PBB Minta Warga Suriah di Daerah Oposisi Tetap Dapat Bantuan

Reporter

Daniel Ahmad

Editor

Suci Sekarwati

Selasa, 21 Juni 2022 12:00 WIB

Sekjen PBB, Antonio Guterres. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Sekjen PBB Antonio Guterres mengimbau Dewan Keamanan untuk memperpanjang persetujuan pengiriman bantuan dari Turki ke jutaan orang yang membutuhkan di barat laut Suriah. Bagi Guterres, PBB harus terus memperjuangkan nasib masyarakat Suriah.


Mandat PBB, yang mengizinkan pengiriman dari Turki ke barat laut yang dikuasai oposisi Suriah, akan berakhir pada 10 Juli 2022. Sekutu Suriah, Rusia, berpendapat operasi jangka panjang itu melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Suriah.

Anak-anak pengungsi Suriah menaiki kendaraan untuk kembali ke rumah mereka, karena takut akan wabah penyakit virus corona (COVID-19) di kamp-kamp pengungsian yang padat, di Dayr Ballut, Suriah, 11 April 2020. Sekitar satu juta warga Suriah melarikan diri dari Idlib dan pedesaan akibat perang saudara selama sembilan tahun. REUTERS/Khalil Ashawi

Menurut Guterres, pada tahun lalu PBB telah mengirim lima bantuan itu ke wilayah yang dikendalikan oposisi Suriah di barat laut. Namun pengiriman garis silang itu dianggap tidak pada skala yang diperlukan untuk menggantikan respons lintas batas besar-besaran.

"Mengatasi penderitaan dan kerentanan 4,1 juta orang di daerah yang membutuhkan bantuan dan perlindungan adalah sebuah kewajiban moral," kata Guterres pada Senin, 20 Juni 2022, seperti dilansir Reuters.


Guterres mengatakan 80 persen dari mereka yang membutuhkan di barat laut Suriah adalah perempuan dan anak-anak. Sekitar 800 truk per bulan mengirimkan bantuan dari Turki di bawah operasi PBB. Guterres meminta perpanjangan satu tahun lagi.


Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa mereka harus membuat keputusan hidup atau mati dengan memberi banyak bantuan. Thomas-Greenfield sudah mengunjungi perbatasan Turki awal bulan ini.

"Bantuan lintas jalur saja tidak bisa memenuhi kebutuhan mendesak di lapangan. Bisa mencapai ribuan, tapi tidak jutaan. Saat ini diperlukan lebih banyak bantuan," kata Thomas-Greenfield.


Dewan Keamanan PBB pada 2014 mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang dikuasai oposisi di Suriah melalui Irak, Yordania, dan dua titik di Turki. Tetapi hak veto Rusia dan Cina telah menguranginya menjadi hanya satu titik perbatasan Turki.


Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy menyebut upaya PBB untuk mengirimkan bantuan ke barat laut Suriah dari dalam negeri sangat menyedihkan. Sedangkan Duta Besar Cina untuk PBB Zhang Jun mengatakan operasi bantuan lintas batas adalah pengaturan yang luar biasa.
Jun menyarankan ada garis waktu disepakati untuk mengakhirinya, dan transisi ke pengiriman dari dalam negeri. Sementara itu, Duta Besar Turki untuk PBB Feridun Hadi Sinirlioglu mempertanyakan pihak yang mengganggu upaya-upaya itu.
REUTERS
Advertising
Advertising

Baca juga: Senjata untuk Melawan Rusia: Ini Daftar Permintaan Terbaru dari Ukraina ke NATO

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.

PBBAntonio GuterresSuriahBantuanOposisi

Berita terkait

KKP Salurkan Bantuan Bagi Korban Bencana di Sumbar

55 menit lalu

KKP Salurkan Bantuan Bagi Korban Bencana di Sumbar

KKP juga terlibat secara langsung dalam mendata para pembudidaya yang kolamnya rusak terdampak bencana.

Baca Selengkapnya

Rencana Yusril Ihza Mahendra Usai Tak Lagi Jadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang

10 jam lalu

Rencana Yusril Ihza Mahendra Usai Tak Lagi Jadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang

Yusril Ihza Mahendra resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Apa langkah Yusril ke depannya?

Baca Selengkapnya

4 Fakta Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PPB Digantikan Fahri Bachmid

10 jam lalu

4 Fakta Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PPB Digantikan Fahri Bachmid

Fahri Bachmid resmi menggantikan Yusril Ihza Mahendra yang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Berikut sederet faktanya.

Baca Selengkapnya

Apa Alasan Negara-negara di Pasifik Menolak Palestina sebagai Anggota Penuh PBB?

10 jam lalu

Apa Alasan Negara-negara di Pasifik Menolak Palestina sebagai Anggota Penuh PBB?

Berikut alasan negara-negara di Pasifik menolak status anggota penuh Palestina di PBB.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

1 hari lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Polda Aceh Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Bandang Sumatera Barat

1 hari lalu

Polda Aceh Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir Bandang Sumatera Barat

Bantuan untuk korban banjir bandang di Sumatera Barat itu merupakan bentuk kepedulian Kapolda Aceh, Irjen Achmad Kartiko, beserta jajarannya.

Baca Selengkapnya

UNRWA: 800.000 Orang Terpaksa Tinggalkan Rafah Sejak Invasi Israel

1 hari lalu

UNRWA: 800.000 Orang Terpaksa Tinggalkan Rafah Sejak Invasi Israel

Hampir separuh dari penduduk Rafah sudah meninggalkan wilayah itu sejak Israel melakukan serangan besar-besaran.

Baca Selengkapnya

PBB Sahkan Resolusi Indonesia soal Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

2 hari lalu

PBB Sahkan Resolusi Indonesia soal Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

PBB melalui UNODC mengesahkan resolusi yang diajukan Indonesia mengenai penanganan anak yang terasosiasi dengan kelompok teroris.

Baca Selengkapnya

OCHA Ingatkan Warga Sudan Terancam Kelaparan dan Wabah Penyakit

2 hari lalu

OCHA Ingatkan Warga Sudan Terancam Kelaparan dan Wabah Penyakit

Dari total sumbangan dana USD2.7 miliar (Rp43 triliun) yang dibutuhkan, baru 12 persen yang diterima OCHA untuk mengatasi kelaparan di Sudan.

Baca Selengkapnya

PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

3 hari lalu

PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

PBB menyebut dermaga terapung yang baru saja selesai dibangun di Gaza untuk pengiriman bantuan dinilai kurang layak dibandingkan jalur darat

Baca Selengkapnya

Rekomendasi