TEMPO.CO, Jakarta -Komisi pemilihan umum (KPU) Filipina pada Senin 17 Januari 2022 menolak petisi yang berusaha untuk melarang putra mendiang diktator Ferdinand Marcos mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun ini.

Petisi ini merupakan satu dari sekian upaya yang dilakukan dalam upaya untuk menggagalkan pencalonan Ferdinand "Bongbong" Romualdez Marcos Jr sebagai presiden.

Petisi tersebut berusaha untuk membatalkan pencalonan Ferdinand Marcos Jr, yang muncul sebagai kandidat favorit. Sebelumnya, anak kedua Marcos ini telah dinyatakan bersalah atas penggelapan pajak.

Namun, divisi kedua Komisi Pemilihan Umum Filipina (COMELEC) menolak pengaduan tersebut, kata Ted Te, mantan juru bicara Mahkamah Agung Filipina, yang mewakili pengajuan petisi.

"Divisi Kedua memutuskan bahwa tidak ada alasan untuk membatalkan COC (sertifikat pencalonan) Marcos Jr atas dasar representasi material," kata pengacara dalam sebuah pernyataan.

Pengacara mengatakan mereka akan mengajukan mosi untuk peninjauan kembali dengan COMELEC dengan hakim penuh.

Pengaduan tersebut termasuk di antara beberapa yang diajukan oleh kelompok-kelompok yang menuntut pembatalan pencalonan Marcos, seorang politisi karir yang pernah menjabat sebagai anggota kongres, senator dan gubernur provinsi.

Langkah ini didasarkan sebagian besar atas hukuman pada 1995 atas pelanggaran pajak saat menjabat publik, yang menurut para pembuat petisi berarti melarang Ferdinand Marcos Jr untuk terjun ke politik seumur hidup.

Petisi lainnya sedang menunggu di divisi pertama COMELEC.

"Kami berterima kasih kepada Komisi Pemilihan karena menegakkan hukum dan hak setiap kandidat bonafide seperti Bongbong Marcos untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik yang bebas dari segala bentuk pelecehan dan diskriminasi," ujar juru bicara Marcos, Vic Rodriguez dalam sebuah pernyataan, merujuk pada nama panggilan calon.

Pemilihan presiden untuk memilih pengganti Rodrigo Duterte akan berlangsung pada 9 Mei. Presiden Filipina hanya akan berkuasa selama tujuh tahun dalam satu periode. Aturan ini berlaku setelah Filipina menderita di bawah kepemimpinan Ferdinand Marcos selama puluhan tahun.

Kandidat presiden Filipina lainnya termasuk senator dan pensiunan juara tinju Manny Pacquiao, Wali Kota Manila Francisco Domagoso, Wakil Presiden Leni Robredo dan Senator Panfilo Lacson, mantan kepala polisi.

Baca juga: Pilpres Filipina: Terlibat Penggelapan Pajak, Pencalonan Marcos Jr Digugat

SUMBER: REUTERS

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.