TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan tinggi di India tidak bisa memutuskan gugatan larangan jilbab di sekolah, setelah dua hakim berbeda pendapat dan merujuk masalah tersebut ke ketua hakim untuk arahan lebih lanjut.

Pada Februari 2022, negara bagian Karnataka di India selatan melarang siswa mengenakan kerudung di ruang kelas, sehingga memicu protes oleh siswa Muslim dan orang tua mereka, serta protes balasan oleh siswa Hindu.

"Kami memiliki perbedaan pendapat," kata Hakim Hemant Gupta, salah satu dari dua hakim panel dalam memberikan putusannya, Kamis, 3 Oktober 2022.

Hakim Gupta menolak banding terhadap putusan pengadilan tinggi, sedangkan Hakim Sudhanshu Dhulia mengizinkannya, demikian dilaporkan kantor berita India PTI.

Pada Februari 2022, negara bagian Karnataka di India selatan melarang siswa mengenakan kerudung di ruang kelas, sehingga memicu protes oleh siswa Muslim dan orang tua mereka, serta protes balasan oleh siswa Hindu.

Mengingat ada perbedaan pendapat, majelis memerintahkan agar banding terhadap putusan pengadilan tinggi dibawa ke Ketua Mahkamah Agung India untuk membentuk majelis yang lebih besar.

Majelis Hakim Hemant Gupta dan Sudhanshu Dhulia memutuskan permohonan 22 September itu, setelah mendengarkan argumen dalam masalah tersebut selama 10 hari.

Menurut laman Telegraphindia, pada 15 Maret 2022, pengadilan tinggi telah menolak petisi yang diajukan oleh siswi Muslim dari Udupi Karnataka yang meminta izin untuk mengenakan jilbab di dalam ruang kelas, memutuskan itu bukan bagian dari praktik keagamaan penting di Islam.

Selama argumen di pengadilan tinggi, sejumlah penasihat yang muncul untuk para pemohon bersikeras bahwa mencegah gadis-gadis Muslim mengenakan jilbab ke kelas akan membahayakan pendidikan mereka karena mereka mungkin berhenti sekolah.

Penasehat hukum para pemohon telah mendalilkan berbagai aspek, termasuk pada perintah pemerintah negara bagian 5 Februari 2022 yang melarang mengenakan pakaian yang mengganggu kesetaraan, integritas, dan ketertiban umum di sekolah dan perguruan tinggi.

Beberapa advokat juga berpendapat bahwa masalah ini akan dirujuk ke lima hakim konstitusi.

Di sisi lain, penasihat hukum yang muncul untuk negara berpendapat bahwa perintah pemerintah Karnataka yang memicu perselisihan tentang jilbab adalah "netral agama".

Menegaskan bahwa agitasi dalam mendukung pemakaian jilbab di lembaga pendidikan bukanlah "tindakan spontan" oleh beberapa individu, penasihat negara telah berargumen di pengadilan tinggi bahwa pemerintah akan "bersalah karena melalaikan tugas konstitusional" jika telah tidak bertindak seperti itu.

Muslim adalah minoritas yang cukup besar di India, dengan jumlah 13% dari populasi 1,4 miliar di negara Asia selatan di mana umat Hindu menjadi mayoritas.

Beberapa mahasiswa Muslim menantang keputusan oleh pengadilan negara bagian yang menguatkan larangan tersebut pada bulan Maret.

Para pengkritik larangan mengatakan itu adalah cara lain untuk meminggirkan sebuah komunitas, dan Partai Bharatiya Janata pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, yang memerintah Karnataka, dapat mengambil manfaat dari polarisasi tersebut.

Reuters, Telegraphindia.com