TEMPO.CO, Jakarta - Puluhan pendukung oposisi turun ke jalan-jalan di Tunis, ibu kota Tunisia pada Sabtu, 4 Juni 2022, untuk memprotes dimulainya pembicaraan mengenai konstitusi baru. Dugaan adanya kasak-kusuk legislatif di Tunis itu, dinilai sebagai langkah Presiden Kais Saied untuk mencengkeram kekuasaan.

Pembicaraan mengenai penyusunan ini dimulai di Carthage. Tiga partai kecil, aktivis yang setia kepada presiden, beberapa ekonom, Persatuan Pengusaha UTICA, hingga Liga Hak Asasi Manusia berpartisipasi dalam sesi pertama pembicaraan tersebut.

Akan tetapi, Saied telah mengecualikan semua partai politik utama, termasuk Ennahda Islamis dan Partai Free Destourian, dua partai terbesar di negara itu. Serikat Persatuan Buruh Tunisia atau UGTT, telah menolak untuk berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut.

Puluhan pendukung partai Ettakatol, Attayar, Buruh, dan Republik, turun ke jalan-jalan di Tunis. Menurut mereka, pembicaraan di Carthage itu tidak sah. Polisi memblokade mereka, termasuk beberapa pemimpin partai, untuk mencapai markas komisi pemilihan.

"Tunisia telah memasuki jalan memalsukan kehendak pemilih dan suasana di mana kebebasan tidak tersedia," kata pemimpin Partai Republik Issam Chebbi kepada wartawan, dikutip Reuters.

Partai Ennahda dan Free Destourian, dua partai saingan mengatakan, minggu ini mereka juga akan meningkatkan protes, sementara UGTT telah menyerukan pemogokan nasional pada 16 Juni setelah pemerintah menolak untuk menaikkan upah.

Saied tahun lalu membubarkan parlemen dan mulai memerintah dengan dekrit. Langkah itu dianggap lawan-lawannya sebagai kudeta. Dia sendiri mengatakan perlu untuk menyelamatkan Tunisia setelah "dekade kehancuran".

Seperti diwartakan Al Jazeera, Saied memecat 57 hakim pada Rabu, 1 Juni 2022, atas tuduhan korupsi dan melindungi "teroris" dalam pembersihan peradilan. Washington pekan ini menuduh Saied merusak institusi demokrasi Tunisia setelah dia memecat puluhan hakim.

Langkah Saied memecat para hakim diambil tepat setelah ia menunjuk tiga dari tujuh anggota komisi pemilihan Otoritas Tinggi Independen untuk Pemilihan atau ISIE, termasuk presiden. Pada bulan Mei, dia menunjuk mantan anggota ISIE Farouk Bouasker untuk menggantikan Nabil Baffoun, seorang kritikus perebutan kekuasaan Juli.

Rancangan konstitusi itu sendiri baru akan disampaikan kepada Saied pada 20 Juni. Presiden berjanji untuk mengadakan referendum pada 25 Juli untuk memilih konstitusi baru itu.

Baca: Parlemen Tunisia Dibubarkan

REUTERS | AL JAZEERA