TEMPO.CO, Jakarta - Penguasa Myanmar menyatakan akan membebaskan lebih dari 5.636 orang yang ditangkap karena memprotes kudeta militer. Keputusan itu diumumkan melalui saluran televisi pemerintah pada Senin, 18 Oktober 2021. Pembebasan aktivis tersebut, menurut pemerintah Myanmar dilakukan dengan alasan kemanusiaan.

Dilansir dari Reuters pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing juga membela tindakan yang dilakukan oleh militer yang kini berkuasa. Dalam pidato yang disiarkan oleh televisi pemerintah, Hlaing mengatakan pihaknya berusaha memulihkan ketertiban. Namun di sisi lain pihak oposisi melakukan kekerasan yang mendapat perhatian dari negara-negara ASEAN.

Hlaing menjabarkan sejumlah langkah yang dilakukan junta menuju pemulihan demokrasi. Dia mengatakan ada beberapa hal yang dituntut oleh utusan khusus negara-negara ASEAN yang tidak bisa dinegosiasikan.

Pidato itu adalah pernyataan pertama Min Aung Hlaing sejak ASEAN tak mengundang Myanmar dalam pertemuan puncak. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebelumnya mengatakan, Indonesia mengusulkan Junta Myanmar tidak perlu dilibatkan dalam KTT ASEAN pada 26-28 Oktober 2021 sampai negeri itu memulihkan demokrasi.

“Indonesia mengusulkan partisipasi Myanmar di KTT tidak harus diwakili di tingkat politik sampai Myanmar memulihkan demokrasi melalui proses inklusif,” kata Menlu Retno melalui Twitter.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam pertemuan darurat para Menlu ASEAN yang dilaksanakan secara virtual, Jumat malam, 15 Oktober 2021, yang antara lain membahas pengecualian keikutsertaan pemimpin junta Myanmar dalam KTT ASEAN, mengingat krisis politik yang belum terselesaikan di negara itu.

Baca: Wartawan AS di Myanmar Didakwa dengan Pasal Berlapis

REUTERS | ANTARA