TEMPO.CO, Jakarta -Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinannya atas upaya China untuk membatasi dan memanipulasi kunjungan kepala hak asasi manusia PBB ke wilayah Xinjiang. Di wilayah itu, Beijing dituduh menahan lebih dari satu juta warga Muslim Uighur di kamp-kamp indoktrinasi.

Dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Al Jazeera Ahad 29 Mei 2022, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan dia khawatir bahwa kondisi yang diberlakukan otoritas China dalam kunjungan Michelle Bachelet.

”Tidak memungkinkannya untuk melakukan penilaian yang lengkap dan independen terhadap lingkungan hak asasi manusia di [China], termasuk di Xinjiang, di mana genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sedang berlangsung”.

Bachelet telah membela kunjungannya sebelumnya ketika masih di China. Mantan presiden Chile itu mengatakan bahwa kunjungan tersebut "bukan penyelidikan," tetapi meminta Beijing untuk menghindari "tindakan sewenang-wenang dan tidak pandang bulu" dalam tindakan kerasnya di Xinjiang.

Dia mengatakan perjalanan itu adalah kesempatan baginya untuk berbicara dengan "terus terang" kepada otoritas China serta kelompok masyarakat sipil dan akademisi.

Kunjungannya adalah yang pertama ke China oleh seorang komisaris tinggi PBB untuk HAM dalam 17 tahun terakhir. Dan, terjadi setelah negosiasi yang melelahkan mengenai syarat kunjungan tersebut.

Dia memulai perjalanannya pada Senin di kota selatan Guangzhou sebelum menuju ke Xinjiang.

Tetapi aksesnya terbatas karena pihak berwenang telah mengatur agar dia melakukan perjalanan dalam "lingkaran tertutup" - mengisolasi orang-orang dalam gelembung virtual untuk mencegah penyebaran COVID-19 - tanpa pers asing.

Blinken mengatakan AS juga terganggu oleh laporan bahwa penduduk Xinjiang diperingatkan untuk tidak mengeluh atau berbicara secara terbuka tentang kondisi di wilayah tersebut. Selain itu, tidak ada informasi yang diberikan tentang keberadaan ratusan warga Muslim Uighur yang hilang dan kondisi lebih dari satu juta orang yang ditahan.

“Komisaris Tinggi seharusnya diizinkan mengadakan pertemuan rahasia dengan anggota keluarga Uighur dan komunitas diaspora etnis minoritas lainnya di Xinjiang yang tidak berada dalam fasilitas penahanan tetapi dilarang bepergian ke luar wilayah tersebut.”

Perjalanan itu termasuk pertemuan virtual dengan Presiden Xi Jinping di mana media pemerintah menyarankan Bachelet mendukung visi hak asasi manusia China. Kantornya kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataannya tidak mengandung dukungan langsung terhadap catatan HAM China.

Bachelet mengatakan dia menyampaikan kepada pemerintah China tentang kurangnya pengawasan yudisial yang independen atas pengoperasian pusat-pusat tersebut dan tuduhan penggunaan kekerasan, perlakuan buruk dan pembatasan ketat pada praktik keagamaan.

Pernyataan Bachelet juga dengan cepat dikritik oleh para aktivis dan LSM, yang menuduhnya memberikan kemenangan propaganda yang penting bagi Beijing.

Saksi dan kelompok hak asasi mengatakan lebih dari satu juta orang telah ditahan di kamp-kamp indoktrinasi di wilayah barat China. Tujuannya untuk menghancurkan budaya Islam Uighur dan secara paksa mengintegrasikan mereka ke dalam mayoritas Han China.

China awalnya membantah keberadaan kamp penahanan di Xinjiang, tetapi pada 2018 mengatakan telah mendirikan “pusat pelatihan kejuruan.” Ini diperlukan untuk mengekang apa yang dikatakannya sebagai terorisme, separatisme, dan radikalisme agama di wilayah tersebut.

Baca juga: Tiba di China, Komisioner Tinggi HAM PBB Tidak Boleh Didampingi Wartawan

SUMBER: AL JAZEERA