Sudah 20 Tahun Provinsi Timor Timur Menjadi Negara Timor Leste

Reporter

Tempo.co

Jumat, 20 Mei 2022 13:35 WIB

Sejumlah pelajar mengibarkan bendera Indonesia dan Timor Leste saat menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo dan delegasi di Dili, Timor Leste, 26 Januari 2016. Kunjungan Presiden Jokowi ini untuk memperkokoh hubungan masa depan kedua negara serta menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra utama pembangunan Timor Leste. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Tepat hari ini, 20 Mei 2002 silam Provinsi Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia menjadi negara Timor Leste. Pemisahan terjadi setelah diadakan referendum pada 30 Agustus 1999. Sebanyak 78,5 persen pemilih memilih Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia, seperti dikutip dari laman Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.

Pada 11 Februari 1999, Presiden BJ Habibie menyatakan akan memberikan kemerdekaan bagi Provinsi Timor Timur. Australia menyarankan agar Indonesia memberikan kesempatan Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Tetapi BJ Habibie menolak saran tersebut sebab Indonesia tak pernah menjajah wilayah bekas jajahan Portugis itu. Selanjutnya, BJ Habibie memberikan opsi otonomi luas kepada Timor Timur. Tetapi, jika Timor Timur menolak tawaran tersebut, maka Indonesia akan melepas wilayah tersebut, dikutip dari publikasi ilmiah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada 5 Mei 1999, PBB mengadakan pertemuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugal, sebagai otoritas kolonial sebelumnya atas Timor Timur. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan antara Indonesia dan Portugis tentang referendum untuk Timor Timur. Referendum harus dilakukan untuk menentukan apakah Timor Timur sebagai Daerah Otonomi Khusus atau menentukan nasibnya sendiri dan berpisah dari Indonesia.

Referendum akan diorganisir dan dipantau oleh misi penjaga perdamaian yang dibentuk PBB bernama United Nations Mission in East Timor atau UNAMET, yang dibentuk pada 11 Juni 1999. Sebanyak 450 ribu orang terdaftar untuk memilih termasuk 13 ribu orang di luar Timor Timur.

Referendum dibagi dalam empat tahap. Pertama adalah pendaftaran, mulai dari 16 Juli sampai 4 Agustus 1999. Diikuti masa kampanye sampai 27 Agustus 1999, tiga hari sebelum referendum, 30 Agustus 1999. Terakhir adalah pengumuman hasil referendum pada tanggal 4 September.

Advertising
Advertising

Selain diadakan di Timor Timur, pemungutan suara juga dilakukan di sejumlah kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Ujungpandang. Pemungutan suara juga diselenggarakan di beberapa ibu kota negara lain, seperti Macau, Lisabon, Mapotu, Sidney, Darwin, Perth, Melbourne, dan New York serta sejumlah kota lainnya. Hasil referendum diumumkan secara resmi pada 4 September 1999 di Dili.

Jumlah surat suara dalam referendum adalah 446.953. Jumlah suara sah 438.968 atau 98,2 persen dan jumlah suara tidak sah 7.985 atau 1,8 persen. Berdasarkan hasil perhitungan surat suara sah, rakyat yang menghendaki otonomi luas dalam lingkup Negara Republik Indonesia hanya 94.388 atau 21,5 persen. Sedangkan mayoritas rakyat memilih untuk merdeka. Rakyat yang memilih merdeka sejumlah 344.580 atau 78,5 persen.

Pada 1999, wilayah Timor Timur diserahkan pemerintah Indonesia kepada UNTAET sebagai badan pemerintahan sipil yang dibentuk oleh PBB dalam rangka memelihara misi perdamaian di Timor Leste hingga kemerdekaannya secara resmi pada 20 Mei 2002.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca: Mahfud MD Diutus Jokowi Hadiri Pelantikan Presiden Terpilih Timor Leste

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

4 jam lalu

Palestina: Tidak Ada Guna Membahas Gaza di PBB

Dubes Palestina untuk Austria menilai upaya membahas Gaza pada forum PBB tidak akan berdampak pada kebijakan AS dan Eropa yang mendanai genosida.

Baca Selengkapnya

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

12 jam lalu

PBB: Serangan Terbaru Israel Bisa Hapus 44 Tahun Pembangunan Manusia di Gaza

Jika perang terus berlanjut selama sembilan bulan, kemajuan yang dicapai selama 44 tahun akan musnah. Kondisi itu akan membuat Gaza kembali ke 1980

Baca Selengkapnya

Tema World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Target UNICEF, Kelangkaan Air jadi Isu Krusial

13 jam lalu

Tema World Water Forum ke-10 Sejalan dengan Target UNICEF, Kelangkaan Air jadi Isu Krusial

Tema World Water Forum ke-10 di Bali berkaitan dengan sejumlah tujuan UNICEF. Salah satunya soal akses air bersih untuk anak-anak di daerah.

Baca Selengkapnya

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

14 jam lalu

PBB: Kehancuran Bangunan di Gaza Terburuk Sejak PD II, Butuh Biaya Rekonstruksi Hingga US$40 Miliar

PBB melaporkan kehancuran perumahan di Gaza akibat serangan brutal Israel sejak 7 Oktober merupakan yang terburuk sejak Perang Dunia II.

Baca Selengkapnya

PBB: Bantuan ke Gaza Tak Boleh Jadi Alasan Israel Serang Rafah

2 hari lalu

PBB: Bantuan ke Gaza Tak Boleh Jadi Alasan Israel Serang Rafah

Serangan darat Israel ke Rafah berpotensi memperparah penderitaan ratusan ribu warga Palestina yang terpaksa mengungsi ke kota tersebut

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

Pensiunan Puspitek Sebut Permintaan Pengosongan Rumah Dinas Sudah Ada Sejak 2017, Namun Batal

3 hari lalu

Pensiunan Puspitek Sebut Permintaan Pengosongan Rumah Dinas Sudah Ada Sejak 2017, Namun Batal

Pensiunan Puspitek menyatakan Menristek saat itu, BJ Habibie, menyiapkan rumah dinas itu bagi para peneliti yang ditarik dari berbagai daerah.

Baca Selengkapnya

BRIN: Rumah di Puspitek Punya Negara Tak Bisa Dimiliki

3 hari lalu

BRIN: Rumah di Puspitek Punya Negara Tak Bisa Dimiliki

Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan pada BRIN Arywarti Marganingsih mengatakan perumahan Puspitek, Serpong, tak bisa jadi hak milik.

Baca Selengkapnya

Indonesia Dorong Penetapan Hari Danau Sedunia di World Water Forum Ke-10 Bali

4 hari lalu

Indonesia Dorong Penetapan Hari Danau Sedunia di World Water Forum Ke-10 Bali

Penetapan Hari Danau Sedunia menjadi satu dari empat poin usulan yang dibawa Indonesia untuk diangkat menjadi resolusi PBB.

Baca Selengkapnya

Parlemen Arab Desak Investigasi Internasional Kuburan Massal di Gaza

4 hari lalu

Parlemen Arab Desak Investigasi Internasional Kuburan Massal di Gaza

Parlemen Arab menyerukan investigasi internasional independen menyusul penemuan kuburan massal di Rumah Sakit Al-Shifa dan Rumah Sakit Nasser di Gaza

Baca Selengkapnya