Hakim di Texas Tolak Perintah PNS Wajib Imunisasi Vaksin Covid-19

Reporter

Tempo.co

Sabtu, 22 Januari 2022 22:00 WIB

Karyawan Boeing dan lainnya berbaris di jalan dengan tanda dan bendera Amerika saat mereka memprotes mandat vaksin penyakit virus corona (COVID-19) perusahaan, di luar fasilitas Boeing di Everett, Washington, 15 Oktober 2021. REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang hakim di Texas, Amerika Serikat, pada Jumat, 21 Januari 2022, dalam putusannya menyebut Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak bisa mewajibkan imunisasi vaksin virus corona pada PNS. Putusan hakim juga menggagalkan keinginan Pemerintah Amerika Serikat yang ingin mendisiplinkan PNS yang gagal suntik vaksin virus corona.

Putusan hakim tersebut menjadi pukulan telak bagi upaya Gedung Putih untuk meminta segala kelompok suntik vaksin virus corona.
Senay Buyrucu, 14, menerima vaksinasi penyakit virus corona (COVID-19) di klinik vaksin untuk anak berusia 12 hingga 15 tahun yang baru memenuhi syarat di Pasadena, California, AS, 14 Mei 2021. REUTERS/Lucy Nicholson
Presiden Biden sebelumnya telah menerbitkan perintah agar 3,5 juta PNS di Amerika Serikat imunisasi vaksin virus corona per 22 November 2022. Perintah tersebut bersifat wajib dengan mengesampingkan alasan agama atau medis. Jika melanggar, bisa dikenai tindakan disiplin atau pemecatan.
Hakim distrik di Amerika Serikat Jeffrey Brown mempertanyakan apakah Presiden Biden bisa mewajibkan jutaan PNS di Amerika Serikat untuk menjalani sebuah prosedur medis sebagai syarat menjadi karyawan. Aturan semacam itu, belum lama ini disebut oleh Mahkamah Agung sebagai hal yang terlalu jauh.
Brown mengatakan Pemerintah bisa melindungi kesehatan masyarakat dengan tindakan yang tidak terlalu invasif, contohnya menggunakan masker dan social distancing.
Gedung Putih mengatakan lebih dari 93 persen PNS sudah suntik setidaknya satu dosis vaksin virus corona. Ada juga PNS yang meminta pengecualian atas alasan agama atau medis.

"Kami saat ini cukup yakin posisi kami secara hukum," kata Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki, dalam menanggapi putusan hakim tersebut.

Sumber : reuters

Advertising
Advertising

Baca juga: 5 Negara Ini Dinilai Gagal Memindahkan Ibu Kota Negara

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

21 menit lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Menlu AS Cek Bantuan ke Gaza Diiringi Suara Tembakan Tank

48 menit lalu

Menlu AS Cek Bantuan ke Gaza Diiringi Suara Tembakan Tank

Menlu AS Antony Blinken mengunjungi pintu masuk bantuan ke Gaza didampingi para pejabat Israel.

Baca Selengkapnya

10 Rute Road Trip Terbaik di Amerika Serikat dengan Pemandangan Alam Menakjubkan

2 jam lalu

10 Rute Road Trip Terbaik di Amerika Serikat dengan Pemandangan Alam Menakjubkan

Menikmati keindahan alam di Amerika Serikat dengan road trip merupakan pengalaman yang harus dicoba setidaknya sekali seumur hidup

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: AstraZeneca Ada Efek Samping dan Unjuk Rasa Pro-Palestina

4 jam lalu

Top 3 Dunia: AstraZeneca Ada Efek Samping dan Unjuk Rasa Pro-Palestina

Top 3 dunia, AstraZeneca, untuk pertama kalinya, mengakui dalam dokumen pengadilan bahwa vaksin Covid-19 buatannya dapat menyebabkan efek samping

Baca Selengkapnya

Survei: 58 Persen Responden Percaya Beijing Gunakan TikTok untuk Pengaruhi Opini Warga Amerika Serikat

14 jam lalu

Survei: 58 Persen Responden Percaya Beijing Gunakan TikTok untuk Pengaruhi Opini Warga Amerika Serikat

Jajak pendapat yang dilakukan Reuters/Ipsos mengungkap 58 persen responden percaya Beijing menggunakan TikTok untuk mempengaruhi opini warga Amerika.

Baca Selengkapnya

Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik Kunjungan Kerja ke Markas Besar TNI

18 jam lalu

Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik Kunjungan Kerja ke Markas Besar TNI

Komandan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat untuk wilayah Pasifik (USARPAC) kunjungan kerja ke Markas Besar TNI, Jakarta pada 21-23 April 2024

Baca Selengkapnya

Universitas Columbia Ancam Keluarkan Mahasiswa Demonstran Pro-Palestina

19 jam lalu

Universitas Columbia Ancam Keluarkan Mahasiswa Demonstran Pro-Palestina

Universitas Columbia mengancam akan mengeluarkan mahasiswa pro-Palestina yang menduduki gedung administrasi Hamilton Hall.

Baca Selengkapnya

Otoritas Otomotif AS Investigasi 2 Juta Mobil Tesla yang Direcall, Sebab...

19 jam lalu

Otoritas Otomotif AS Investigasi 2 Juta Mobil Tesla yang Direcall, Sebab...

Investigasi baru NHTSA berfokus pada pembaruan perangkat lunak dari Tesla untuk memperbaiki masalah ini pada bulan Desember.

Baca Selengkapnya

Hakim di Sumatera Utara Diberhentikan karena Terbukti Selingkuh

21 jam lalu

Hakim di Sumatera Utara Diberhentikan karena Terbukti Selingkuh

Komisi Yudisial memberhentikan seorang hakim di Pengadilan Agama Kisaran, Asahan, Sumatera Utara karena terbukti selingkuh

Baca Selengkapnya

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

23 jam lalu

Terancam Dipenjara, Trump Dijatuhi Denda Rp146 Juta karena Langgar Perintah Pembungkaman

Hakim yang mengawasi persidangan pidana uang tutup mulut Donald Trump mendenda mantan presiden Amerika Serikat itu sebesar US$9.000 atau karena Rp146

Baca Selengkapnya