TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr memveto Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang zona ekonomi khusus di utara ibu kota dalam salah satu tindakan legislatif pertamanya setelah dilantik, Sabtu waktu setempat. RUU tersebut merupakan inisiatif saudara perempuan Marcos yang merupakan anggota parlemen.

"Kehati-hatian fiskal harus dilakukan terutama pada saat sumber daya langka dan kebutuhan melimpah," kata Marcos dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Kongres dikutip dari Reuters, Ahad 3 Juli 2022.

Langkah ini dilakukan presiden berusia 64 tahun itu mengingat ia mewarisi lebih dari US$200 miliar utang pemerintah Filipina yang didorong oleh respons pandemi dan dampak terhadap ekonomi. "Menciptakan zona ekonomi khusus baru akan menimbulkan risiko keuangan yang substansial bagi negara," kata Marcos.

Pada Mei, majelis tinggi kongres meloloskan RUU yang menciptakan zona ekonomi khusus di provinsi Bulacan. Zona ekonomi khusus menawarkan tunjangan pajak yang panjang dan luas kepada investor.

RUU itu ditulis oleh Senator Imee Marcos, salah satu dari banyak sekutu politik mantan presiden Rodrigo Duterte di Kongres. Namun, Senator Imee Marcos belum menanggapi permintaan komentar.

Zona ekonomi khusus akan mencakup proyek bandara internasional senilai US$15 miliar dari konglomerat San Miguel Corp. Bandara internasional akan dirancang untuk menangani 100 juta penumpang setiap tahun, dibandingkan dengan 31 juta kapasitas gerbang utama yang ada di Manila.

Marcos Jr, putra penguasa Filipina yang digulingkan dalam pemberontakan rakyat 36 tahun lalu, berjanji untuk memperjuangkan persatuan dan masa depan FIlipina yang lebih baik sambil memuji warisan mendiang ayahnya.

Baca juga: Putra Diktator Filipina, Ferdinand Marcos Jr Resmi Dilantik Jadi Presiden Filipina

SUMBER: REUTERS