TEMPO.CO, Jakarta - Pihak berwenang Cina memperingatkan Walmart karena diduga melanggar undang-undang keamanan siber, media lokal melaporkan. Ini merupakan masalah terbaru bagi jaringan pengecer AS yang sebelumnya mendapat kecaman netizen karena diduga menghentikan penjualan produk dari Xinjiang.

Polisi di kota Shenzhen, Cina selatan, menemukan 19 "kerentanan" dalam sistem jaringan Walmart pada akhir November dan menuduhnya lambat dalam memperbaiki celah, China Quality News, yang didukung oleh regulator pasar negara itu, melaporkan pada Rabu, 5 Januari 2021.

Walmart diperintahkan untuk melakukan perbaikan, kata laporan itu, tanpa menyebutkan denda atau rincian kerentanan.

Raksasa ritel dan polisi Shenzhen tidak segera menanggapi permintaan komentar pada hari Jumat.

Bulan lalu, Pemerintah AS menandatangani undang-undang larangan untuk perusahaan AS berbisnis atau menggunakan produk dari Xinjiang karena pelanggaran terhadap minoritas di sana.

Ini menandai serangkaian masalah baru Walmart, yang pada bulan lalu telah menghadapi kritik atas apa yang dikatakan media lokal sebagai penghapusan disengaja atas produk-produk bersumber dari Xinjiang dari aplikasi dan tokonya.

Xinjiang adalah titik konflik yang berkembang antara pemerintah AS dan Cina, karena para ahli dan kelompok hak asasi PBB memperkirakan lebih dari satu juta orang, terutama Muslim Uyghur dan anggota minoritas Muslim lainnya, telah ditahan di kamp-kamp di sana.

Cina membantah tuduhan kerja paksa atau pelanggaran lainnya di wilayah itu.

Akibat kabar itu, terjadi gelombang pembatalan keanggotaan di salah satu grup Walmart, Sam's Club di Cina sejak masalah Xinjiang. Badan anti-korupsi Cina juga menuduh pengecer dan Sam's "bodoh dan picik" karena menghentikan penjualan produk Xinjiang.

Walmart belum secara terbuka mengomentari hal ini. Reuters melaporkan bahwa seorang eksekutif Sam's Club mengatakan kepada analis melalui telepon bahwa masalah tersebut adalah "kesalahpahaman" dan bahwa tidak ada penghapusan produk-produk yang berasal dari Xinjiang secara sengaja.

Pada bulan Desember, Sam's didenda 10.000 yuan (Rp22,5 juta) di Shanghai oleh regulator pasar karena melanggar undang-undang keamanan pangan setelah mereka menemukan produk sayuran beku tidak memiliki tanggal produksi atau kadaluwarsa, menurut laporan media lokal yang terpisah.

REUTERS