Rusia Incar Donetsk setelah Duduki Luhansk
Reporter
Tempo.co
Editor
Yudono Yanuar
Rabu, 6 Juli 2022 08:40 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pasukan Rusia menyerang sasaran di seluruh wilayah Donetsk, timur Ukraina pada Selasa, 5 Juli 2022, sehari setelah Presiden Vladimir Putin mengumumkan kemenangan di provinsi tetangga Luhansk
Donetsk dan Luhansk terdiri dari Donbas, bagian timur industri Ukraina yang menjadi ajang pertempuran terbesar di Eropa. Rusia mengatakan ingin merebut kendali seluruh Donbas dari Ukraina atas nama separatis yang didukung Moskow di dua republik rakyat yang memproklamirkan diri.
Setelah pasukan Rusia pada hari Minggu mengambil alih Lysychansk, benteng terakhir perlawanan Ukraina di Luhansk, para pejabat Ukraina mengatakan mereka sekarang memperkirakan Moskow akan memfokuskan upayanya terutama di kota-kota Sloviansk dan Kramatorsk di Donetsk.
Gubernur Serhiy Gaidai mengatakan kepada televisi Ukraina, tentara reguler Rusia dan pasukan cadangan telah dikirim ke sana untuk menyeberangi Sungai Donets Siverskiy.
"Sejumlah besar peralatan sedang dikirim ke wilayah Donetsk," kata Gaidai, menambahkan pasukan Ukraina menghancurkan sejumlah besar peralatan dan bahan bakar Rusia, menunjukkan bahwa pasukan Moskow "harus beristirahat di beberapa titik."
Pada Selasa, pasukan Rusia menyerang pasar dan daerah perumahan di Sloviansk, menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai tujuh lainnya, kata pejabat setempat.
Seorang reporter Reuters di tempat kejadian melihat asap kuning mengepul dari toko perlengkapan mobil, dan kobaran api melalap deretan kios pasar saat petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api.
Gubernur regional Donetsk Pavlo Kyrylenko mengatakan Sloviansk dan Kramatorsk dihujani tembakan berat semalam. "Tidak ada tempat yang aman tanpa penembakan di wilayah Donetsk."
Kementerian Pertahanan Rusia menggunakan senjata presisi tinggi untuk menghancurkan pusat komando dan artileri di Donetsk, di mana Ukraina masih menguasai beberapa kota besar.
Dukungan bagi Vladimir Putin untuk melanjutkan invasinya mendapat dukungan parlemen. yang meloloskan dua undang-undang yang memungkinkan pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memasok militer dan membuat staf bekerja lembur untuk mendukung invasi.
Reuters