TEMPO.CO, Jakarta - Militer Sudan berencana untuk mengembalikan kekuasaan Perdana Menteri Abdalla Hamdok yang mereka kudeta menyusul kesepakatan yang dicapai pada Sabtu malam, kata Fadlallah Burma Nasir, ketua Partai Umma.

Abdalla Hamdok akan membentuk kabinet teknokrat independen dan semua tahanan politik akan dibebaskan berdasarkan kesepakatan antara militer dan partai politik sipil, kata Nasir pada Ahad, dikutip dari Reuters, 21 November 2021.

Nasir mengatakan dia mengambil bagian dalam pertemuan Sabtu malam di mana para mediator mencapai kesepakatan.

Dewan Berdaulat akan mengadakan pertemuan mendesak pada hari Minggu sebelum mengumumkan kesepakatan tersebut, kata seorang sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut.

Warga Sudan menggelar aksi unjuk rasa menolak kudeta Militer di Atbara, Sudan, 27 Oktober 2021. Ebaid Ahmed via REUTERS

Abdalla Hamdok ditempatkan di bawah tahanan rumah ketika militer merebut kekuasaan pada 25 Oktober, menggagalkan transisi menuju demokrasi yang disepakati setelah penggulingan otokrat lama Omar al Bashir pada 2019.

Militer Sudan membubarkan kabinet Abdalla Hamdok dan menahan sejumlah warga sipil yang memegang posisi teratas di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan yang disepakati dengan militer setelah penggulingan Bashir.

Setelah kudeta militer, Abdalla Hamdok menuntut pembebasan semua tahanan politik dan kembalinya pembagian kekuasaan sebagai prasyarat untuk bernegosiasi, menurut sumber yang dekat dengannya.

Kudeta itu memicu kampanye demonstrasi massa melawan militer dan para aktivis menyerukan protes lebih lanjut pada Ahada.

Negara-negara Barat yang telah mendukung transisi politik Sudan mengutuk kudeta terhadap Abdalla Hamdok dan menangguhkan beberapa bantuan ekonomi ke Sudan.

Baca juga: Tolak Kudeta Militer, Bank Dunia Hentikan Operasional di Sudan

REUTERS