TEMPO.CO, Jakarta -Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet memulai kunjungan ke China pada Senin 23 Mei 2022, perjalanan pertama oleh pemimpin Badan HAM PBB sejak 2005.

Seperti dilansir AAP, kunjungan itu dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa hal itu dapat mengarah pada pengesahan daripada pengawasan terhadap catatan hak asasi China.

Selama perjalanan enam hari, Bachelet akan mengunjungi Xinjiang, di mana kantor Komisaris Tinggi percaya bahwa sebagian besar etnis Muslim Uighur telah ditahan secara tidak sah, dianiaya dan dipaksa bekerja.

"Tujuan kunjungannya benar-benar berfokus pada dialog dengan pihak berwenang China tentang berbagai masalah hak asasi manusia domestik, regional dan global," kata kantor Bachelet.

China telah berulang kali membantah adanya perlakuan buruk terhadap warga Uyghur. Perjalanan 23-28 Mei telah lama dijadwalkan setelah Bachelet mengatakan pada 2018 bahwa dia menginginkan akses tanpa batas ke Xinjiang.

China mengatakan kunjungan itu tidak boleh didasarkan pada praduga bersalah. Tidak jelas berapa banyak akses yang akan diberikan Bachelet.

Kelompok hak asasi khawatir jika Bachelet tidak menekan China cukup keras, laporan pasca-perjalanannya mungkin tidak memberikan gambaran lengkap. Hal ini juga dapat digunakan oleh Beijing untuk membenarkan tindakannya di Xinjiang.

Kongres Uighur Dunia dalam sebuah surat mendesak Bachelet untuk memastikan bahwa timnya dapat bergerak bebas, mengakses semua fasilitas penahanan dan memiliki kontak tanpa pengawasan dengan orang Uighur.

"Kami khawatir perjalanan itu mungkin lebih berbahaya daripada manfaatnya. China dapat menggunakannya untuk tujuan propaganda," kata juru bicara Kongres, Zumretay Arkin kepada Reuters.

Pengawasan internasional terhadap tindakan pemerintah di Xinjiang meningkat pada 2018 setelah PBB mengatakan satu juta orang Uighur ditahan di “kamp interniran besar-besaran” yang didirikan untuk indoktrinasi politik.

China awalnya menyangkal keberadaan kamp, kemudian mengakui telah mendirikan "pusat pelatihan kejuruan" dengan asrama di mana orang dapat "secara sukarela" belajar tentang hukum, bahasa Mandarin, dan keterampilan.

Amerika Serikat memberi sanksi kepada pejabat China yang dituduh melakukan pelanggaran hak di Xinjiang pada 2020 dan 2021. Mereka juga memberlakukan larangan atas barang-barang yang diproduksi di Xinjiang karena kekhawatiran akan kerja paksa.

Beijing telah membantah tuduhan Barat tentang kerja paksa, genosida dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Muslim Uighur di Xinjiang. Dan China berulang kali memperingatkan negara-negara lain untuk tidak ikut campur dalam urusan dalam negerinya.

Baca juga: Persiapan Kunjungan ke Xinjiang, Tim HAM PBB Tiba di China

SUMBER: AAP | REUTERS