TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pakatan Harapan (PH) Anwar Ibrahim menolak tawaran kerjasama Ketua Gerakan Tanah Air (GTA) Dr Mahathir Mohamad menjelang pemilihan umum Malaysia ke-15 atau biasa disebut GE15.

Anwar mengatakan dia harus menolak tawaran Mahathir karena dia merasa sikap mantan perdana menteri itu tidak konsisten.

"Ya, benar. Kami akan terus memantau (apa yang dikatakan Mahathir). Minggu depan, dia akan memiliki (sikap) yang berbeda,” katanya kepada wartawan setelah pertemuan dewan presiden PH, Rabu malam, 12 Oktober 2022, seperti dikutip Free Malaysia Today.

Pada hari Selasa, Mahathir, 97 tahun, mengumumkan bahwa dia akan mempertahankan kursi parlemen Langkawi di GE15, setelah Maret lalu menyatakan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri lagi.
-
Ditanya tentang kemungkinan bekerja sama dengan Anwar setelah GE15, Mahathir mengatakan pertanyaan itu harus ditujukan kepada ketua PH sendiri.

“Masalahnya dia (Anwar) tidak mau bekerja dengan saya (tapi) saya pria yang sangat baik,” katanya.

Anwar dan Mahathir adalah mantan mitra di PH tetapi bertengkar tentang rencana suksesi ketika Mahathir menjadi perdana menteri selama pemerintahan PH dari 2018 hingga 2020.

Analis mengatakan bahwa penolakan Mahathir untuk menyerahkan kekuasaan kepada Anwar, sebagaimana disepakati, pada dasarnya telah memecah belah PH dan menyebabkan runtuhnya pemerintahan PH pada Februari 2020.

Perpecahan makin parah setelah Partai Bersatu Malaysia dan Partai Keadilan Rakyat mundur dari koalisi PH, hingga memamksa Mahathir mundur.

Gerakan Sheraton, Barisan Nasional, Bersatu, PAS, dan sebuah faksi yang dipimpin oleh wakil presiden PKR saat itu Azmin Ali bergabung untuk membentuk pemerintahan Perikatan Nasional, yang berkuasa sekarang.

Anwar, yang merupakan wakil Mahathir selama tugas pertamanya sebagai perdana menteri dari 1981, dipecat pada 1998 sebelum didakwa dan dipenjara karena didakwa sodomi dan korupsi.

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob pada Senin, 10 Oktober 2022, membubarkan parlemen dan menggelar percepatan pemilu. Manuver politik Ismail ditengarai untuk memenangkan mandat yang lebih kuat dan menstabilkan lanskap politik yang telah bertahan setelah skandal korupsi multi-miliar dolar dan krisis Covid-19.

FMT, Reuters