TEMPO.CO, Jakarta - Estonia pada Kamis, 28 Juli 2022, mengumumkan tidak akan lagi menerbitkan visa ata izin tinggal kepada warga negara Rusia yang ingin melanjutkan sekolah di negara itu. Estonia adalah sebuah negara kecil di kawasan Baltik, yang juga anggota Uni Eropa.

Kebijakan itu diterbitkan Estonia karena invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Invasi tersebut dianggap telah mengancam keamanan nasional Ukraina.

Kementerian Luar Negeri Estonia juga memerintahkan agar pemberian hak pada warga negara Rusia untuk bekerja jangka pendek di Estonia, diakhiri. Aturan yang sama juga berlaku untuk warga negara Belarus. Belarus adalah sekutu Rusia.

“Keberlanjutan sanksi-sanksi melawan Rusia adalah hal penting untuk memastikan tekanan tanpa henti ke Rusia. Jika sanksi-sanksi bisa menghentiian agresi Rusia, maka kami akan memastikannya,” kata Menteri Luar Negeri Estonia, Urmas Reinsalu.

Teren, seorang anggota batalion Carpathian Sich, berjalan melalui sebuah bangunan yang hancur, di garis depan di wilayah Kharkiv, Ukraina, 1 Juli 2022. REUTERS/Marko Djurica

Estonia bersama negara-negara Baltik lainnya seperti Latvia dan Lithuania, mendapatkan kemerdekaan dari Uni Soviet pada 1991. Ketiga negara itu telah menjadi pihak yang sangat kritis pada Rusia.

Sebelumnya pada bulan lalu, Estonia dua kali melayangkan protes dalam tempo kurang dari dua pekan atas tindakan dan pernyataan yang dilontarkan oleh Moskow.

Moskow menyebut tindakan yang dilakukannya ke Ukraina adalah sebuah operasi khusus untuk melucuti Ukraina dan melindungi negara itu dari fasisme. Kyiv dan negara-negara Barat menyebut itu hanyalah alasan palsu agar bisa mengobarkan perang.

Perang Ukraina telah berdampak luas. Blokade di pelabuhan Ukraina oleh armada Laut Hitam Rusia, menjebak puluhan juta ton biji-bijian di silo dan membuat banyak kapal terdampar, telah memperburuk kemacetan rantai pasokan global dan, bersama dengan sanksi Barat yang meluas, memicu inflasi yang melonjak dalam harga pangan dan energi di sekitar dunia.

Menurut data WFP (World Food Programe), ada lebih dari 300 juta orang mengalami kelaparan akut. PBB secara terus - menerus merevisi data dengan yang terbaru.

Moskow membantah bertanggung jawab atas krisis pangan yang memburuk, sebaliknya menyalahkan sanksi Barat karena memperlambat ekspor makanan dan pupuk. Rusia juga menyalahkan Ukraina karena memasang ranjau di dekat pelabuhan Laut Hitamnya.

Sumber: Reuters

Baca juga: Inovasi Teknologi BRIN dalam Menghadapi Covid-19

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini