Seorang wanita menonton tayangan berita di televisi soal peluncuran rudal oleh Korea Utara, di Seoul, Korea Selatan, 25 Mei 2022. Korea Utara menembakkan tiga rudal, yang salah satunya diyakini rudal balistik lintas benua (ICBM). REUTERS/Kim Hong-Ji
TEMPO.CO, Jakarta - Korea Utara telah mengambil alih posisi kepala badan PBB yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan perlucutan senjata. Kedudukan Korea Utara ini memicu cemoohan dari para kritikus.
Duta Besar Han Tae Song mengatakan terpilihnya Korea Utara sebagai presiden Pelucutan Senjata PBB adalah kehormatan dan hak istimewa. "DPRK tetap berkomitmen untuk berkontribusi pada perdamaian global dan perlucutan senjata dan mementingkan pekerjaan konferensi," katanya di Pertemuan Jenewa, Kamis, 2 Juni 2022.
Pyongyang memperoleh kursi kepresidenan Konferensi Perlucutan Senjata berdasarkan sistem berputar menurut abjad di antara 65 anggotanya.
Kritik dialamatkan ke Pyongyang, sebab Korea Utara di bawah sanksi karena mengembangkan senjata nuklir yang bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB.
Tahun ini Korea Utara telah menguji coba rudal balistik. Pyongyang diprediksi bersiap untuk melakukan uji coba nuklir baru untuk pertama kalinya sejak 2017. Uji coba tersebut dilarang oleh resolusi DK PBB.
Negara bersenjata nuklir itu menembakkan beberapa rudal pekan lalu, termasuk satu yang dianggap sebagai rudal balistik antarbenua terbesarnya.
Utusan Barat bergiliran mengutuk tindakan Pyongyang. Australia menyebut langkah Korea Utara tidak stabil.
Namun, mereka disebut tidak mengindahkan seruan untuk keluar dari pertemuan seperti yang diminta oleh puluhan LSM. Sebaliknya, beberapa misi diplomatik mengirim perwakilan tingkat yang lebih rendah daripada duta besar yang biasanya diharapkan hadir.
Pengamat menilai respons dari bawah forum tidak terlalu kuat, dibandingkan dengan reaksi terhadap kepresidenan Suriah dari badan yang sama pada tahun 2018. Selama pertemuan beberapa waktu lalu, Kanada membacakan kesaksian dari akun penyintas serangan kimia Suriah sebagai protes.
Direktur Eksekutif UN Watch, Hillel Neuer, yang memantau kinerja badan global itu, mengatakan kepemimpinan Korea Utara akan sangat merusak citra dan kredibilitas PBB.
Harapan untuk rangkaian pertemuan ini di bawah kepresidenan Pyongyang bagaimanapun juga rendah. Sebagai satu-satunya forum multilateral di dunia untuk perlucutan senjata, Konferensi Perlucutan Senjata belum mencapai kesepakatan sejak Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif pada tahun 1996.
"Ini hanya dapat menyoroti ketidakrelevanan dalam konteks saat ini," kata Marc Finaud, pakar di Pusat Kebijakan Keamanan Jenewa, tentang peran Korea Utara.
