Lebanon Gelar Pemilu Pertama Sejak Krisis Ekonomi

Reporter

Daniel Ahmad

Minggu, 15 Mei 2022 14:45 WIB

Lebanon menggelar pemilu parlemen pada Minggu, 15 Mei 2022. Sumber: Reuters

TEMPO.CO, Jakarta - Warga Lebanon pada Minggu, 15 Mei 2022, menggelar pemilu parlemen untuk pertama kalinya sejak ekonomi negara itu lumpuh. Pemilu ini akan menjadi ujian apakah kelompok Hezbollah yang akan menang dan sekutu-sekutunya menduduki suara mayoritas parlemen di tengah tingginya angka kemiskinan dan kemarahan warga terhadap partai-partai berkuasa.

Pemilu Lebanon ini diselenggarakan setelah berbulan-bulan ketidak-pastian apakah pemilu akan dilakukan atau tidak. Tempat-tempat pemungutan suara (TPS) dibuka mulai pukul 7 pagi di 15 distrik elektoral.

Lebanon menggelar pemilu parlemen pada Minggu, 15 Mei 2022. Sumber: Reuters

Advertising
Advertising

Warga Lebanon yang berusia lebih dari 21 tahun boleh memberikan suara mereka di TPS yang tersebar di kota-kota hingga desa. Setelah kampanye mengecewakan yang tertahan oleh kesulitan ekonomi negara dalam waktu yang cukup lama, sebanyak 3,9 juta warga Lebanon memenuhi syarat untuk memilih.

Lebanon diguncang krisis ekonomi, dimana Bank Dunia menyalahkan hal ini akibat ulah para politikus. Kondisi ini diperparah dengan musibah ledakan di pelabuhan Beirut pada 2020. Ledakan itu merupakan ledakan non-nuklir terbesar dalam sejarah dan memperdalam kemerosotan ekonomi Lebanon secara signifikan.

Para analis mengatakan kemarahan publik terhadap masalah-masalah yang ada saat ini, mendorong sejumlah kandidat Presiden ingin melakukan reformasi di tubuh parlemen.

Dalam pemilu parlemen 2022 ini, total ada 128 kursi yang diperebutkan. Sebagian besar kursi parlemen itu diprediksi akan tetap berada dalam cengkeraman politikus, yang disalahkan atas kesengsaraan negara.


Pemilu parlemen adalah ujian pertama bagi gerakan oposisi yang dimunculkan oleh pemberontakan anti-kemapanan pada 2019. Peristiwa saat itu, secara singkat meningkatkan harapan akan perubahan rezim di Lebanon.



Pemilu ini dinilai menjadi prasyarat untuk menyelamatkan keuangan negara. Tentara dikerahkan ke penjuru Lebanon demi mengamankan jalannya pemilu.



Para pengamat telah memperingatkan untuk tidak mengharapkan perubahan seismik, dengan setiap tuas kekuasaan dipegang teguh oleh partai-partai sektarian tradisional dan sistem pemilihan yang menguntungkan mereka.


Opsi pemilu ini didominasi oleh gerakan Syiah yang didukung Iran, Hezbollah dan dua sekutu utamanya, yakni Partai Amal Syiah dari Ketua Nabih Berri dan Gerakan Patriotik Kebebasan Kristen dari Presiden Michel Aoun.


"Hampir tidak mungkin membayangkan Lebanon memberikan suara yang nyaris sama, namun tampaknya itu adalah hasil yang paling mungkin," kata Sam Heller, seorang analis dari Century Foundation.


Mata uang pound Lebanon telah kehilangan nilainya hampir 95 persen. Tabungan masyarakat diblokir di bank-bank, upah minimum di Lebanon tidak akan cukup untuk membeli bahan bakar. Arus listrik utama juga hanya menyala dua jam sehari.


Lebih dari 80 persen populasi Lebanon sekarang masuk kategori miskin oleh PBB. Sejumlah warga yang putus asa berusaha melarikan diri ke Eropa lewat cara-cara yang berbahaya.


Mati rasa oleh kesulitan sehari-hari dari krisis ekonomi berakibat banyak pemilih terdaftar acuh tak acuh terhadap pemilu, yang mereka ragukan.



Pemilihan hari Minggu ini, mungkin tidak menggulingkan kepemimpinan Lebanon yang dikritik habis. Tapi, beberapa warga Lebanon melihat pemungutan suara itu sebagai ujian penting bagi prinsip-prinsip yang muncul selama pemberontakan Oktober 2019.


Bagi Marianne Vodolian, ledakan dahsyat Agustus 2020 yang merusak Beirut dan menewaskan lebih dari 200 orang, menjadikan pemungutan suara sebagai tugas yang lebih suci.

"Kami menentang rezim yang memerintah kami selama 30 tahun, merampok dan meledakkan kami," kata Vodolian, Juru bicara keluarga korban ledakan, 32 tahun.


Partai-partai oposisi telah berjuang untuk menghadapi tantangan bersama tetapi tetap dapat mengamankan suara yang lebih kuat di parlemen. Kelompok non-pemerintah itu banyak di antaranya berasal dari gerakan protes, yang sekarang sudah tidak ada lagi yang mendukung perubahan sekuler dan demokratis.


"Pemilu adalah kesempatan untuk mengubah sistem dan meminta pertanggung-jawabannya dengan cara yang membuat negara ini layak huni," kata Vodolian.


Salah satu perubahan paling menonjol dalam lanskap pemilihan kali ini adalah tidak adanya mantan perdana menteri Saad Hariri, yang membuat sebagian suara Sunni diperebutkan oleh pemain baru.

Sumber: FRANCE 24 | Reuters

Baca juga: Diserang Roket, Israel Balas Tembak Artileri ke Lebanon

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

1 jam lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

19 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

20 jam lalu

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

2 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Lebanon akan Menerima Yurisdiksi ICC atas Kejahatan Perang Israel di Wilayahnya

4 hari lalu

Lebanon akan Menerima Yurisdiksi ICC atas Kejahatan Perang Israel di Wilayahnya

Lebanon akan menerima yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk mengadili kejahatan perang Israel di wilayahnya sejak Oktober lalu.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

5 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

5 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

6 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

6 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Hizbullah Tembakkan Puluhan Roket ke Pangkalan Militer Israel

9 hari lalu

Hizbullah Tembakkan Puluhan Roket ke Pangkalan Militer Israel

Konflik antara Israel - Lebanon kian rumit. Selasa pagi, Hizbullah menembakkan 35 roket ke markas militer Israel.

Baca Selengkapnya