Tertunda Selama Pandemi, Pengadilan Oposisi Kamboja Kem Sokha Kembali Dimulai

Reporter

Tempo.co

Rabu, 19 Januari 2022 11:01 WIB

Kem Sokha berbicara kepada wartawan di Phnom Penh setelah terpilih sebagai wakil ketua dewan Majelis Nasional, 26 Agustus 2014. [Radio Free Asia]

TEMPO.CO, Jakarta -Pengadilan Kamboja pada Rabu 19 Januari 2022 kembali melanjutkan sidang yang melibatkan tokoh oposisi utama Kem Sokha. Sidang ditunda hampir dua tahun akibat pandemi COVID-19.

Chin Malin, juru bicara Kementerian Kehakiman dan Komisi Hak Asasi Manusia Kamboja (CHRC), mengklaim ada cukup bukti untuk melanjutkan kasus tersebut.“Terkait kasus Kem Sokha, pengadilan telah menjalankan kewenangan kehakimannya dengan benar sesuai dengan undang-undang,” kata dia.

Pengadilan pengkhianatan Sokha, yang dimulai pada Januari 2020, ditunda segera setelahnya pada Maret karena kasus pertama virus corona mulai muncul.

“Sekarang kami telah mengendalikan COVID-19, sehingga kami dapat melanjutkan persidangan,” Y Rin, juru bicara pengadilan Phnom Penh, mengatakan kepada Al Jazeera.

Kem Sokha, mantan pemimpin Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) yang sekarang dilarang, ditangkap dan didakwa melakukan makar pada 2017. Penahanan ini hanya setahun sebelum Kamboja mengadakan pemilihan nasional pada 2018.

Advertising
Advertising

Sokha ditangkap karena pengkhianatan, tuduhan yang membawa hukuman maksimal 30 tahun penjara. Tuduhan itu didasarkan pada video di mana Sokha mengatakan dia telah menerima saran dari AS tentang bagaimana membangun gerakan oposisi.

Pria berusia 68 tahun itu dituduh berusaha menggulingkan pemerintah dengan dukungan Amerika Serikat. Kasus ini menyebabkan pembubaran paksa CNRP, ancaman elektoral utama bagi Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang berkuasa.

CPP dipimpin oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade.

Sementara tim pembela Sokha mengaku siap membela politisi veteran itu di pengadilan.

“Kami, rekan pengacara kami, dan klien kami siap untuk diadili,” kata pengacara pembela Sokha, Chan Chen. “Kami memiliki harapan [untuk menang]. Seperti yang saya katakan sebelumnya, klien saya tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan.”

Namun, banyak yang skeptis. “Saya akan terkejut jika dia tidak dinyatakan bersalah. Pengadilan hampir tidak membebaskan kasus politik di Kamboja,” kata Virak, mantan Presiden Pusat Hak Asasi Manusia Kamboja (CCHR), sebuah organisasi hak asasi manusia lokal yang didirikan oleh Sokha.

Baca juga: Pengadilan Tokoh Oposisi Kamboja Kem Sokha Dimulai

SUMBER: ALJAZEERA

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Berita terkait

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

3 jam lalu

Demokrat Wanti-wanti Jangan Ada Partai di Pemerintahan Prabowo tapi Terasa Oposisi

Demokrat mewanti-wanti agar tak ada partai di pemerintahan rasa oposisi.

Baca Selengkapnya

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

4 jam lalu

Alasan PDIP Sebut Oposisi Perlu Ada dalam Pemerintahan

PDIP menilai oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

1 hari lalu

Pengamat Nilai PKS Cenderung Jadi Partai di Luar Pemerintahan

PKS diprediksi bakal menjadi partai di luar pemerintahan.

Baca Selengkapnya

Cuaca Panas di Kamboja Sebabkan Gudang Amunisi Meledak, 20 Tentara Tewas

1 hari lalu

Cuaca Panas di Kamboja Sebabkan Gudang Amunisi Meledak, 20 Tentara Tewas

Cuaca panas menerjang sejumlah negara di Asia. Di Kamboja, gudang amunisi meledak hingga menyebabkan 20 tentara tewas.

Baca Selengkapnya

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

1 hari lalu

Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

2 hari lalu

Soal Sikap Politik PKS Usai Pilpres 2024, Jubir: Santai Saja

Koordinator Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri, mengatakan sikap politik PKS jadi koalisi atau oposisi akan diumumkan jika sudah diputuskan Majelis Syuro.

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Ragam Pendapat Soal Pentingnya Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sejumlah kalangan menilai DPR membutuhkan partai oposisi untuk mengawasi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Para Politikus PKS Ini Balas Partai Gelora soal Gabung Prabowo-Gibran

4 hari lalu

Para Politikus PKS Ini Balas Partai Gelora soal Gabung Prabowo-Gibran

Partai Gelora menolak PKS jika bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, karena dinilai selalu 'menyerang' saat masa kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

5 hari lalu

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

Keberadaan partai oposisi sangat penting untuk memberikan pengawasan dan mengontrol jalannya pemerintahan. Ini pendapat dosen filsafat UGM.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya