TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Myanmar yang dikuasai junta militer menghukum pemimpin demokrasi terguling, Aung San Suu Kyi, enam tahun penjara, Senin, 15 Agustus 2022.

Sumber yang mengetahui proses tersebut mengkonfirmasi, ketua Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) itu dinyatakan bersalah dalam empat kasus korupsi.

Tokoh oposisi rezim militer itu menyalahgunakan dana dari Yayasan Daw Khin Kyi untuk membangun rumah, dan menyewakan tanah milik pemerintah dengan harga diskon. Yayasan itu merupakan organisasi yang dia dirikan untuk mempromosikan kesehatan dan pendidikan.

Suu Kyi telah dituduh dengan setidaknya 18 pelanggaran mulai dari korupsi hingga pelanggaran pemilu. Dia terancam hukuman penjara maksimum gabungan hampir 190 tahun. Suu Kyi membantah semua tuduhan dan menilai dakwaan itu tidak masuk akal.

Peraih Nobel berusia 77 tahun itu sebelumnya ditahan di sel isolasi di sebuah penjara di ibu kota Naypyitaw. Ia juga telah dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dalam kasus lain.

Myanmar berada dalam situasi kacau sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh partai Suu Kyi pada tahun lalu. Junta bersikap keras dan mematikan perbedaan pendapat. Puluhan ribu orang telah dipenjara dan banyak yang disiksa, dipukuli atau dibunuh.

PBB menyebut tindakan junta itu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Komunitas internasional telah menjatuhkan sanksi kepada militer dan menganggap pengadilan rahasia Suu Kyi sebagai lelucon.

"Ini adalah serangan besar-besaran terhadap hak-haknya, dan bagian dari kampanye untuk mengubur dia dan NLD selamanya," kata Phil Robertson, wakil direktur Asia di Human Rights Watch kepada Reuters.

Juru bicara pemerintah militer Zaw Min Tun belum memberi tanggapan atas vonis pengadilan terhadap Suu Kyi. Sebelumnya mereka hanya menjelaskan bahwa Suu Kyi sedang menjalani proses hukum oleh pengadilan independen dan mengecam kritik asing sebagai intervensi.

Suu Kyi, yang merupakan putri pemimpin kemerdekaan Myanmar dari kolonial Inggris, memimpin negara itu lima tahun selama periode singkat reformasi tentatif, sebelum dipaksa turun dari kekuasaan dalam kudeta Februari 2021. Militer telah memerintah selama lima dari enam dekade terakhir.

REUTERS