TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Pakistan pada Kamis 7 Februari 2024 menghentikan layanan telepon seluler di seluruh negeri, ketika jutaan orang pergi ke tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum yang diawasi ketat di tengah berbagai krisis.
Hal ini termasuk lonjakan militansi yang melanda negara berpenduduk 241 juta jiwa yang memiliki senjata nuklir dan berpenduduk 241 juta jiwa.
Serangan yang dilakukan oleh kelompok militan bermotif agama seperti Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) dan pemberontak etno-nasionalis Balochistan meningkat menjelang pemilu.
Pada Rabu, sehari sebelum pemungutan suara dibuka, sedikitnya 28 orang tewas dan lebih dari 40 orang terluka dalam kekerasan di wilayah selatan Pakistan, termasuk dua ledakan terpisah yang menargetkan kantor pemilu.
“Sebagai akibat dari insiden terorisme baru-baru ini di negara ini, banyak nyawa yang hilang, langkah-langkah keamanan sangat penting untuk menjaga situasi hukum dan ketertiban dan menghadapi kemungkinan ancaman,” kata Kementerian Dalam Negeri Pakistan pada Kamis pagi, beberapa menit sebelum pemungutan suara dibuka pada jam 8 pagi.
“Oleh karena itu, keputusan telah diambil untuk menghentikan sementara layanan seluler di seluruh negeri.”
Access Now, sebuah organisasi nirlaba yang didirikan pada 2009 dan berfokus pada hak-hak sipil digital, pada Rabu meminta pemerintah sementara Pakistan, yang secara konstitusional diberi mandat untuk menyelenggarakan pemilu, untuk “memastikan akses Internet yang terbuka dan aman selama pemilu tahun 2024.”
“Lembaga-lembaga publik mempunyai tugas untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses Internet secara terbuka, aman, dan gratis ketika mereka sangat membutuhkannya – termasuk selama acara-acara nasional yang penting,” kata badan tersebut. “Selama pemilu 2024, kami mendesak pihak berwenang di Pakistan untuk #KeepItOn.”
Penangguhan jaringan telepon seluler ini terjadi ketika meluasnya tuduhan manipulasi dan kecurangan sebelum pemungutan suara telah membayangi pemilu, sebuah peristiwa bersejarah yang akan menandai transisi kekuasaan demokratis ketiga di negara ini.
Ketegangan antara politisi sipil, khususnya dari partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Imran Khan yang dipenjara, dan militer yang kuat, yang telah memerintah selama lebih dari tiga dekade dalam sejarah Pakistan sejak kemerdekaan pada 1947, semakin meningkat. Militer dengan tegas membantah campur tangan dalam politik.
Khan digulingkan dari jabatan PM melalui mosi tidak percaya parlemen pada April 2022 dan telah dipenjara sejak Agustus tahun lalu, sehingga membuat marah jutaan pendukungnya. Ia juga didiskualifikasi dari pencalonan jabatan publik selama sepuluh tahun.
Khan dijatuhi tiga hukuman penjara berbeda pada bulan ini dan menghadapi lusinan tuntutan hukum lainnya, termasuk satu kasus di mana ia dituduh memerintahkan serangan kekerasan terhadap instalasi militer pada 9 Mei 2023, yang dapat mengakibatkan hukuman mati.
Menjelang pemilu, PTI yang dipimpin Khan mengeluhkan tindakan keras yang semakin meluas terhadap partai tersebut, termasuk tidak diperbolehkannya berkampanye secara bebas, dan pertanyaan seputar legitimasi pemilu yang diajukan Khan, pemimpin oposisi utama dan bisa dibilang politisi paling populer di negara tersebut.
Tantangan utama Khan diperkirakan datang dari partai Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif sebanyak tiga kali, yang kembali ke Pakistan tahun lalu dari pengasingan untuk memimpin partai tersebut menjelang pemilu nasional.
Pada pemilu terakhir pada 2018, PML-N pimpinan Sharif banyak mengeluhkan adanya kecurangan dan manipulasi. Setahun sebelumnya, Sharif digulingkan oleh Mahkamah Agung sebagai perdana menteri dan didiskualifikasi seumur hidup untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik.
Namun ketika ia kembali ke Pakistan pada Oktober tahun lalu, kasus-kasus korupsi terhadapnya dibatalkan dan larangan untuk ikut serta dalam pemilu dicabut dan Sharif kini dipandang sebagai kandidat terdepan dalam pemilu, dengan keunggulan atas saingannya karena dukungan militer.
Sharif membantah para jenderal telah mendukungnya.
Pemilu ini juga terjadi pada saat meningkatnya ketidakstabilan ekonomi, dimana perekonomian dilanda oleh rekor inflasi yang tinggi, menurunnya cadangan devisa, depresiasi mata uang, rendahnya kepercayaan konsumen dan lambatnya pertumbuhan.
Ini disebabkan oleh reformasi besar-besaran yang dilakukan untuk memenuhi kondisi pemilu terakhir mengeluarkan dana talangan sebesar US$3 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang disetujui tahun lalu.
Pilihan Editor: Pemilu Pakistan Dimulai, Tokoh-Tokoh Oposisi Utama Di Balik Jeruji Besi
ARAB NEWS
