TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kehakiman China Fu Zhenghua, yang memimpin beberapa penyelidikan tingkat tinggi terhadap korupsi, dipenjara seumur hidup karena menerima suap. Ia termasuk salah satu yang terkena pembersihan pejabat menjelang kongres utama Partai Komunis.

Fu, 67 tahun, dijatuhi hukuman mati namun diubah menjadi penjara seumur hidup setelah dua tahun, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, menurut media pemerintah, Kamis, 22 September 2022.

Fu adalah wakil kepala Kementerian Keamanan Publik sebelum menjadi menteri kehakiman pada 2018, dan telah memimpin banyak penyelidikan dan tindakan keras termasuk penyelidikan sekitar satu dekade lalu terhadap Zhou Yongkang, mantan pejabat keamanan dan pejabat paling kuat di Tiongkok modern. untuk dihukum karena suap.

Pada bulan Juli, Fu mengaku menerima suap lebih dari 117 juta yuan (Rp247 miliar).

Menjelang sidang pengadilan Fu di kota timur laut Changchun, pengawas anti-korupsi China awal tahun ini menetapkan bahwa Fu juga telah menjadi bagian dari "geng politik" Sun Lijun - salah satu pejabat paling terkemuka dari aparat keamanan yang akan menjadi sasaran sejak hukuman Zhou pada 2015.

Sun, yang merupakan wakil menteri keamanan publik ketika penyelidikan terhadapnya dimulai pada 2020, mengakui di televisi pemerintah pada Januari bahwa ia telah berkolusi dengan beberapa pejabat tinggi penegak hukum dengan tujuan memperkaya pribadi.

Sun juga dituduh tidak mendukung Presiden Xi Jinping.

Pengaruh Sun, yang belum menerima hukumannya, begitu besar di dalam partai sehingga digambarkan oleh pihak berwenang sebagai "beracun" dan ia sendiri seperti "kanker" yang harus dibasmi.

Pada Rabu, tiga mantan kepala polisi provinsi Shanghai, Chongqing dan Shanxi dijatuhi hukuman penjara bertahun-tahun sampai seumur hidup karena korupsi.

Seperti Fu, mereka juga dituduh sebagai bagian dari kelompok Sun dan tidak setia kepada Xi.

Pembersihan itu terjadi tiga minggu menjelang kongres lima tahunan Partai Komunis di mana Xi Jinping diperkirakan akan mengamankan masa jabatan ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan di China.

Reuters