terjadi hanya beberapa bulan setelah kepala Divisi Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Australia mengunjungi Israel dan menjelaskan kepada rekan-rekannya tidak ada perubahan yang diharapkan dalam kebijakan Australia tentang Yerusalem Barat.

Keputusan Australia untuk menarik pengakuannya atas Yerusalem Barat dipuji oleh Palestina. “Kami menyambut keputusan Australia menyangkut Yerusalem dan seruannya untuk solusi dua negara yang sesuai dengan legitimasi internasional,” kata Menteri Urusan Sipil Otoritas Palestina, Hussein al-Sheikh, melalui Twitter, Selasa, 18 Oktober 2022.

Ia memuji ketegasan Australia bahwa masa depan kedaulatan atas Yerusalem bergantung pada solusi permanen yang didasarkan pada legitimasi internasional.

Pemerintah Australia pimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese menghapus referensi Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel dari situs web pemerintah. Halaman Israel pada situs web Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia diam-diam diperbarui untuk menghapus referensi ke Australia yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.

Kalimat yang dihapus berbunyi, “Konsisten dengan kebijakan lama ini, pada Desember 2018, Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, menjadi pusat Knesset dan banyak lembaga pemerintah Israel. Australia berharap memindahkan kedutaannya ke Yerusalem Barat ketika diperlukan, untuk mendukung dan setelah penentuan status akhir, solusi dua negara.”

Baca: Palestina Memuji Australia yang Tak Mengakui Lagi Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel

THE TIMES OF ISRAEL