Pengadilan Federal Tunda Mandat Wajib Vaksin Covid-19 untuk Perusahaan AS

Reporter

Tempo.co

Minggu, 7 November 2021 10:43 WIB

Karyawan Boeing dan lainnya berbaris di jalan dengan tanda dan bendera Amerika saat mereka memprotes mandat vaksin penyakit virus corona (COVID-19) perusahaan, di luar fasilitas Boeing di Everett, Washington, 15 Oktober 2021. REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan banding federal Amerika Serikat memutuskan menunda mandat wajib vaksin Covid-19 yang dicanangkan Presiden Joe Biden terhadap perusahaan, tenaga kesehatan tertentu dan kontraktor federal. Sebelumnya Biden akan mewajibkan perusahaan yang memiliki 100 karyawan agar pegawainya divaksinasi. Kebijakan ini akan diterapkan mulai 4 Januari 2022.

Dikutip dari Reuters, menurut pengadilan banding federal, aturan itu ditunda karena adanya masalah status hukum dan konstitusional yang serius. Putusan diambil setelah banyak negara bagian yang dipimpin oleh politikus dari Partai Republik menentang mandat wajib vaksin mulai awal tahun depan.

Putusan pengadilan tersebut adalah tanggapan atas petisi yang diajukan oleh sejumlah perusahaan, kelompok advokasi dan negara bagian Texas, Louisiana, Mississippi, Carolina Selatan, serta Utah. Pengadilan memberi waktu kepada Presiden Biden untuk menanggapi putusan tersebut paling lambat Senin pukul 5 sore.

Penundaan mandat vaksin Covid-19 dilakukan dua hari setelah pemerintahan Biden mengumumkan aturan tersebut. Bila diterapkan, aturan itu akan berlaku untuk 84,2 juta pekerja di 1,9 juta pengusaha sektor swasta, menurut Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau OSHA.

Aturan pemerintah Biden yang dirilis pada Kamis menetapkan karyawan yang termasuk dalam kelompok tersebut harus menerima suntikan vaksinasi penuh. Vaksin Covid-19 yang digunakan adalah buatan Pfizer, Moderna atau Johnson & Johnson.

Advertising
Advertising

Aturan OSHA sebelumnya mengizinkan karyawan untuk tidak divaksinasi jika mereka mau. Namun karyawan harus memberikan tes negatif yang diverifikasi kepada perusahaan setiap minggu dan harus memakai masker wajah di tempat kerja.

Juru bicara Departemen Kehakiman Anthony Coley mengatakan standar darurat yang diterapkan oleh OSHA adalah instrumen penting menjaga perusahaan aman saat Amerika sedang berjuang keluar dari pandemi. "Departemen Kehakiman akan dengan gigih mempertahankan aturan ini di pengadilan," kata Coley dalam sebuah pernyataan.

Pengacara Tenaga Kerja Seema Nanda juga mengatakan Departemen Tenaga Kerja siap untuk mempertahankan standar ini di pengadilan. "Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara eksplisit memberi OSHA wewenang bertindak cepat dalam keadaan darurat, di mana agen menemukan bahwa pekerja menjadi sasaran bahaya besar dan standar baru diperlukan untuk melindungi mereka," ujarnya dikutip dari CNN.

Rata-rata sekitar 1.100 orang Amerika meninggal setiap hari akibat COVID-19. Kebanyakan korban meninggal adalah yang tidak divaksinasi. Covid-19 telah menewaskan sekitar 750.000 orang di Amerika Serikat.

Sementara vaksinasi covid-19 di Amerika Serikat tak sesuai target pemerintah. Banyak yang menolak divaksinasi.

REUTERS | CNN

Berita terkait

Percobaan Pembunuhan Perdana Menteri Slovakia Robert Fico, Ini Respons Putin, Zelensky, dan Joe Biden

15 jam lalu

Percobaan Pembunuhan Perdana Menteri Slovakia Robert Fico, Ini Respons Putin, Zelensky, dan Joe Biden

Perdana Menteri Slovakia Robert Fico alami percobaan pembunuhan. Begini respons pimpinan dunia seperti Putin, Zelensky, Joe Biden hingga Rishi Sunak.

Baca Selengkapnya

Bantuan Kemanusiaan Mulai Masuk ke Gaza Lewat Dermaga Buatan Amerika Serikat

21 jam lalu

Bantuan Kemanusiaan Mulai Masuk ke Gaza Lewat Dermaga Buatan Amerika Serikat

Amerika Serikat mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui dermaga terapung buatannya di lepas pantai Jalur Gaza.

Baca Selengkapnya

Joe Biden: RUU Penerbangan hingga Tarif Impor dari Cina

1 hari lalu

Joe Biden: RUU Penerbangan hingga Tarif Impor dari Cina

Joe Biden menandatangani rancangan undang-undang penerbangan yang bisa meningkatkan (kualitas) staf pengawas lalu-lintas udara

Baca Selengkapnya

Joe Biden Tanda Tangani Rancangan Undang-undang Penerbangan

1 hari lalu

Joe Biden Tanda Tangani Rancangan Undang-undang Penerbangan

Rancangan undang-undang penerbangan yang ditanda-tangani Joe Biden diharapkan bisa meningkatkan kualitas di sejumlah sektor.

Baca Selengkapnya

26 Perusahaan Kapas dari Cina Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat

1 hari lalu

26 Perusahaan Kapas dari Cina Masuk Daftar Hitam Amerika Serikat

26 perusahaan kapas asal Cina tak bisa melakukam impor ke Amerika Serikat karena diduga melakukan kerja paksa ke minoritas warga Uighur.

Baca Selengkapnya

DPR Amerika Serikat Minta Joe Biden Kirim Senjata ke Israel

1 hari lalu

DPR Amerika Serikat Minta Joe Biden Kirim Senjata ke Israel

DPR AS meloloskan RUU yang akan mendesak Joe Biden untuk memulai lagi pengiriman senjata ke Isreal.

Baca Selengkapnya

PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

1 hari lalu

PBB: Dermaga Bantuan Terapung Buatan AS di Gaza Kurang Layak

PBB menyebut dermaga terapung yang baru saja selesai dibangun di Gaza untuk pengiriman bantuan dinilai kurang layak dibandingkan jalur darat

Baca Selengkapnya

DPR AS Loloskan RUU yang Mendorong Biden Kirim Senjata ke Israel

1 hari lalu

DPR AS Loloskan RUU yang Mendorong Biden Kirim Senjata ke Israel

RUU tersebut diperkirakan tidak akan menjadi undang-undang, tetapi lolosnya beleid itu di DPR AS menunjukkan kesenjangan pada tahun pemilu soal Israel

Baca Selengkapnya

Ini Poin-poin Penting dari 'Era Baru' Kemitraan Strategis Putin dan Xi

2 hari lalu

Ini Poin-poin Penting dari 'Era Baru' Kemitraan Strategis Putin dan Xi

Putin dan Xi Jinping sepakat memperdalam kemitraan strategis mereka sekaligus mengecam Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya

Anggota Kongres AS Keturunan Palestina Ingin Hari Nakba Diakui

2 hari lalu

Anggota Kongres AS Keturunan Palestina Ingin Hari Nakba Diakui

Seorang anggota Kongres AS mendorong resolusi yang mengakui peristiwa Nakba dan hak pengungsi Palestina.

Baca Selengkapnya