TEMPO.CO, Jakarta - Berita top 3 dunia kemarin dimulai dari Raja Charles I dan II yang memiliki reputasi buruk di Inggris. Raja Charles I dihukum mati dengan dipenggal kepalanya. Anaknya, Raja Charles II membalas kematian sang ayah.

Top 3 dunia kedua adalah PM Jacinda Ardern menyatakan Selandia Baru tak akan menjadi republik dalam waktu dekat setelah kematian Ratu Elizabeth. Terakhir yaitu Jokowi yang memutuskan tak hadir di sidang umum PBB. Berikut berita selengkapnya:

1. Kisah Raja Charles II Membalas Dendam Kematian Ayahnya: Tragedi Dua Raja Charles di Inggris

Pangeran Charles naik takhta jadi Raja Charles III setelah Ratu Elizabeth II meninggal pada Kamis, 8 September 2022. Raja baru Inggris Raya itu memilih nama Raja Charles III dan memutuskan untuk tidak mengubahnya. Padahal, sejarah Inggris mencatat dua raja dengan nama Charles sebelumnya, punya reputasi yang tidak baik.

Pada 1649, terjadi kasus regicide atau regisida alias pembunuhan terhadap penguasa monarki, di Kerajaan Inggris. Raja Charles I dihukum mati dengan dipenggal kepalanya. Anaknya, Raja Charles II membalas kematian ayahnya setelah naik takhta 11 tahun kemudian. Banyak orang yang terlibat dalam sidang dan eksekusi Charles I, dihakimi, bahkan setelah kematian mereka.

Raja Charles I, yang naik takhta pada 1625, dianggap bertanggung jawab terhadap Perang Saudara Pertama pada 1642-1646, dan Perang Saudara Kedua pada 1648-1649 di Inggris. Kemudian setelah disidang pada Januari 1649 dan hakim menandatangani surat kematiannya, Charles I dihukum mati.

Dia dipenggal di luar Gedung Perjamuan di London. Monarki Inggris jatuh dan kekuasaan ada di tangan Parlementer, di bawah pimpinan Oliver Cromwell, dikutip dari Britannica.

Mengutip dari buku The King's Revenge: Charles II and the Greatest Manhunt in British History, pada 1651, Charles II kembali ke Inggris untuk melawan Parlemen pada Pertempuran Worcester. Charles II kalah, tetapi dia tidak tertangkap oleh pihak lawan setelah bersembunyi di sebuah pohon Ek.

Dia terpaksa menyamar sebagai seorang budak. Seorang wanita muda, Jane Lane membantunya melarikan diri. Charles II berlayar ke Holland atau Belanda, di mana terdapat pendukungnya.

Inggris mengalami pergolakan setelah kematian Cromwell pada 1658. Seorang Royalis yang bergabung dengan Cromwell saat Charles I jatuh, Jenderal George Monck, segera mengambil tindakan. Ketika terjadi perebutan kekuasaan itu, bersama pasukannya dia menyingkir ke Skotlandia. Monck juga menjalin kontak dengan Raja Charles II yang mengasingkan diri.

Baca di sini selengkapnya.

<!--more-->

2. Ratu Elizabeth II Mangkat, PM Ardern: Selandia Baru Tak Jadi Republik dalam Waktu Dekat

Selandia Baru tidak akan mengambil langkah menjadi republik dalam waktu dekat setelah kematian Ratu Elizabeth II, kata Perdana Menteri Jacinda Ardern.

"Saya tidak merasa ada urgensi. Begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Ini adalah perdebatan besar yang penting. Saya tidak berpikir ini sesuatu yang akan atau harus terjadi dalam waktu dekat," kata Ardern kepada pers, Senin 12 September 2022.

Dia mengeluarkan pernyataan itu saat ditanya apakah perubahan dalam monarki Inggris akan memicu wacana republik di Selandia Baru. Selandia Baru adalah salah satu dari 15 negara di dunia, termasuk Australia dan Kanada, yang mengakui Raja Inggris sebagai kepala negara meski perannya lebih banyak bersifat seremonial.

Namun, beberapa kali muncul perdebatan apakah negara di Pasifik itu akan menjadi republik dan dipimpin oleh salah seorang warganya. "Saya percaya Selandia Baru akan menuju ke sana. Saya percaya kemungkinan itu akan terjadi dalam hidup saya, tetapi saya tidak melihat hal itu ada dalam agenda dalam waktu dekat," kata Ardern.

Selandia Baru akan memperingati wafatnya Ratu Elizabeth dengan upacara kenegaraan dan satu hari libur nasional pada 26 September, kata dia. Ardern akan bertolak ke London pada Rabu besok untuk menghadiri pemakaman sang ratu.

Kepergian Ratu Elizabeth II juga memantik perdebatan tentang masa depan kerajaan itu di Australia. PM Australia Anthony Albanese, yang semula menyuarakan dukungan pada pembentukan republik, mengatakan bahwa pemerintah Partai Buruh tidak akan menggelar referendum tentang wacana itu selama masa pemerintahannya yang pertama.

<!--more-->

3. Absen di Sidang Umum PBB, Jokowi Kehilangan Momentum Internasional?

Ketidakhadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung ke Sidang Umum PBB tahun ini menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai kiprah Indonesia di kancah global.

Sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia, Jokowi sudah 8 kali absen alias tidak pernah menghadiri secara tatap muka perundingan tingkat tinggi itu.

Sidang Umum PBB ke-77 akan dibuka di New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 13 September 2022. Rangkaian acaranya dijadwalkan pada 12-27 September 2022.

Sebagai ganti Jokowi, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan mewakili Indonesia pada sesi High Level Week (HLW) yang berlangsung pada 20 sampai 26 September 2022.

Pertemuan HLW dalam Sidang Umum PBB merupakan yang pertama sejak pandemi Covid-19 dua tahun lalu. PBB menghendaki perwakilan untuk hadir secara langsung, bukan secara virtual atau video pra-rekam yang diserahkan kepada panitia.

Ahli Politik Internasional, Fitriani, menilai mangkirnya Jokowi kali ini membuat Indonesia kehilangan dua hal.

Pertama, kesempatan untuk mengkomunikasikan bahwa Indonesia mampu menjadi pemimpin dunia karena memiliki pemimpin yang bervisi dan mumpuni.

Kedua, kesempatan membangun kedekatan dengan negara-negara lainnya yang berada dalam posisi yang sama dalam menghadapi kondisi dunia yang tidak menentu karena krisis alam, krisis pangan, pandemi, dan konflik.

"Siapa yang mengukur seberapa penting representasi pemimpin negara untuk hadir? Kalau Presiden Joko Widodo tidak hadir, maka beliau mungkin berpandangan bahwa kehadiran pemimpin negara tidak penting dalam Sidang Umum PBB," kata Fitriani, peneliti CSIS dari bagian politik dan hubungan internasional, kepada Tempo, Senin malam.

Sementara pemimpin negara lain yang hadir, ujar dia, mungkin berpikir bahwa PBB adalah suatu badan internasional yang signifikan dan penting dalam menciptakan serta mempertahankan perdamaian dunia.

Fitriani menyinggung, negara seperti Palestina menganggap pertemuan ini sangat penting sebab tujuannya untuk pengakuan dari komunitas internasional.

Sedangkan, negara-negara yang mendapat tekanan seperti Rusia dan China memilih untuk tidak hadir karena tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Baca di sini selengkapnya.