Boris Johnson Dituduh Melanggar Aturan Covid-19, Inggris Ajukan Amandemen

Reporter

Tempo.co

Kamis, 21 April 2022 09:30 WIB

Perdana Menteri Boris Johnson ikut bertepuk tangan mendukung staf NHS di ambang pintu kediaman resminya di Downing Street, 2 April 2020.[Sky News]

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Inggris pada Rabu, 20 April 2022, mengajukan proposal untuk mengulur sebuah keputusan investigasi anggota parlemen terkait apakah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah membohongi parlemen saat merespon sejumlah laporan yang menyebut sejumlah aturan Covid-19 sudah dilanggar oleh kantor Perdana Menteri Inggris.

Sebelumnya pada Selasa, 19 April 2022, meminta maaf ke anggota parlemen Inggris setelah dia dijatuhi hukuman denda oleh Kepolisian Inggris. Johnson didenda karena di nilai telah melanggar aturan lockdown, yang disebut Johnson dia tak tahu kalau yang dihadirinya itu adalah sebuah acara ulang tahun. Acara itu dilakukan saat kasus Covid-19 di Inggris sedang tinggi dan dia memberlakukan sejumlah larangan.

Foto yang diterbitkan surat kabar The Guardian menunjukkan Boris Johnson dan istrinya Carrie Johnson, bersama belasan lebih orang menikmati wine ketika Inggris memberlakukan lockdown pada 2020.[The Guardian]

Advertising
Advertising

Anggota parlemen menuduh Johnson telah berulang kali berbohong pada parlemen Inggris pada tahun lalu atau saat dia mengklaim semua aturan sudah dia taati.

Jika tidak ada aral melintang, anggota parlemen Inggris akan melakukan pemungutan suara sebuah mosi pada Kamis, 21 April 2022, waktu setempat. Jika parlemen Inggris menghasilkan sebuah mosi dan disahka, maka Committee of Privileges di parlemen Inggris akan mempertimbangkan apakah tindakan Johnson merupakan upaya penghinaan terhadap House of Commons.

Akan tetapi, setelah setejumlah anggota parlemen dari Partai Konservatif mengendur untuk menentang mosi tersebut, Pemerintah Inggris mengatakan telah menyorongkan sebuah amandemen agar putusan terkait investigasi Johnson (berbohong ke parlemen), ditunda dulu.

Amandemen itu menyebut keputusan seharusnya diambil setelah hasil investigasi kepolisian soal Johnson melanggar aturan lockdown, disimpulkan dan diumumkan. Juru bicara pemerintah Inggris mengatakan amandemen ini akan memungkinkan anggota parlemen Inggris memiliki semua fakta-fakta yang mereka butuhkan.

Amandemen itu kemungkinan akan diloloskan karena Partai Konservatif menguasai suara mayoritas di parlemen. Amandemen tersebut akan didebat pada Kamis, 21 April 2022 sekitar pukul 10.30 waktu setempat untuk mengukur kedalaman dukungan Johnson di kalangan teman-temannya.

Sumber: Reuters

Baca juga: Kirim Pencari Suaka ke Rwanda, Pemerintah Inggris Tuai Kecaman

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

18 jam lalu

Detektif Swasta Israel Ditangkap di London, Dicari AS atas Dugaan Peretasan

Seorang detektif swasta Israel yang dicari oleh Amerika Serikat, ditangkap di London atas tuduhan spionase dunia maya

Baca Selengkapnya

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

1 hari lalu

Gejala Baru pada Pasien DBD yang Dialami Penyintas COVID-19

Kemenkes mendapat beberapa laporan yang menunjukkan perubahan gejala pada penderita DBD pascapandemi COVID-19. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

1 hari lalu

Selain AstraZeneca, Ini Daftar Vaksin Covid-19 yang Pernah Dipakai Indonesia

Selain AstraZeneca, ini deretan vaksin Covid-19 yang pernah digunakan di Indonesia

Baca Selengkapnya

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

1 hari lalu

Heboh Efek Samping AstraZeneca, Pernah Difatwa Haram MUI Karena Kandungan Babi

MUI sempat mengharamkan vaksin AstraZeneca. Namun dibolehkan jika situasi darurat.

Baca Selengkapnya

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

1 hari lalu

Komnas PP KIPI Sebut Tidak Ada Efek Samping Vaksin AstraZeneca di Indonesia

Sebanyak 453 juta dosis vaksin telah disuntikkan ke masyarakat Indonesia, dan 70 juta dosis di antaranya adalah vaksin AstraZeneca.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

2 hari lalu

Fakta-fakta Vaksin AstraZeneca: Efek Samping, Kasus Hukum hingga Pengakuan Perusahaan

Astrazeneca pertama kalinya mengakui efek samping vaksin Covid-19 yang diproduksi perusahaan. Apa saja fakta-fakta seputar kasus ini?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

3 hari lalu

Terpopuler: Airlangga dan Menteri Perdagangan Inggris Bahas Produk Susu, Gunung Ruang Erupsi 5 Bandara di Sulawesi Kemarin Masih Ditutup

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan kunjungan kerja di London, bertemu dengan Menteri Perdagangan Inggris The Rt. Hon. Greg Hands MP

Baca Selengkapnya

Menko Airlangga Bahas Produk Susu dengan Menteri Perdagangan Inggris: RI akan Lakukan Deregulasi

3 hari lalu

Menko Airlangga Bahas Produk Susu dengan Menteri Perdagangan Inggris: RI akan Lakukan Deregulasi

Menko Airlangga menegaskan Indonesia tengah melakukan deregulasi yang menekankan mekanisme lebih mudah untuk pendaftaran produk susu dan turunannya.

Baca Selengkapnya

Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

3 hari lalu

Untuk Pertama Kali, AstraZeneca Akui Vaksin Covidnya Punya Efek Samping Langka

Perusahaan farmasi AstraZeneca digugat dalam gugatan class action atas klaim bahwa vaksin Covid-19 produksinya menyebabkan kematian dan cedera serius

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

3 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya