Krisis Ekonomi, Sri Lanka Kirim Menteri ke Rusia untuk Menawar Minyak
Reporter
Daniel Ahmad
Editor
Suci Sekarwati
Senin, 27 Juni 2022 20:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sri Lanka mengirim dua menteri ke Rusia untuk merundingkan masalah bahan bakar. Kebutuhan minyak di Sri Lanka ditengarai memang makin menipis, khususnya di tengah krisis ekonomi yang berlangsung.
Menteri Listrik dan Energi Sri Lanka Kanchana Wijesekera mengatakan, dua menteri itu dijadwalkan berangkat ke Rusia pada Senin, 27 Juni 2022 waktu setempat, untuk melanjutkan pembicaraan yang telah dijajaki dengan otoritas Rusia soal rencana membeli bahan bakar secara langsung. Isu terkait lainnya juga kemungkinan akan masuk dalam pembahasan.
Di Sri Lanka, warga harus mengantre berjam-jam dan terkadang berhari-hari demi bisa mendapatkan bahan bakar. Tidak jarang mereka menggunakan arang atau pelepah sawit untuk memasak.
Wijesekera pada Sabtu, 25 Juni 2022, meminta warga jangan mengantre untuk mendapatkan bahan bakar. Sebab pengiriman yang baru akan ditunda karena alasan perbankan dan logistik.
Dia mengatakan, stok BBM langka itu akan didistribusikan ke SPBU terbatas sepanjang pekan depan. Ketika pengiriman berikutnya tiba, maka transportasi umum, pembangkit listrik, dan sektor industri akan dijadikan prioritas.
Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari, harga minyak dunia telah meroket. Di satu sisi, Washington dan sekutunya berusaha memotong aliran keuangan yang mendukung upaya perang Moskow dengan sanksi termasuk menghentikan kerja sama minyak. Di sisi lain, Rusia menawarkan minyak mentahnya dengan diskon yang tajam, membuatnya sangat menarik bagi sejumlah negara.
Seperti beberapa negara Asia Selatan lainnya, Sri Lanka tetap netral dalam perang di Eropa. Namun, Wijesekera mengatakan, Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar Sri Lanka untuk Rusia telah membuat pengaturan untuk penjualan bahan bakar.
“Ada keuntungan bagi kami jika kami dapat membeli minyak langsung dari pemerintah Rusia atau perusahaan asal Rusia. Ada pembicaraan yang sedang berlangsung," kata Wijesekera kepada wartawan, Minggu, 26 Juni 2022.
Krisis ekonomi yang menghantam Sri Lanka dinilai merupakan yang terparah. Pada 2009, setelah perang saudara di Sri Lanka berakhir, atau bencana tsunami yang menghancurkan pada 2004, ekonomi Sri Lanka tak pernah terpuruk begitu dalam.
Utang luar negeri Sri Lanka meroket hingga US$ 51 miliar atau sekitar Rp 757 triliun. Sri Lanka tidak bisa membayarnya. Tidak adanya uang untuk mengimpor barang-barang pokok. Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe tengah mengupayakan paket bailout dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Dia juga mengharapkan bantuan dari India dan China untuk menjaga perekonomian tetap bertahan.
Aksi protes di Sri Lanka telah meletus sejak April 2022. Demonstran menyalahkan Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dan pemerintahnya atas kesalahan kebijakan yang melumpuhkan ekonomi dan menjerumuskan negara dalam kekacauan. Krisis ekonomi kian parah karena kentalnya nepotisme di negara itu, di mana sebagian besar pejabat di Sri Lanka diduduki oleh keluarga Presiden Rajapaksa.
THE INDEPENDENT
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.
