TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pembangunan Internasional dan Pasifik Australia, Zed Seselja, menemui pemimpin Kepulauan Solomon untuk meminta negara di Pasifik itu tidak menandatangani perjanjian keamanan dengan Cina yang ditentang Canberra.

"Kami telah meminta Kepulauan Solomon dengan hormat mempertimbangkan untuk tidak menandatangani perjanjian dan berkonsultasi dengan keluarga Pasifik dalam semangat keterbukaan dan transparansi regional, konsisten dengan kerangka keamanan kawasan kami," kata Seselja dalam pernyataan setelah bertemu dengan Perdana Menteri Manasseh Sogavare, Rabu, 13 April 2022.

Kedatangan Seselja agak ganjil karena biasanya saat kampanye pemilihan nasional seperti sekarang ini, pemerintahan Australia dalam mode "caretaker" di mana para menteri secara tradisional menghindari keterlibatan diplomatik dengan pemerintah negara lain. Namun ia mengunjungi Honiara dengan dukungan dari Partai Buruh oposisi utama Australia.

Pejabat dari Cina dan Kepulauan Solomon telah menandatangani MoU tetapi belum menandatangani pakta keamanan yang dikritik Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan beberapa negara tetangga Pasifik karena dianggap merusak stabilitas regional.

Australia adalah mitra pembangunan utama Kepulauan Solomon dan akan mengalokasikan A$160 juta atau Rp1,7 triliun tahun ini, kata Seselja.

"Kami menyambut baik pernyataan terbaru dari Perdana Menteri Sogavare bahwa Australia tetap menjadi mitra keamanan pilihan Kepulauan Solomon, dan komitmennya bahwa Kepulauan Solomon tidak akan pernah digunakan untuk pangkalan militer atau institusi militer kekuatan asing lainnya," katanya.

Selasa kemarin, sebuah bocoran memo muncul di media sosial yang menunjukkan bahwa pemerintah Cina telah memberi tahu Kepulauan Solomon pada bulan Desember bahwa mereka ingin mengirim tim keamanan yang terdiri dari 10 polisi dengan senjata termasuk senapan sniper, senapan mesin, dan perangkat pendengar listrik untuk melindungi staf kedutaan dari kerusuhan di Honiara seperti terjadi pada bulan November.

Pemerintah Kepulauan Solomon mengatakan bahwa tidak ada senjata Cina yang masuk ke negara itu selain pengiriman senjata replika yang digunakan oleh petugas pelatihan polisi Cina.

Permintaan Desember oleh kedutaan Cina "ditahan" karena pemerintah terus memantau situasi keamanan setelah kerusuhan November dengan sejumlah gedung dibakar, kata pernyataan dari kantor Sogavare.

"Itu adalah babak gelap dalam sejarah Kepulauan Solomon di mana Pasukan Polisi setempat kewalahan selama periode kerusuhan dan sebagai Negara kami tidak dalam posisi untuk menjamin keselamatan dan keamanan personel diplomatik khususnya diplomat Republik Rakyat Tiongkok."

Polisi Australia dikirim ke Kepulauan Solomon setelah kerusuhan, dan Seselja mengatakan mereka telah berhasil memulihkan ketenangan, bertindak di bawah arahan Kepolisian Kepulauan Kerajaan Solomon.

Draf terpisah dari pakta keamanan dengan Cina bulan lalu menunjukkan bahwa kerja sama itu akan memungkinkan polisi dan perwira militer Cina melindungi perusahaan dan infrastruktur, serta memungkinkan kapal angkatan laut untuk mengisi BBM di Honiara.

Canberra khawatir perjanjian keamanan, yang tidak dipublikasikan, bisa menjadi langkah menuju kehadiran militer Cina kurang dari 2.000 km dari Australia.

Reuters