TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Perdana Menteri Afghanistan, Mullah Hasan Akhund, meminta dunia internasional secara resmi mengakui pemerintahan Taliban. Dalam konferensi pers di Kabul dia menyatakan semua persyaratan telah dipenuhi.

"Saya meminta semua pemerintah, terutama negara-negara Islam, harus memulai pengakuan," kata Akhund, dalam penampilan siaran publik besar pertamanya sejak menjabat sebagai Perdana Menteri Afghanistan pada September lalu.

Negara-negara asing enggan mengakui pemerintahan Taliban yang mengambil alih Afghanistan pada Agustus. Akibatnya negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat membekukan aset perbankan Afghanistan senilai miliaran dolar. Selain itu dana pembangunan yang pernah menjadi tulang punggung ekonomi Afghanistan juga dipotong.

Akhund serta pejabat pemerintahan Taliban lainnya mengajukan banding dalam konferensi pers, yang juga dihadiri oleh pejabat PBB. Dia meminta agar pembatasan uang ke Afghanistan dilonggarkan karena menyebabkan krisis ekonomi.

"Bantuan jangka pendek bukanlah solusi, kita harus berusaha mencari cara untuk menyelesaikan masalah secara mendasar," katanya.

Komunitas internasional telah meningkatkan bantuan kemanusiaan namun tak melalui Taliban. Jutaan orang di Afghanistan jatuh miskin akibat krisis uang tunai dan ekonomi yang memburuk selama musim dingin.

Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Afghanistan Deborah Lyons juga berbicara di acara tersebut. Dia mengatakan krisis ekonomi Afghanistan adalah masalah serius yang perlu ditangani oleh semua negara. "PBB sedang bekerja untuk merevitalisasi ekonomi Afghanistan," katanya.

Penjabat menteri luar negeri Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, mengatakan pemerintah Taliban sedang mencari hubungan ekonomi dengan masyarakat internasional. "Bantuan kemanusiaan adalah solusi jangka pendek untuk masalah ekonomi, tetapi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah jangka panjang adalah pelaksanaan proyek infrastruktur," katanya.

Baca: Taliban Bubarkan Demonstran Wanita Pakai Semprotan Merica

REUTERS