19 Jurnalis Papua Nugini Diskors karena Berita Pebisnis Australia
Reporter
Daniel Ahmad
Editor
Yudono Yanuar
Senin, 21 Februari 2022 17:45 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sembilan belas wartawan media televisi terkemuka Papua Nugini, EMTV, telah diskors menyusul protes terhadap penangguhan jabatan Sincha Damara sebagai Head of News dan Current Affairs.
Sincha dituduh melakukan pemberontakan dengan menayangkan kasus penangkapan pengusaha Australia Jamie Pang atas keterlibatannya dalam produksi, perdagangan dan distribusi narkoba. Penayangan berita itu termasuk kritik terhadap polisi dan prosedur pidana dalam kasus tersebut.
Dilaporkan Global Voices, bahwa Induk perusahaan EMTV, Media Niugini Limited, mengeluarkan perintah penangguhan pada 7 Februari 2022 setelah Sincha dituduh membangkang dan merusak reputasi perusahaan. Memo skorsing itu bocor ke publik dan mengundang kecaman luas di dalam dan di luar Papua Nugini.
Kelompok media dan jurnalis Pasifik berkumpul untuk mendukung Sincha, yang telah bergabung dengan EMTV selama 33 tahun. Pada Kamis, 17 Februari 2022, wartawan dari tim berita nasional EMTV melakukan aksi mogok untuk memprotes skorsing Sincha.
EMTV memberitakan tiga laporan tentang Pang, yakni soal dia lepas dari status hukumnya, penyimpangan dalam penyelidikan polisi, dan kekhawatiran karyawannya soal upaya pemerintah menyelesaikan status ini. Pemberitaan ini diduga tidak sesuai dengan keinginan Pemerintah Papua Nugini yang meminta MNL mengatur hal itu.
Chief Executive Officer Interim EMTV mengklaim melalui pernyataan pers pada 8 Februari lalu, bahwa memo yang tersebar dipahami di luar konteks.
"Memo itu sama sekali tidak membatasi kebebasan pers jurnalis, melainkan memo tersebut diedarkan kepada staf untuk meneliti dengan benar isi berita sebelum ditayangkan pada hari itu" demikian rilis EMTV.
Merespon pernyataan dari EMTV, Dewan Pers Papua Nugini menyebut alasan pejabat itu dangkal dan intimidatif karena perusahaan media lokal lainnya membuat laporan serupa tentang Pang.
"Dewan juga ingin menggarisbawahi bahwa semua media yang melaporkan kisah Pang punya jaminan hukum," kata Dewan Pers Papua Nugini, dilansir 21 Februari 2022.
Dewan juga memperingatkan soal intervensi politik yang terjadi di ruang berita EMTV. Skorsing Sincha karena alasan patuh arahan menteri berbau pengaruh politik yang tidak semestinya.
"Ada preseden berbahaya saat negara bergerak dalam tahun politik. Saat ketika penilaian berita independen yang kuat akan menjadi kunci dalam liputan berita," demikian pernyataan Dewan Pers Papua Nugini.
