Absen di Sidang Umum PBB, Jokowi Kehilangan Momentum Internasional?

Reporter

Daniel Ahmad

Selasa, 13 September 2022 12:25 WIB

Suasana Sidang Umum PBB ke-76 di Markas Besar di New York, 21 September 2021. Timothy A. Clary/Pool via REUTERS

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia Suzie Sudarman melihat absennya Jokowi ke Sidang Umum PBB tidak terlalu bermasalah, sebab tidak ada urgensi kritis seperti masalah pelanggaran kedaulatan negara.

Ia menyebut forum itu bisa menjadi lokasi terjadinya upaya penekanan terhadap kepala negara oleh negara-negara yang lebih kuat.

"Jokowi tidak terlalu mengutamakan pernyataan-pernyataan yang bisa memicu konflik karena pertemuan tingkat internasional pasti akan banyak pertanyaan wartawan dan desakan beberapa negara adidaya terhadap Indonesia," kata Suzie kepada Tempo.

Alasan absennya Jokowi ke Sidang Umum PBB tidak segera jelas. Istana belum memberikan pernyataan resmi.

Kementerian Luar Negeri enggan menjelaskan masalah ini juga. "Nanti ada press briefing Kamis," kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat ditemui seusai acara di kawasan Senayan, Senin, 12 September 2022.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Tri Tharyat mengatakan Indonesia akan membawa misi presidensi G20 dan keberlangsungan forum tersebut di Sidang Umum PBB mendatang.

"Tiga isu yang kita usung, yakni ketahanan energi, transisi digital ekonomi, dan arsitektur kesehatan global," kata Tri saat jumpa pers di Jakarta, Senin, 12 September 2022. Sementara, Berdasarkan website resmi PBB, acara-acara utama dari Sidang Umum PBB tersebut meliputi transformasi pendidikan, hak-hak minoritas, dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Fitriani menyoroti masalah dalam negeri yang tengah dihadapi Jokowi sebagai pantangan untuk berpergian ke Sidang Umum PBB, seperti kenaikan BBM dan isu kebocoran data. Sementara pendekatan dengan para pemimpin negara-negara G20 untuk membahas isu global bisa dilakukan langsung di Bali saat konferensi tingkat tinggi.

Kendati demikian, ia menganggap Presiden Jokowi bukan seseorang yang ingin tampil di dunia internasional.

"Mungkin terdapat kekhawatiran bahwa beliau datang juga tidak membawa perubahan yang berarti dibandingkan jika beliau bekerja di dalam negeri, sehingga beliau mempercayakan sidang kepada Menteri-nya," imbuh akademisi lulusan Cranfield University itu.

Berita terkait

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

10 menit lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

1 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

UNRWA: 800.000 Orang Terpaksa Tinggalkan Rafah Sejak Invasi Israel

2 jam lalu

UNRWA: 800.000 Orang Terpaksa Tinggalkan Rafah Sejak Invasi Israel

Hampir separuh dari penduduk Rafah sudah meninggalkan wilayah itu sejak Israel melakukan serangan besar-besaran.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

5 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

13 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

14 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

15 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

16 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

16 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

18 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya