Kaleidoskop 2021: Jokowi Tokoh Muslim, Raja Thailand hingga Peng Shuai

Reporter

Tempo.co

Editor

Yudono Yanuar

Rabu, 29 Desember 2021 05:39 WIB

Presiden Jokowi memberi salam saat melaksanakan Salat Idul Fitri di Komplek Istana Kepresidenan Bogor, Ahad, 24 Mei 2020. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Kaleidoskop 2021 dari mancanegara pada November di antaranya menyajikan tentang Presiden Jokowi masuk dalam jajaran tokoh muslim paling berpengaruh di dunia, menurunnya penghormatan rakyat pada Raja Thailand, hingga pengakuan mantan petenis ganda nomor satu dunia Peng Shuai pernah menjadi korban kekerasan seksual Wakil Perdana Menteri Cina Zhang Gaoli.


1. Presiden Jokowi Tokoh Muslim Berpengaruh

Presiden Joko Widodo atau Jokowi masuk dalam jajaran tokoh muslim paling berpengaruh di dunia atau The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2022. Jokowi bersanding dengan sejumlah kepala negara dan tokoh muslim dari sejumlah negara.

Jokowi berada di urutan ke-13. Dari Indonesia, selain Jokowi ada pula Ketua PB NU Said Aqil Siradj yang berada di urutan ke-19.

Di urutan pertama tokoh muslim paling berpengaruh di dunia adalah Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamid Al-Thani. Ia menjadi pemimpin Qatar di usia 33 tahun setelah ayahnya, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, turun tahta pada Juni 2013.

Advertising
Advertising

Raja Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud dari Arab Saudi berada di urutan kedua, sedangkan urutan ketiga adalah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Di urutan keempat adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Pemimpin Taliban Haibatullah Akhundzada berada di urutan ke-50. Akhundzada disebut sebagai pemimpin Taliban yang peduli terhadap pendidikan anggotanya.

The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims adalah survei tahunan yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Strategis Kerajaan Islam Yordania yang berpusat di Amman. Selain pemimpin negara, ada pula penghargaan untuk tokoh agama, tokoh politik, sosial, budaya, akademisi, pengusaha, ilmuwan, seniman, dan atlet.

2. Dugaan Pemerasan terhadap Kapal Pelanggar Batas Wilayah RI

Lusinan pemilik kapal asing telah membayar sekitar Rp4,2 miliar untuk membebaskan kapal yang ditahan oleh TNI AL, yang mengatakan mereka berlabuh secara ilegal di perairan Indonesia dekat Singapura, menurut sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut, Reuters melaporkan.

Sejumlah sumber termasuk pemilik kapal, awak kapal dan sumber keamanan maritim yang semuanya terlibat dalam penahanan dan pembayaran, mengatakan pembayaran itu dilakukan secara tunai kepada perwira angkatan laut Indonesia atau melalui transfer bank ke perantara yang mengaku mewakili TNI Angkatan Laut Indonesia.

Reuters tidak dapat mengonfirmasi secara independen apakah pembayaran dilakukan kepada perwira angkatan laut atau siapa penerima akhir pembayaran tersebut.

Penahanan dan pembayaran pertama kali dilaporkan oleh Lloyd's List Intelligence, sebuah situs web industri, menurut laporan Reuters, 14 November 2021.

Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI AL Arsyad Abdullah membantah ihwal permintaan uang Rp 4,2 miliar tersebut. Dia menegaskan tak ada pembayaran kepada angkatan laut Indonesia. Dia juga menegaskan tidak mempekerjakan perantara dalam kasus hukum.

"Tidak benar Angkatan Laut Indonesia menerima atau meminta bayaran untuk membebaskan kapal-kapal itu," kata Abdullah.

Arsyad Abdullah mengatakan dalam tiga bulan terakhir terjadi peningkatan jumlah penahanan kapal karena berlabuh tanpa izin di perairan Indonesia, menyimpang dari jalur pelayaran atau berhenti di tengah jalur untuk waktu yang tidak wajar, dan semua penahanan itu sesuai dengan hukum Indonesia.

Berikutnya: Kontroversi Raja Thailand dan Lunturnya Rasa Hormat Masyarakat

<!--more-->

3. Raja Thailand Menjadi Sorotan, Hidup Mewah dan Lebih Sering di Luar Negeri

Perdana Menteri Thailand mendesak penonton bioskop tidak meninggalkan tradisi puluhan tahun berdiri secara massal untuk menghormati raja yang berkuasa di negara itu selama lagu kebangsaan kerajaan dimainkan sebelum film diputar.

Pernyataan itu muncul ketika Raja Maha Vajiralongkorn, 69 tahun, berada di Jerman dalam perjalanan pertamanya yang didokumentasikan ke luar negeri sejak protes pro-demokrasi tahun lalu berubah menjadi kritik terbuka yang sebelumnya tak terpikirkan terhadap monarki, termasuk mempertanyakan ketidakhadirannya di Thailand.

Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha menyatakan keprihatinan karena beberapa warga Thailand sekarang "takut" untuk menghormati lagu kebangsaan kerajaan, tanda terbaru dari perubahan di sebuah kerajaan di mana raja secara konstitusional sangat dihormati.

Pemerintah Thailand pada 10 November 2021 mempertahankan undang-undang yang menghukum pelaku pencemaran nama baik monarki hingga 15 tahun penjara, meskipun negara-negara anggota PBB menyatakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia ini.

Sejak protes dimulai tahun lalu, setidaknya 156 orang telah didakwa di bawah undang-undang penghinaan kerajaan, kata kelompok Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand.

Di antara keluhan para pengunjuk rasa adalah kekuatan baru yang telah dikumpulkan Raja Vajiralongkorn - termasuk kontrol langsung atas kekayaan kerajaan yang besar dan komando dua satuan tentara - serta waktu yang lama di luar negeri sejak naik takhta pada 2016 setelah ayahnya yang sangat dihormati meninggal.

4. Australia Tawarkan Bonus dan Gaji Gila-gilaan

Australia kekurangan tenaga kerja akibat penutupan perbatasan untuk mengendalikan penyebaran virus Corona. Perusahaan pun menawarkan bonus masuk untuk pertama kalinya dalam 15 tahun terakhir untuk pegawai yang berhasil direkrut. Biayanya hampir dua kali lipat dari perekrutan.

Perusahaan juga meninjau kenaikan gaji dua kali setahun. Gaji pokok pun dinaikkan hingga 15 persen untuk mempertahankan pegawai.

"Saya memiliki bonus sign on di 2007 dan kini sangat mirip situasinya. Pasar ini membutuhkan lebih banyak kandidat," kata Belinda Fisher, perekrut industri hukum yang telah menaikkan gaji dari 18 persen hingga 30 persen untuk profesi pengacara, 12 November 2021.

Pemberian bonus masuk dan kenaikan gaji dilakukan di tengah keputusasaan pengusaha Australia karena permintaan yang naik tajam. Profesi yang dibutuhkan saat ini mulai dari data analisis hingga perhotelan, yang langka dalam dua tahun terakhir sejak ditutupnya perbatasan.

Permintaan akan pekerja teknologi yang terampil misalnya, telah melonjak saat pandemi Corona mengguncang dunia. Pandemi membuat bisnis online melesat. Sementara pekerja teknologi sulit didapat di Australia dengan pihak imigrasi yang mengunci perbatasan.

Iklan lowongan kerja naik 54 persen dibandingkan sebelum pandemi, namun jumlah pelamar tak naik signifikan, menurut situs web pekerjaan SEEK. Profesi yang dibutuhkan antara lain manajemen data, intelijen bisnis, keamanan siber dengan kenaikan gaji hingga 20 persen.

Berikutnya: Peng Shuai Tuduh Mantan Wakil PM Cina Lakukan Kekerasan Seksual

<!--more-->

5. Peng Shuai Mengaku Jadi Korban Kekerasan Seksual Petinggi Cina

Petenis Cina Peng Shuai menuduh mantan wakil perdana menteri Cina Zhang Gaoli memaksanya berhubungan seks dalam unggahan di media sosial Weibo, 2 November 2021.

Namun mantan pemain ganda nomor satu dunia itu, tiba-tiba menghilang dan tak terlihat atau terdengar lagi sejak melontarkan tuduhannya dalam media sosial Cina, 2 November lalu.

Asosiasi Tenis Wanita, WTA, mengumumkan penangguhan semua turnamen tenis di Cina di tengah kekhawatiran kondisi Peng Shuai. Ketua WTA Steve Simon mengatakan bahwa keselamatan para pemain menjadi perhatian utama.

Peng Shuai pada 20 Desember 2021 muncul di depan publik mengatakan bahwa dia tidak pernah menuduh siapa pun melakukan pelecehan seksual padanya, dan menyatakan unggahan media sosial yang dia buat awal bulan lalu telah disalahpahami.

6. Abu Dhabi Izinkan non-Muslim Menikah

Pemerintah Abu Dhabi mengijinkan non-Muslim menikah, bercerai, dan mendapatkan hak asuh anak bersama di bawah hukum perdata dekrit baru yang dikeluarkan pada 7 November 2021.

Ini adalah langkah terbaru di Uni Emirat Arab -- di mana undang-undang status pribadi tentang pernikahan dan perceraian didasarkan pada prinsip syariah Islam, seperti di negara-negara Teluk lainnya -- untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya sebagai pusat komersial regional.

Keputusan dari Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahayan dari Abu Dhabi, yang juga presiden federasi tujuh emirat UEA, menyebutkan undang-undang tersebut mencakup pernikahan sipil, perceraian, tunjangan, hak asuh anak bersama dan bukti ayah, serta warisan.

Dekrit ini bertujuan untuk "meningkatkan posisi dan daya saing global UEA sebagai salah satu tujuan paling menarik untuk bakat dan keterampilan".

Berita terkait

Cawe-cawe Presiden Jokowi Berlanjut di Pilkada 2024

11 jam lalu

Cawe-cawe Presiden Jokowi Berlanjut di Pilkada 2024

Presiden Jokowi bersiap cawe-cawe atau mengantarkan sejumlah orang dukungannya berlaga dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran ke UEA dan Qatar selama Sepekan, Laporkan Penggunaan Dana Hibah untuk Kota Solo

19 jam lalu

Gibran ke UEA dan Qatar selama Sepekan, Laporkan Penggunaan Dana Hibah untuk Kota Solo

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab (UEA) dan Qatar mulai Senin hingga Jumat, 13-17 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

UEA Murka Namanya Dicatut Netanyahu untuk Kelola Gaza

22 jam lalu

UEA Murka Namanya Dicatut Netanyahu untuk Kelola Gaza

Israel menyebut nama UEA untuk mengelola Gaza setelah perang selesai dengan Hamas.

Baca Selengkapnya

Bertolak ke Sultra, Jokowi Bakal Resmikan Jalan hingga Bendungan

1 hari lalu

Bertolak ke Sultra, Jokowi Bakal Resmikan Jalan hingga Bendungan

Jokowi dan rombongan direncanakan mendarat di Pangkalan TNI Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan pada Ahad sore.

Baca Selengkapnya

Perkuat Transaksi Mata Uang Lokal, BI dan Bank Sentral UEA Jalin Kerja Sama

1 hari lalu

Perkuat Transaksi Mata Uang Lokal, BI dan Bank Sentral UEA Jalin Kerja Sama

Gubernur BI dan Gubernur Bank Sentral UEA menyepakati kerja sama penggunaan mata uang lokal untuk transaksi bilateral.

Baca Selengkapnya

Uni Emirat Arab Tolak Ajakan Netanyahu untuk Jadi Bagian Pemerintahan Gaza

2 hari lalu

Uni Emirat Arab Tolak Ajakan Netanyahu untuk Jadi Bagian Pemerintahan Gaza

Uni Emirat Arab (UEA) mengecam undangan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan Gaza.

Baca Selengkapnya

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

4 hari lalu

Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.

Baca Selengkapnya

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

5 hari lalu

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

Apa kata Presiden Jokowi soal kepastian jadwal Pilkada hingga peluang orang-orang terdekat dalam pemilihan kepala daerah?

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Masalah Fotonya Dicopot di Kantor PDIP Daerah

5 hari lalu

Jokowi Tak Masalah Fotonya Dicopot di Kantor PDIP Daerah

Jokowi menganggap bingkai foto presiden yang tidak terpasang cuma sekadar foto.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP soal Foto Jokowi Tidak Terpasang di Kantor DPD Sumut

5 hari lalu

Penjelasan PDIP soal Foto Jokowi Tidak Terpasang di Kantor DPD Sumut

Politikus PDIP membantah adanya instruksi dari DPP PDIP untuk menurunkan foto Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya