TEMPO.CO, Jakarta - Politisi sayap kanan Prancis, Marine Le Pen, menuntut lebih banyak masjid ditutup di negara itu. Dalam laporan kantor berita Anadolu yang dilansir dari Middle East Monitor, dalam dua tahun terakhir Prancis telah menutup 24 masjid atas perintah Menteri Dalam Negeri, Gerald Darmanin.

Dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Prancis, BFMTV , Marine Le Pen mengatakan, "Dia (Darmanin) menutup sebuah masjid di sana, sebuah masjid di sini. Dia sesekali memecat seorang pengkhotbah, tetapi dia harus menutup semua masjid ekstremis di tanah kami." Ditanya tentang kriteria penutupan, Marine Le Pen juga mengatakan semua Muslim yang memiliki retorika radikal harus dideportasi.

Baca: Marine Le Pen Akan Terus Berjuang, Meski Kalah dari Macron

Pada Agustus tahun lalu, otoritas konstitusional tertinggi Prancis menyetujui undang-undang anti-separatisme yang kontroversial yang telah dikritik karena memilih Muslim. RUU itu disahkan oleh Majelis Nasional pada musim panas lalu, meskipun ada tentangan kuat dari anggota parlemen sayap kanan dan kiri.

Menyinggung persidangan Menteri Kehakiman Eric Dupond-Moretti yang akan datang, dalam kasus konflik kepentingan, Marine Le Pen menuntut Presiden Emmanuel Macron mencopotnya dari jabatannya.

Selain itu, soal penyelidikan terhadap Alexis Kohler, Sekretaris Jenderal Elysee, atas tuduhan konflik kepentingan, Le Pen bertanya, "Apakah Emmanuel Macron ingin membuat seseorang yang dicurigai memiliki konflik kepentingan dalam posisi kritis seperti itu?"

Le Pen juga buka suara ihwal sanksi terhadap Rusia. Dia mengklaim bahwa sanksi Prancis terhadap Rusia tidak berhasil. Sanksi terhadap Rusia justru membuat Prancis dalam situasi yang sulit.

Rusia memiliki pendapatan tambahan senilai € 40 miliar dengan ekspor minyak selama periode ini, katanya. Le Pen juga mengatakan musim dingin ini dan berikutnya akan lebih sulit karena pemutusan pasokan gas Moskow ke Prancis. Dia menambahkan bahwa sanksi itu tidak bijaksana.

Baca: Dituduh Salahgunakan Jabatan, Menteri Kehakiman Prancis Disidang

MIDDLE EAST MONITOR