TEMPO Interaktif, Hua Hin: Pemerintah Myanmar menyatakan bersedia mengembalikan hak kewarganegaraan ratusan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Aceh Timur dengan syarat mereka bisa dibuktikan berasal dari Provinsi Arakan Utara, Myanmar.

Kesediaan Myanmar itu mengemuka dalam pertemuan informal para menteri luar negeri se-ASEAN. Pertemuan ini digelar sehari menjelang penyelenggaraan KTT ASEAN ke-14 di Hua Hin, Thailand.

"Myanmar pun ingin terbuka. Kalau dapat dibuktikan bahwa mereka berasal dari Provinsi Arakan bagian utara. Mereka bersedia menerima kalau orang-orang itu bersedia direpatriasi," kata Menteri Luar
Negeri Hassan Wirajuda, dalam jumpa pers di sela-sela pertemuan, Jumat (27/2).

Hassan mengatakan dalam diskusi informal tadi malam, kata dia, Myanmar juga mengakui bahwa secara de facto di wilayahnya di Provinsi Arakan agian utara, sudah beberapa generasi warga Rohingya tinggal
di sana. Apalagi pemerintah mengakui ada 600 ribu orang Bangladeshi atau orang Rohingya yang bermukim di wilayah itu.

Ia menambahkan, dari penelitian terhadap 400-an Rohingya di Aceh Timur, sebagian bersedia untuk menerima proses repatriasi secara sukarela. Hal ini adalah langkah awal untuk membawa masalah Rohingya dalam pertemuan Bali Process pada 14 sampai 15 April mendatang.

Namun, masih ada kekhawatiran untuk memberikan informasi asal muasal pengungsi itu kepada Pemerintah Myanmar. Sebab jika mereka ketahui keberadaannya, keluarga yang mereka tinggalkan di sana bisa mendapat perlakuan yang tidak baik.

"Detail dari mekanisme bagaimana-kapan akan dibicarakan dalam konferensi di Bali nanti. Persoalan ini nanti dalam prosesnya akan dikelola bersama dengan IOM dan UNHCR, baru kita tahu," katanya.

Selain ke Myanmar, kemungkinan lain adalah mengembalikan kewarganegaraan mereka ke Bangladesh. Karena itu, rencananya Bangladesh akan diundang dalam pertemuan di Bali mendatang. "Kita
punya pengalaman yang positif pada Bali Process ini," katanya.

NININ DAMAYANTI