TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Tsai Ing-wen pada Ahad mengatakan Taiwan akan terus memperkuat pertahanannya untuk memastikan Cina tidak menekan kebebasan dan demokrasi Taiwan.

Komentar ini adalah tanggapan dari komentar Xi Jinping yang bersumpah untuk menyatukan kembali Taiwan ke Cina.

Taiwan, yang diklaim oleh Cina sebagai wilayahnya yang membelot, telah berada di bawah tekanan militer dan politik dari Beijing, termasuk penerobasan berluang kali pesawat militer Cina di zona identifikasi pertahanan udara Taiwan.

Presiden Cina Xi Jinping pada Sabtu bersumpah untuk penyatuan kembali dengan Taiwan, tetapi tidak secara langsung menyebutkan penggunaan kekuatan militer. Komentar Xi Jinping memancing reaksi marah dari Taipei, yang mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depannya.

Berbicara pada peringatan Hari Nasional, Tsai Ing-wen mengatakan dia berharap untuk meredakan ketegangan di Selat Taiwan, dan menegaskan Taiwan tidak akan "bertindak gegabah".

"Tapi seharusnya tidak ada ilusi bahwa rakyat Taiwan akan tunduk pada tekanan," katanya dalam pidato di luar kantor kepresidenan di pusat Taipei, dikutip dari Reuters, 11 Oktober 2021.

"Kami akan terus memperkuat pertahanan nasional kami dan menunjukkan tekad kami untuk membela diri, untuk memastikan tidak ada yang bisa memaksa Taiwan mengambil jalan yang telah ditetapkan Cina untuk kami," ujar Tsai Ing-wen.

"Ini karena jalan yang telah ditetapkan Cina tidak menawarkan cara hidup yang bebas dan demokratis bagi Taiwan, atau kedaulatan bagi 23 juta orang kami," katanya.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan Presiden Cina Xi Jinping (Reuters)

Cina telah menawarkan model otonomi "satu negara, dua sistem" kepada Taiwan, seperti yang digunakannya dengan Hong Kong, tetapi semua partai besar Taiwan telah menolaknya, terutama setelah tindakan keras keamanan Cina di bekas jajahan Inggris itu.

Tsai Ing-wen mengulangi tawaran untuk berbicara dengan Cina atas dasar kesetaraan, tetapi Beijing, menanggapi sekitar sembilan jam setelah dia berbicara, melontarkan kecaman dengan mengatakan negara itu harus "disatukan kembali" dan upaya Taiwan mencari kemerdekaan akan menutup pintu dialog.

"Pidato ini menganjurkan kemerdekaan Taiwan, menghasut konfrontasi, memotong sejarah dan memutarbalikkan fakta," kata Kantor Urusan Taiwan-Cina.

"Provokasi kemerdekaan oleh otoritas Partai Progresif Demokratik adalah sumber ketegangan dan turbulensi dalam hubungan lintas selat dan ancaman terbesar bagi perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," tambahnya, merujuk pada partai yang berkuasa di Taiwan.

Beijing telah menolak untuk berunding dengan Tsai Ing-wen, menyebutnya sebagai separatis yang menolak untuk mengakui Taiwan adalah bagian dari "satu Cina", dan tidak mengakui pemerintah Taiwan.

Tsai Ing-wen mengatakan Taiwan adalah negara merdeka yang disebut Republik Cina sebagai nama resminya, dan dia tidak akan berkompromi untuk mempertahankan kedaulatan atau kebebasannya.

Ia menegaskan akan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk mencegah status quo dengan Cina diubah secara sepihak.

Tsai memperingatkan bahwa situasi Taiwan "lebih kompleks dan cair daripada di titik lain mana pun dalam 72 tahun terakhir", dan kehadiran rutin militer Cina di zona pertahanan udara Taiwan telah secara serius mempengaruhi keamanan nasional dan keselamatan penerbangan.

Tsai Ing-wen telah mengawasi program modernisasi militer untuk meningkatkan pertahanan dan pencegahannya, termasuk membangun kapal selam sendiri dan rudal jarak jauh yang dapat menyerang jauh ke Cina.

Defile angkatan bersenjata adalah bagian utama dari parade Hari Nasional yang dihadiri Tsai, dengan jet tempur menderu melintasi langit di atas kantor kepresidenan dan peluncur rudal yang dipasang di truk di antara persenjataan lain yang lewat di depan panggung tempat dia duduk.

"Semakin banyak yang kami capai, semakin besar tekanan yang kami hadapi dari Cina. Jadi saya ingin mengingatkan semua warga saya bahwa kami tidak memiliki hak istimewa untuk lengah," kata Tsai Ing-wen dalam Hari Nasional Taiwan.

Baca juga: Senator Prancis Sebut Taiwan Negara, Cina Marah

REUTERS