Moskow Jawab Tuduhan Kekerasan Seksual oleh Tentara Rusia

Reporter

Tempo.co

Selasa, 18 Oktober 2022 05:00 WIB

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam acara jumpa pers di Moskow, 6 Oktober 2015. (Photo: Reuters/Maxim Shemetov/Files)

TEMPO.CO, Jakarta - Maria Zakharova, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, buka suara menanggapi klaim dari utusan khusus PBB Pramila Patten yang menyebut kalau ada kekerasan seksual di perang Ukraina. Patten juga mengatakan Rusia sengaja menggunakan strategi perkosaan sebagai bagian dari kampanye militer Rusia di Ukraina.

“Tak ada yang bisa mengomentari ucapan P. Pattern secara serius. Sekali lagi, apa yang sedang kami lihat adalah sebuah kisah klasik yang pada saat ini sudah mencapai tingkat imajinasi,” kata Zakharova. Dia menambahkan kesimpulan yang dibuat PBB berdasarkan data yang sulit untuk diverifikasi.

Pendeta militer Maksym memercikkan air suci ke pasukan Ukraina selama kebaktian Paskah Ortodoksdi tengah invasi Rusia ke Ukraina berlanjut, di wilayah Kharkiv, Ukraina 24 April 2022. Tentara Ukraina yang berada di garis depan wilayah timur laut Kharkiv merayakan Paskah Ortodoks pada hari Minggu 24 April, dibayangi oleh perang yang berlangsung selama dua bulan. REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Advertising
Advertising

Baca juga: Iran Mengklaim Tak Memberi Rusia Drone untuk Digunakan di Ukraina

Menurut Zakharova, kesimpulan yang dibuat Pattern berdasarkan data yang terpisah yang disediakan oleh Komisi Penyelidikan Independen Internasional untuk perang Ukraina. Kelompok itu dibentuk pada musim semi 2022 berdasarkan sebuah resolusi Dewan HAM PBB. Rusia tidak mengakui mandate tersebut.

Zakharova mengatakan klaim Pattern mirip dengan yang pernah disampaikan mantan komisi HAM Ukraina Lyudmila Denisova. Pada akhir Mei lalu, Denisova sudah dipecat lewat mosi tidak percaya karena dia dianggap gagal melaksanakan tugas-tugasnya seperti mengorganisir koridor-koridor kemanusiaan dan pertukaran tahanan di tengah konflik Ukraina dan Rusia.

Media di Ukraina lalu mewartakan kalau sebagian besar tuduhan-tuduhan yang pernah dilontarkan Denisova terkait kekejaman seksual oleh tentara Rusia di Ukraina, belum dikonfirmasi oleh jaksa penuntut di Ukraina.

Reaksi Zakharova tersebut dipicu oleh wawancara Pattern dengan AFP pada pekan ini. Ketika itu, Pattern mengklaim kekerasan seksual sebagai taktik yang disengaja dan strategi militer Rusia yang ditujukan untuk tidak memanusiakan para korbannya. Pattern juga mengklaim tentara Rusia dilengkapi dengan obat kuat Viagra.

Zakharova menyoroti klaim seperti yang diucapkan Pattern pernah disampaikan oleh negara-negara Barat di masa lalu. Pada 2011 Duta BEsar Amerika Serikat untuk PBB Susan Rice menuduh Pemimpin Libya Muammar Gaddafi telah membekali tentara Libya dengan Viagra untuk mendorong perkosaan massal selama konflik yang didukung NATO, yang berujung terbunuhnya Gaddafi.

Sumber; RT.com

Baca juga: Zhang Gaoli Pertama Kali Muncul ke Publik Sejak Tuduhan Kekerasan Seksual

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Nimas Sabella 10 Tahun Diteror Teman SMP yang Terobsesi, Komnas Perempuan: Termasuk KGBO

12 jam lalu

Nimas Sabella 10 Tahun Diteror Teman SMP yang Terobsesi, Komnas Perempuan: Termasuk KGBO

Nimas Sabella, wanita asal Surabaya, selama 10 tahun diteror pria yang terobsesi dengannya. Kisahnya viral di media sosial

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

20 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Adik Kim Jong Un Pastikan Tak ada Transfer Senjata dengan Rusia

1 hari lalu

Adik Kim Jong Un Pastikan Tak ada Transfer Senjata dengan Rusia

Kim Yo Jong adik Kim Jong Un menyangkal tuduhan Amerika Serikat dan Korea Selatan kalau senjata Korea Utara digunakan dalam perang Ukraina

Baca Selengkapnya

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

2 hari lalu

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

Bulan Mei dikenang sebagai penanda lahirnya Reformasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, bulan ini dikenang dengan duka mendalam dari kasus penculikan.

Baca Selengkapnya

Vladimir Putin Akui Dapat Dukungan Beijing untuk Akhiri Perang Ukraina dengan Damai

3 hari lalu

Vladimir Putin Akui Dapat Dukungan Beijing untuk Akhiri Perang Ukraina dengan Damai

Vladimir Putin mendapat dukungan dari Beijing agar bisa menyelesaikan krisis Ukraina dengan damai.

Baca Selengkapnya

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

4 hari lalu

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

Tim peneliti di Pusat Studi HAM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengkaji proses Ibu Kota Negara (IKN): sama saja dengan PSN lainnya.

Baca Selengkapnya

Laporan Kasus Perkosaan Anak oleh Staf Kelurahan di Polres Tangsel Mandek 1,5 Tahun

4 hari lalu

Laporan Kasus Perkosaan Anak oleh Staf Kelurahan di Polres Tangsel Mandek 1,5 Tahun

Orang tua korban mempertanyakan penanganan kasus perkosaan ini di Polres Tangsel yang sudah ia laporkan sejak Oktober 2022.

Baca Selengkapnya

Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

5 hari lalu

Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

Kepala Operasi Damai Cartenz membantah tudingan KKB yang menyatakan pemerintah Indonesia menutup akses lembaga HAM ke Papua.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Minta Pemerintah Indonesia Buka Akses Lembaga HAM ke Papua

8 hari lalu

TPNPB-OPM Minta Pemerintah Indonesia Buka Akses Lembaga HAM ke Papua

TPNPB-OPM meminta pemerintah Indonesia membuka akses bagi lembaga-lembaga HAM nasional maupun internasional ke Papua.

Baca Selengkapnya